Ini Daftar 111 Nama Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, Tergemuk Sejak Orde Baru Hingga Reformasi

Ini Daftar 111 Nama Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, Tergemuk Sejak Orde Baru Hingga Reformasi. (Foto: Istimewa)

Jambipos Online, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Inilah kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi. "Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?"

Presiden Prabowo Subianto menanyakan hal itu kepada menteri dan pejabat setara menteri di Istana Negara, Senin (21/10) pagi. "Bersedia," kata mereka.

Digelar di Istana Negara, Prabowo melantik 48 menteri negara dan sejumlah kepala lembaga Kabinet Merah Putih.Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik menghadirkan susunan para menteri dan wakil menteri yang mencerminkan keseimbangan antara pengalaman, keahlian teknis, serta representasi politik. Kabinet ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menjaga keamanan dan stabilitas nasional melalui sinergi yang kuat antara berbagai sektor pemerintahan.

Menteri Koordinator: Kunci Sinergi Antar Bidang

Salah satu hal yang menonjol dalam kabinet ini adalah pembagian peran Menko yang dibentuk untuk memastikan koordinasi yang solid antara berbagai kementerian.

1. Menko Politik dan Keamanan dipimpin oleh Budi Gunawan, figur berpengalaman di bidang intelijen dan keamanan. Posisi ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas politik dalam negeri serta mengantisipasi potensi ancaman dari luar.

2. Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang sudah lama dikenal di bidang hukum dan konstitusi, dipercaya sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Perannya akan sangat krusial dalam memastikan reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Airlangga Hartarto, yang memiliki rekam jejak baik dalam mengelola perekonomian selama periode sebelumnya, kembali dipercaya sebagai Menko Perekonomian. Dia bertanggung jawab memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga iklim investasi dan perdagangan.

4. Pratikno yang sudah lama aktif di pemerintahan, memimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan tugas utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebudayaan nasional.

5. Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan generasi muda dengan latar belakang militer dan politik, menjabat sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bertanggung jawab dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

6. Muhaimin Iskandar memimpin sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa, sementara Zulkifli Hasan menempati posisi Menko Pangan dengan fokus pada ketahanan pangan nasional.

Menteri Teknis: Profesional dan Ahli di Bidangnya

Kementerian teknis diisi oleh figur-figur yang dianggap ahli di bidangnya, baik dari segi teknis maupun manajerial.

1. Sri Mulyani Indrawati kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, membawa harapan stabilitas fiskal dan reformasi pajak lebih lanjut. Bersama tiga wakil menteri keuangan: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, Sri Mulyani diharapkan mampu menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

2. Budi Gunadi Sadikin dipercaya memimpin Kementerian Kesehatan, dengan tugas berat memperbaiki sistem kesehatan pasca-pandemi, sementara Fadli Zon dipercaya sebagai Menteri Kebudayaan untuk mengembangkan sektor kebudayaan yang lebih inklusif.

3. Budi Arie Setiadi diangkat sebagai Menteri Koperasi, bersama Maman Abdurrahman sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bertujuan untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Di sektor energi, Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan agenda mempercepat transisi energi terbarukan. Peran strategis ini diperkuat oleh Yuliot sebagai Wakil Menteri ESDM.

5. Meutya Hafidz sebagai Menteri Komunikasi dan Digital akan berperan penting dalam transformasi digital dan pengembangan teknologi informasi, didampingi oleh dua wakil menteri: Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria.

Reformasi dan Penguatan di Sektor Sosial

Di sektor sosial, Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial menghadapi tugas untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, didukung oleh Agus Priyono sebagai wakilnya. Selain itu, Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan bertanggung jawab memperbaiki regulasi ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Sektor Pertahanan dan Keamanan: Prioritas Stabilitas Nasional

Safrie Samsoedin dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dengan dukungan Doni Ermawanto sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Peran mereka akan fokus pada modernisasi pertahanan serta menjaga kedaulatan negara. Di sisi lain, Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. tetap menjabat sebagai Kepala Kepolisian, sementara Agus Subiyanto sebagai Kepala TNI akan terus memperkuat pertahanan nasional dari berbagai ancaman.

Kementerian yang Menyentuh Sektor Vital Lainnya

Di sektor vital lain, Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Di sektor maritim, Sakti Wahyu Trenggono memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan agenda memajukan sektor perikanan yang berkelanjutan.

Kabinet Merah Putih ini menunjukkan komposisi yang kuat, seimbang, dan diisi oleh tokoh-tokoh berpengalaman serta generasi muda dengan inovasi. Di bawah koordinasi Menko yang tersebar di berbagai bidang, para menteri teknis diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara sinergis, berkolaborasi dengan baik untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Berikut ini Daftar Kabinet Merah Putih:

Menteri Koordinator

1. Menko Politik dan Keamanan : Budi Gunawan

2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan : Yusril Ihza Mahendra

3. Menko Perekonomian : Airlangga Hartarto

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Pratikno

5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan : Agus Harimurti Yudhoyono

6. Menko Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

7. Menko Pangan: Zulkifli Hasan

Menteri Teknis

1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi,

2. Menteri Sekretaris Kabinet : Teddy Indra Wijaya

3. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

4. Menteri Luar Negeri : Sugiono

5. Menteri Pertahanan : Safrie Samsoedin

6. Menteri Agama : Nazaruddin Umar

7. Menteri Hukum : Supratman Andi Agtas

8. Menteri HAM : Natalius Pigai

9. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan : Agus Andrianto

10. Menteri Keuangan : Sri Mulyani Indrawati

11. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah : Abdul Muti

12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi : Satrio Sumantri Brodjonegoro,

13. Menteri Kebudayaan : Fadli Zon

14. Menteri Kesehatan : Budi Gunadi Sadikin

15. Menteri Sosial : Saifullah Yusuf

16. Menteri Ketenagakerjaan : Yassierli

17. Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI : Abdul Kadir Karding,

18. Menteri Perindustrian : Agus Gumiwang Kartasasmita

19. Menteri Perdagangan : Budi Santoso

20. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Bahlil Lahadalia

21. Menteri Pekerjaan Umum : Dodi Hanggodo

22. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman : Maruarar Sirait

23. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal : Yandri Susanto

24. Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanagara

25. Menteri Komunikasi dan Digital : Meutya Hafidz

26. Menteri Perhubungan : Dudy Purwagandhi

27. Menteri Pertanian : Andi Amran Sulaiman

28. Menteri Kehutanan : Raja Juli Antoni,

29. Menteri Kelautan dan Perikanan : Sakti Wahyu Trenggono

30. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN : Nusron Wahid

31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas : Rahmat Pambudi

32. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Rini Widyantini

33. Menteri Badan Usaha Milik Negara : Erick Thohir

34. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga : Wihaji

35. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup : Hanif Faisol Nurrofiq

36. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM : Rosan Roeslani,

37. Menteri Koperasi : Budi Arie Setiadi

38. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Maman Abdurrahman

39. Menteri Pariwisata : Widyanti Putri

40. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Teuku Rifki Harsya

41. Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Arifatul Choiri Fauzi

42. Menteri Pemuda dan Olahraga : Dito Ariotedjo

43. Jaksa Agung : ST Burhanudin

44. Kepala BIN : Herindra

45. Kepala Staf Kepresidenan : AM Putranto

46. Kepala Kantor komunikasi Presiden : Hasan Nasbi

47. Kepala Kepolisian: Jenderal Pol Drs.Listyo Sigit Prabowo.Msi

48. Kepala TNI : Agus Subiyanto

Wakil Menteri

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk F Paulus

2. Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Andriantoro

5. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Rika Haloek l

7. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

8. Wakil Menteri Luar Negeri: Armanata Kristiyawan Nasir

9. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Hafas Ogroseno

10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Ermawanto

11. Wakil Menteri Agama: Muhamamd Syafei

12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

13. Wakil Menteri HAM: Mugianto

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarkatan: Silmy Karim

15. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono

16. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

17. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

18. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ulhaq

19. Wakil Menteri Pendidikan: Atib Atikul Hayat

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi: Fauzan

21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Pendidikan Tinggi: Stella Christie

22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono

24. Wakil Menteri Sosial: Agus Priyono

25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebnezer

26. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Zulfikar Ahmad Tawalla

28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro

30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti

32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah

33. Wakil Menteri Desa PDTT: Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

35. Wakil Menteri Perhubungan: Sultana

36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo

37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Gerdyawan

41. Wakil Menteri ATR/BPN : Ossy Darmawan

42. Wakil Menteri PPN/Bappenas: Febrian Alfianto

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/RB: Purwadi Aryanto

44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN: Aminudiin Maruf

46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropriyono

49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi: Todo Tua Pasaribu

50. Wakil Menteri Koperasi: Feri Joko Juliantono

51. Wakil Menteri Koperasi dan UMKM: Elfy Muriza

52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ermawati

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

54. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan: Veronica Tan

55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

56. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: Muhammad Qodari.

Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Gibran RK. (IST)

Selain jajaran menteri, Presiden Prabowo juga melantik pejabat setingkat menteri. Mereka adalah Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kantor Komunikasi Presiden, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya dia menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa Presiden Joko Widodo.

Setelah melantik para menterinya, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan foto bersama di tangga Istana Negara. Mereka didampingi jajaran para menterinya.

Prabowo juga melantik para wakil menteri di tempat yang sama pada Senin siang (21/10/2024). Sejumlah media melaporkan, setelah acara pelantikan, para menteri dan wakilnya akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya akan berlangsung pada 25-27 Oktober 2024.

Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) terpilih, Prasetyo Hadi, membenarkan rencana Presiden Prabowo Subianto. “Ada rencana, ada rencana beliau akan mengumpulkan kita kembali dalam satu kegiatan di Akademi Militer,” kata Prasetyo di Jakarta, Senin (21/10/2025).

Prasetyo mengungkap, selain pembekalan, Prabowo juga akan menjelaskan sejumlah program prioritas pemerintah yang disertai petunjuk dan arahan teknis kepada masing-masing kementerian.

Dalam susunan menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah beberapa kementerian sehingga kabinetnya dianggap sebagai "kabinet gemuk".

Namun menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Mifthahul Jannah, banyak dari kementerian yang dipecah itu dinilai tidak berdasar ada kajian atau evaluasi yang jelas.

Menurut Lina, gemuknya kabinet ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Bukannya semakin efisien, kabinet gemuk dapat memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, serta memicu tumpang tindih kewenangan. Belum lagi implikasinya terhadap anggaran yang membengkak.

"Itu jadi gambaran kalau tujuannya untuk kepentingan politik semata," kata Lina yang menjuluki Kabinet Merah Putih sebagai "kabinet balas jasa".

“Ketika membuat lembaga baru, seharusnya ada kajian mendalam. Kalau masalah koordinasi, jelas ini kemunduran [reformasi birokrasi]. Yang bisa dijadikan satu malah dipecah,” tuturnya seperti dilansir BBC News Indonesia.

Kalau menilik sejarah berdasarkan data yang terangkum di Sekretariat Kabinet, Kabinet Merah Putih adalah yang paling gemuk sepanjang era Orde Baru hingga Reformasi.

Ini adalah buah dari revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada September 2024 lalu sehingga memungkinkan jumlah kementerian menjadi tak terbatas.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tak memungkiri adanya kritikan soal kabinet Prabowo yang terlalu gemuk.

“Saya rasa wajar, ada sesuatu yang baru dari yang sebelumnya 34 [kementerian] kemudian sekarang berkembang menjadi 48 [kementerian] dan saya rasa ini kita kembalikan kepada azas tujuannya,” ujar Agus sebelum pelantikan menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (21/10/2024).

Dijelaskan oleh Agus, Presiden Prabowo menghendaki agar masing-masing kementerian dapat bekerja secara “fokus”, “efektif”, serta “taktis” dengan tugas-tugas yang spesifik.

Dengan begitu, katanya, suatu kementerian kemudian dibagi menjadi dua, bahkan tiga kementerian baru. “Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif,” kata Agus.

“Tantangan akan selalu pada koordinasi, sinkronisasi,” imbuhnya. Maka dari itu, kata Agus, tugas menteri koordinator sangat “strategis dan sentral” dalam mengkoordinasikan kementerian-kementerian teknis yang jumlahnya tak sedikit. Adapun Partai Demokrat mendapat empat jatah pos kementerian dan satu posisi wakil menteri.

Daftar kementerian yang dipecah dan baru dibentuk

Kabinet Prabowo memiliki 14 kementerian baru dari total 48 kementerian. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan era Jokowi yang hanya ada 34 kementerian.

Perubahan yang paling signifikan adalah dipecahnya beberapa kementerian era Jokowi menjadi dua hingga tiga kementerian baru.

