![]() |
Ketua Fraksi Partai PPP Berkarya DPRD Provinsi Jambi Kamaluddin Havis. |
Jambipos, Jambi-Ketua Fraksi Partai PPP Berkarya DPRD Provinsi Jambi Kamaluddin Havis menegaskan dan meminta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tak membiarkan konflik lahan di Provinsi Jambi berlarut-larut. Disebutkan, konflik lahan tak kunjung surut di Provinsi Jambi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi juga memperingatkan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk memberikan perhatian lebih mendalam terhadap permasalahan konflik lahan di wilayah Jambi.
Dalam sebuah paripurna beberapa waktu lalu, Ketua Fraksi Partai PPP Berkarya, Kamaluddin Havis, menyampaikan pendapat akhir fraksinya mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin Havis menyoroti permasalahan yang terus bergulir terkait konflik lahan di Provinsi Jambi.
“Kami meminta Dinas Perkebunan untuk secara khusus memberikan perhatian pada permasalahan konflik lahan yang terus berkepanjangan. Baru-baru ini, terjadi konflik antara perusahaan FPIL dan masyarakat Kumpeh,” ungkapnya.
Kamaluddin Havis juga menekankan bahwa penyelesaian konflik lahan seharusnya mengacu pada Surat Edaran Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 yang membahas Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, serta peraturan-peraturan terbaru dari Kementerian Pertanian Direktorat Perkebunan.
“Dalam hal ini, kami mengingatkan Dinas Perkebunan untuk secara rutin melaporkan penggunaan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang beroperasi di Jambi kepada masyarakat setiap akhir tahun,” tambahnya.
Dengan pernyataan ini, anggota DPRD Provinsi Jambi menggarisbawahi urgensi menyelesaikan masalah konflik lahan yang terus menerus mengemuka di wilayah tersebut. Diharapkan, langkah-langkah konkret dan tindakan tanggap akan segera dilakukan untuk mencapai resolusi dan keadilan dalam isu yang telah lama menghantui masyarakat setempat.(JP/*)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE