Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Minta Pemprov Identifikasi Wilayah Cadangan Beras di Jambi

jambipos-online Senin, Oktober 16, 2023

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto usai melihat kenaikan harga beras mulai terjadi di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi, Senin (16/10/2023).

Jambipos, Jambi-Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta Pemerintah Provinsi Jambi mampu mengendalikan kenaikan harga beras di pasaran. Kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir di Provinsi Jambi harus mampu dikendalikan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto usai melihat kenaikan harga beras mulai terjadi di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi, Senin (16/10/2023).

Edi Purwanto menyebutkan, sebaiknya pemerintah Provinsi Jambi melakukan tindakan pengendalian, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi di Provinsi Jambi jika kenaikan tersebut tidak dikendalikan.

“Biasanya ketika harga beras tinggi dan kemudian diikuti kebutuhan lain seperti tingginya harga cabai akan berkorelasi dengan inflasi, maka kami minta pengendalian ini harus dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya operasi pasar,” dia berkata.

Di sisi lain, dalam kesempatan tersebut Edi Purwanto meminta pemerintah menetapkan kabupaten yang diusulkan sebagai penghasil beras di Provinsi Jambi sebagai kabupaten. Hal ini untuk memastikan bagaimana kondisi pasokan beras daerah dalam menunjang kebutuhan beras di Provinsi Jambi

“Pemerintah kita minta identifikasi wilayah cadangan beras seperti kerinci, sungai penuh, wilayah rasau, bagaimana penurunannya saat ini, atau alih fungsi atau semacamnya,” jelasnya.

“Ini harus menjadi konsentrasi daerah agar kedaulatan pangan, ketahanan pangan, ini bisa terlindungi sehingga kita tidak terlalu bergantung pada harga beras di provinsi lain,” imbuhnya.

Sementara melihat luas dan keberadaan lahan rawa di Provinsi Jambi, Ketua DPRD Jambi meyakini Provinsi Jambi bisa menjadi daerah surplus beras. Namun perlu mendapat dukungan dari pemerintah, untuk menjadikan potensi suatu daerah sebagai lumbung padi.

“Kemauan politik pemerintah dalam posisi ini harus dilakukan, maka dalam hal ketahanan pangan, pemerintah dalam hal ini dan departemen terkait harus bekerja keras merumuskan kebijakan dan langkah yang strategis dan konkrit untuk mewujudkan hal tersebut,” tutupnya. (JP-Red)