Empat kementerian koordinator baru

Prabowo-Gibran menambah empat kementerian koordinator baru, yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Prabowo mempertahankan tiga kementerian koordinator, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Bidang Perekonomian; serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Namun, ada satu kementerian koordinator di era Jokowi dihapus, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Kementerian yang dipecah menjadi tiga

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset-Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemendikbud-Ristek Dikti) dicacah menjadi tiga kementerian, yakni:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Kementerian Kebudayaan.

Kementerian Hukum dan HAM juga dipecah menjadi tiga, yaitu:

Kementerian Hukum

Kementerian HAM

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian yang dipecah menjadi dua

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibagi menjadi:

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Ketenagakerjaan dibagi menjadi:

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipecah menjadi:

Kementerian Koperasi

Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibagi menjadi:

Kementerian Pariwisata

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga dibelah dua menjadi:

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Transmigrasi.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dicacah menjadi:

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Kementerian Kehutanan.

BKKBN naik kelas dan dua kementerian berubah nama

Prabowo juga mengatakan adanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kementerian lain yang berubah nomenklaturnya adalah Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Mengapa menteri kabinet Prabowo bertambah?

Jalan Prabowo membentuk kabinet gemuk terbuka lewat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada 19 September 2024.

Sebelumnya, pasal 15 UU 39/2008 hanya memungkinkan presiden memiliki maksimal 34 kementerian demi reformasi birokrasi.

Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan berkurang.

Namun menurut naskah akademik yang diunggah Badan Legislasi (Baleg) DPR, ketentuan soal 34 kementerian itu dianggap "menyulitkan pemerintah mengoptimalkan kinerjanya guna mewujudkan tujuan negara yang dicita-citakan".

“Padahal pembentukan UU Kementerian Negara sama sekali dimaksudkan bukan untuk mengurangi apalagi menghilangkan hak prerogatif Presiden dalam menyusun kementerian negara,” bunyi naskah akademik tersebut.

Baleg DPR dan pemerintah hanya butuh waktu kurang dari delapan jam untuk membahas revisi UU tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna. Padahal, revisi UU ini tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Kini setelah dia dilantik, prediksi tersebut terbukti benar.

Setelah melihat komposisinya, pengamat kebijakan publik UI, Lina Mifthahul Jannah mempertanyakan dasar kajian dan evaluasi kinerja yang membuat banyak kementerian dipecah.

“Kementerian PUPR misalnya, selama ini kan ada direktorat jenderal masing-masing untuk pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kalau ada yang tidak berjalan, yang dijewer seharusnya direktorat jenderal yang tidak melakukan [tugasnya] itu,” tutur Lina.

“Atau jangan-jangan karena orientasi pekerjaan dulu adalah pekerjaan umum, bukan perumahan rakyat? Itu yang seharusnya dievaluasi."

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menampik tudingan bahwa susunan menteri Prabowo adalah kabinet gemuk. Justru organsasi kementerian kini jadi lebih ramping.

"Jangan salah paham, kementerian yang sekarang justru lebih ramping karena satu kementerian yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya," kata Hasan Nasbi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (21/10/2024).

Meskipun diakui oleh Hasan Nasbi bahwa perampingan organisasi dalam kementerian ini justru berdampak pada banyaknya jumlah kementerian dan menteri baru.

“Itu konsekuensi sebab kementerian harus ada yang memimpin, harus ada yang mengendalikan kementerian itu.

Namun menurutnya, kabinet ini akan jauh lebih efisien karena pekerjaan mereka jadi lebih fokus. "Jadi mungkin sebetulnya bukan kabinet gemuk, tapi kabinet yang jauh lebih fokus."

Dicontohkan oleh Hasan Nasbi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat membuat masing-masing lebih fokus pada tugas masing-masing.

Demikian halnya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang kini dibagi menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Jadi bisa dibayangkan organisasi yang kemarin gemuk justru sekarang jadi lebih ramping.” Untuk penyamaan visi dan misi dan mencegah ego sektoral, Hasan bilang Prabowo akan “menggembleng menteri-menteri dan menyamakan visi-misi agar tujuannya sama”.

“Jadi supaya ego sektoral tidak ada, supaya menteri-menteri beliau juga lebih menyatu.” Apa dampaknya bagi kinerja pemerintah?

Menurut Lina, dampak awal yang kasat mata adalah: kementerian-kementerian itu harus mengubah plang, mencari gedung untuk masing-masing kementerian baru, hingga mengganti kop surat.

Ini akan membuat bingung masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Bertambahnya jumlah kementerian juga berarti sumber daya manusia (SDM)-nya harus dibagi.

