Masa Tugas Berakhir, Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2019-2024 Diberikan Uang "Pesangon" Rp 8 Juta Hingga Rp 12 Juta

jambipos-online Jumat, Agustus 16, 2024

Gedung DPRD Kota Jambi. (IST)

Jambipos Online, Jambi-Para anggota DPRD Kota Jambi Periode 2019-2024 akan menerima uang jasa pengabdian sebagai bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab yang telah mereka emban selama lima tahun terakhir. Uang jasa ini diberikan kepada seluruh anggota DPRD sebagai penghargaan atas dedikasi mereka dalam mewakili rakyat dan berkontribusi pada pembangunan Kota Jambi.

Sekretaris DPRD Kota Jambi, Noviarman kepada wartawan, Jumat (16/8/2024) mengatakan, uang jasa pengabdian ini merupakan hak yang diterima setiap anggota dewan setelah menyelesaikan masa jabatannya yang akan berakhir 23 Agustus 2024.

Disebutkan, besaran uang jasa pengabdian tersebut bervariasi, dengan anggota DPRD biasa akan menerima sekitar Rp8 juta, sementara unsur pimpinan DPRD menerima hingga Rp12 jutaan.

Baca: Daftar 45 Anggota DPRD Kota Jambi Terpilih Periode 2024-2029, Efron Purba, "Wajah Lama Stok Baru"

"Pemberian uang jasa pengabdian ini adalah bagian dari penghargaan atas kinerja para anggota DPRD selama lima tahun menjabat. Nilainya telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akan diberikan bersamaan dengan masa transisi menjelang pelantikan dewan terpilih periode 2024-2029," jelas Noviarman.

Selain uang jasa pengabdian, pihaknya juga mengingatkan agar pengembalian aset pemerintah seperti pin emas, telepon seluler, dan iPad yang selama ini digunakan oleh anggota dewan juga menjadi bagian dari proses administrasi penutupan masa jabatan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang inventaris pemerintah dikelola dengan baik dan dikembalikan tepat waktu sebelum dewan baru dilantik pada 23 Agustus 2024.

Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, juga menegaskan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, ia dan seluruh anggota DPRD akan mengembalikan barang-barang inventaris, termasuk mobil dinas, sebelum batas waktu yang ditentukan.

"Semua barang inventaris milik pemerintah harus dikembalikan sesuai ketentuan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai pejabat publik, dan kami ingin memastikan transisi berjalan dengan lancar," ujar Putra Absor. (J24-Red)