Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Berkomitmen Prioritaskan Penyelesaian Konflik Lahan Kumpeh Muarojambi

jambipos-online Selasa, September 26, 2023

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang menemui masyarakat terdiri dari petani, bahkan sampai anak-anak melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (26/0/2023).

Jambipos, Jambi–Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berjanji memprioritaskan penyelesaian konflik lahan warga Kupeh, Kabupaten Muarojambi yang berkonflik dengan PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) dan eks PT RKK (Ricky Kurniawan Pertapersada).

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang menemui masyarakat terdiri dari petani, bahkan sampai anak-anak melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (26/0/2023). Mereka datang dengan tuntutan yang begitu mendalam yakni penyelesaian konflik lahan di Kumpeh serta pembebasan warga yang ditahan di Polda Jambi.

Sebelumnya warga selama berjam-jam, hanya dapat menatap pintu gedung DPRD Provinsi Jambi tanpa perwakilan yang keluar bertemu. Namun, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto hadir di tengah-tengah kerumunan.

Edi Purwanto mendekati warga dan meminta maaf. “Pertama saya minta maaf kepada bapak ibu semua,” ucapnya dengan wajah serius.

Kata Edi Purwanto, alasan ketidakhadirannya selama ini bukan tanpa sebab. Bukan tidak ingin menemui bapak ibu sekalian, tapi karena kami tengah membahas anggaran yang juga penting untuk masyarakat Provinsi Jambi.

Edi Purwanto pada kesempatan itu menegaskan bahwa konflik lahan, khususnya yang melibatkan PT FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari) dan eks PT RKK (Ricky Kurniawan Pertapersada), masuk dalam prioritas penyelesaian.

“Ada tujuh prioritas penyelesaian konflik lahan dari 218 konflik. Dan itu termasuk yang saat ini menjadi perjuangan bapak ibu semua. Kami prihatin dengan konflik-konflik lahan yang terjadi dan yang paling banyak dirugikan itu masyarakat," kata Edi Purwanto.

Edi Purwanto juga menyebut langkah konkret yang akan diambil, pada tanggal 3 Oktober 2023 ini akan dilakukan pendalaman terhadap tiga perusahaan diantaranya RKK dan FPIL.

Edi Purwanto berharap akan adanya sinergi antara DPRD, pihak terkait, dan masyarakat. "Saya berharap kita semua berkomitmen untuk menyelesaikan konflik lahan ini,” pungkasnya. (JP/*)