“Pastinya memindahkan orang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Paling tidak bisa butuh waktu minimal enam bulan dengan kondisi yang ada,” kata Lina.

Kalau SDM yang tersedia dirasa tidak cukup, dia khawatir ini justru akan membuka peluang bertambahnya tenaga kontrak.

"Kalau tidak dipantau, akan muncul model yang bukan profesional. Siapa yang jadi pemimpin, dia akan membawa gerbongnya ke sana," ujar Lina.

DPR sahkan RUU Kementerian Negara menjadi UU — buka jalan bagi ‘kabinet jumbo’ Prabowo. Prabowo umumkan susunan menteri, dinamai Kabinet Merah Putih. Biaya main golf sampai pijat bisa ditanggung negara – Berapa gaji menteri dan mengapa disebut ada ruang 'abu-abu'?

Namun dia menekankan bahwa ini bukan cuma soal mengubah plang atau mencari gedung baru. Proses yang paling rumit justru membagi tugas dan fungsi masing-masing kementerian agar tak tumpang tindih, serta memastikan koordinasi pekerjaan berjalan mulus.

“Ini juga mengubah tugas pokok dan fungsinya sampai ke bawah, sampai berkoordinasi dan sebagainya. Itu biayanya besar sekali, dalam arti bukan sekadar uang yang dikeluarkan, tapi energinya juga,” jelas dia.

Semakin banyak kepala, alur birokrasinya pun akan semakin rumit dan panjang. Ini dapat menjadi beban dalam mengeksekusi program-program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Padahal Prabowo-Gibran memiliki sejumlah program ambisius, seperti makan siang bergizi untuk puluhan juta anak serta swasembada pangan dan energi.

"Biasanya satu tahun pertama masih koordinasi sana-sini, apalagi mereka yang bukan orang-orang birokrasi, tidak tahu cara berkomunikasi dalam birokrasi," kata Lina.

Menurutnya, peran menteri koordinator menjadi krusial untuk memastikan kewenangan setiap kementerian tidak tumpang tindih.

Kabinet gemuk tak cuma berdampak di level pusat, kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman. Ini akan menambah kebingungan pemerintah daerah soal program kerja dan regulasi.

"Sering sekali teman-teman di daerah bertanya, 'Orang tua kami di pemerintah pusat itu siapa?' Kementerian Dalam Negeri atau kementerian sektoral?' Karena yang dilakukan oleh kementerian teknis itu sering sekali tumpang tindih," ujar Herman.

Ditambah lagi soal ego sektoral yang masih kerap muncul antar-kementerian/lembaga. Dia mencontohkan soal perizinan berusaha yang diintegrasikan ke dalam satu platform sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun nyatanya, aturan itu membuka peluang setiap kementerian punya sistem sendiri sehingga menyulitkan integrasi sistem perizinan. KPPOD berharap kabinet yang baru ini, walau gemuk, dapat lebih selaras.

Dia juga mewanti-wanti agar pemerintah daerah tidak mengadopsi secara gamblang postur pemerintahan yang gemuk ini. "Jangan sampai ini menimbulkan bebas fiskal ke daerah," kata Herman.

Kabinet dari masa ke masa

Kabinet anyar yang diumumkan Prabowo Subianto adalah yang tergemuk selama era Reformasi dan Orde Baru. Berdasarkan data yang dirilis Sekretariat Kabinet, jumlah menteri kabinet sejak masa Presiden B.J. Habibie sampai Jokowi tak pernah lebih dari 40 kementerian.

Sebelum Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, rekor menteri terbanyak ada pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie sebanyak 37 menteri.

Presiden Megawati Soekarnoputri memiliki menteri paling sedikit sepanjang era Reformasi, yakni 33 menteri pada periode 2001-2004.

Mundur ke era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah memiliki kabinet gemuk dengan 44 menteri saat “Kabinet Pembangunan V” bergulir 1988 - 1993.

Namun kalau dirunut sejak Indonesia merdeka, kabinet tergemuk dimiliki Presiden Soekarno pada era pergolakan politik 1965/1966.

Saat itu, Soekarno merekrut 132 menteri. Kabinet yang dinamakan Dwikora II ini hanya bertahan selama beberapa bulan sebelum Soeharto mengambil alih kekuasaan dan membentuk Kabinet Ampera I dan II.

(JPO-Berbagaisumber/AsenkLeeSaragih)