Refleksi Awal Tahun 2025 Dewan Pimpinan Daerah PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA Provinsi Jambi

S.Robinson Hutapea.

Oleh : S.Robinson Hutapea

Refleksi awal tahun 2025 DPD PIKI (PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA) Provisi Jambi merupakan momen penting untuk memantau kemajuan dan merenungkan strategi untuk masa depan dengan bercermin pada pengalaman tahun sebelumnya.

Tahun 2024 dikenal sebagai “tahun politik” dimana dua perhelatan pesta demokrasi terjadi ditahun itu yakni ; Pemilihan Presiden RI dan untuk pertama kali Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia.

Banyak peristiwa penting yang mesti dicermati untuk dijadikan bahan evaluasi dan koreksi serta kesan di tahun itu mengingat suhu politik dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan kenyamanan Negara, berpengaruh kepada sosial ekonomi masyarakat.

Berbagai peristiwa terjadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi kita. Kita belum mampu bersikap bijak, dimana persaingan politik masih jadi ajang menjelek-jelekkan, caci maki, ujaran kebencian, hoax dan membodohi masyarakat masih terus diproduksi pada Pemilu Pilpres dan Pilkada 2024.

Refleksi ini adalah proses evaluasi dan pemantauan yang dilakukan pada awal tahun 2025 melihat kemajuan dan pencapaian sebelumnya. DPD PIKI Jambi menekankan kepada beberapa aspek Pilpres dan Pilkada, Politik dan demokrasi, Nasionalime dan kebangsaan, Gereja dan umat serta masalah daerah yang mendesak.

Dengan demikian DPD PIKI Jambi menyampaikan refleksi sebagai berikut :

1. Pemilihan Presiden 2024 dan Pemerintahan

Pemilihan presiden dan Wakil Presiden 2024 telah berhasil memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita berharap dibawah pemerintahan yang baru dapat membawa perubahan besar dalam kebijakan pemerintah dan politik Indonesian untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun pelaksanaan Pilpres tersebut masih belum sepenuhnya demokratis dan transparan sesuai azas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Termasuk tingkat partisipasi pemilih 81,9% turun dari Pilpres 2019.

Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan kabinet Merah Putih diharapkan mampu melaksanakan harapan yang sangat besar akan amanat dan mandat yang diberikan rakyat terutama disektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan sosial dan penegakan hukum.

Dalam implementasi sejumlah kebijakan strategis dan program unggulan seperti Pemberantasan korupsi dan Program makan bergizi gratis agar terus dikontrol dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Memastikan demokrasi dapat berjalan sesuai dengan koridor dengan terus meningkatkan partisipasi politik masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Ditengahtengah peta politik Indonesia harapan besar itu, kemajuan bangsa saat ini sangat tergantung kepada Presiden.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Jambi yakni Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota di 11Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi telah menghasilkan Keputusan KPU yang tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi yakni Pemilihan Gubernur dan 5 Pilkada Kabupaten/Kota hal ini menunjukkan masih belum sepenuhnya Pilkada dilaksanakan secara LUBER dan JURDIL.

Kita berharap mereka yang terpilih tidak hanya pandai berjanji, tetapi juga mampu memberikan solusi dan perubahan nyata untuk permasalahan yang ada.

3. Politik, Demokrasi dan Pemerintahan

Salah satu issu yang perlu diperhatikan adalah krisis Representasi politik, dimana masyarakat tidak merasa terwakili oleh wakil-wakil mereka diparlemen, ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga Negara, lembaga-lembaga demokratis.

Selain itu, Korupsi politik juga menjadi masalah serius di Indonesia, Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik dan pejabat Negara telah banyak terjadi sebagaimana begitu massifnya pemberitaan di Medsos, hal ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Tiga cabang kekuasaan Negara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif seolah menjadi satu didominasi eksekutif yang seharusnya berbeda dan Independen.

Masing-masing cabang seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun semua bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemerintahan, kini sangat dipertanyakan Independensi mereka termasuk lembaga-lembaga yang dibentuk Negara.

4. Nasionalisme dan Kebangsaan

Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia masa kini sedang mengalami degredasi. Beberapa issu yang terus menjadi tantangan adalah Radikalisme dan Ekstrimisme. Dengan meningkatnya konflik-konflik antar etnik, antar agama, dan fenomena disintegrasi bangsa lainnya, dimana masih terus mengancam merusak keutuhan bangsa.

Pergeseran ini ini disebabkan beberapa faktor, mulai faktor internal seperti pemerintah reformasi yang jauh dari harapan generasi muda , masih maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Mereka membuat kaum muda kehilangan panutan nasionalisme.

Faktor eksternal hilangnya jiwa nasionalisme pada anak milenial akibat adanya arus modernisasi. Oleh karena itu pemberantasan KKN memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan, Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan, karakter, budaya, adab dan kebijakan yang inklusif serta keteladanan para pemimpin harus menjadi prioritas.

Memberikan kesadaran menghargai keragaman budaya, agama dan etnis ditengah-tengah masyarakat yang majemuk dimana perbedaan adalah anugerah. Disamping itu Perubahan demografi dan Sosial harus dimaknai dengan peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, lingkungan, penduduk, kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, diskriminasi dan pendidikan harus dicarikan solusi secara berkeadilan.

5. Gereja dan Jemaat

Gereja perlu mengembangkan pelayanan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan umat. Gereja juga harus terus meningkatkan kualitas pemuridan untk membantu umat memahami dan menghidupi iman Kristen.

Gereja juga perlu menghadapi sekularisasi dan ateisme yang semakin meningkat dimasyarakat. Gereja juga perlu menghadapi konflik dan perpecahan yang terjadi didalam tubuh gereja sendiri, Gereja juga harus meningkatkan keterlibatannya dalam menghadapi isu-isu social dan global seperti kemiskinan, keadilan, korupsi dan lingkungan hidup.

Oleh karenanya gereja melalui lembaga dan aras gereja seperti Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persatuan Gerejagereja Pentakosta di Indonesia (PGPI) dll harus melakukan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Kepemimpinan, Peningkatan keterlibatan Umat dan bermitra dengan lembaga-lembaga keumatan baik internal maupun eksternal.

6. Rekomendasi Daerah

Perlu segera melakukan data komprehensif tentang kebutuhan Guru Agama Kristen ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi guna memastikan keterlaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar untuk siswa dan mahasiswa Kristen yang segera disampaikan kepada pemerintah daerah guna dicarikan solusi yang tepat.

Termasuk masalah-masalah kurangnya Sumber Daya, kurangnya minat, kurangnya pengembangan kurikulum PAK yang relevan dan efektif dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan keberadaan PAK harus mendapat Advokasi guna mendapatkan keadilan sosial.

Semoga refleksi ini dapat menjadi titik awal untuk memperdalam pemahaman, memperbaiki diri memulai perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (JPO-Penulis Adalah Ketua DPD PIKI Jambi )

Jambi, 29 Januari 2025

Ad Veritas Et Caritas

DPD PIKI JAMBI