Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi Diapresiasi Komisi IV DPR RI

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dalam diskusi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto di ruang rapat DPRD Provinsi Jambi, Senin (18/4/2022). Diskusi dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. (Jambipos/IST)

Jambipos, Jambi-Sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Jambi yang telah membentuk pansus konflik lahan dalam penyelesaian konflik di Jambi. Kita sangat apresiasi dengan inisiatif dari DPRD Provinsi Jambi yang membentuk pansus konflik lahan. Ini baru satu-satunya DPRD Provinsi Jambi yang ngotot untuk menyelesaikan konflik lahan.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dalam diskusi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto di ruang rapat DPRD Provinsi Jambi, Senin (18/4/2022). Diskusi dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto.

Diskusi itu dihadiri anggota Komisi IV DPR RI diantaranya Djarot Saiful Hidayat, Dedi Mulyadi, Salim Fakhry, Panggah Susanto, Hanan Rozak dan Budhy Setiawan dari Fraksi Golkar.

Selain Sudin dan Djarot, hadir juga anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mindo Sianipar, Sunarna dan Maria Lestari. Juga hadir anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP. Juga hadir Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan beberapa Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyebutkan bahwa baru di Provinsi Jambi yang DPRD nya berinisiasi untuk membentuk Pansus Konflik lahan.

“Banyak Provinsi lain yang memiliki banyak kasus konflik lahan seperti Riau, Kalimantan dan Jambi. Kita apresiasi kerja DPRD Provinsi Jambi," katanya.

Djarot Saiful Hidayat menyebut bahwa langkah DPRD Provinsi Jambi dalam membentuk rapat pansus konflik lahan ini diharapkan bisa menjadi role model.

“Kita apresiasi role model yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah untuk menyelesaikan konflik lahan dengan membentuk pansus ini. Kita harapkan nanti jika ini berhasil, Jambi bisa menjadi role model yang bisa di tiru di daerah lain untuk penyelesaian konflik lahan,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyebutkan bahwa dasar dibentuknya pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi ini karena banyaknya persoalan konflik lahan.

Kata Edi Purwanto, bahwa banyak sekali tuntutan kepada DPRD Provinsi Jambi melalui unjuk rasa untuk DPRD Provinsi Jambi menyelesaikan konflik lahan.

“Hampir setiap minggu di DPRD Provinsi Jambi ini demo terkait dengan konflik lahan. Atas dasar itulah kami membentuk pansus konflik lahan dengan harapan kerja-kerja DPRD Provinsi Jambi ini bisa menyelesaikan kasus-kasus konflik lahan di Jambi," katanya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto juga mengharapkan Komisi IV DPR RI dapat membantu menyelesaikan persoalan konflik lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi.

“Kita berharap komisi IV DPR RI ini sebagai perpanjangan tangan di tingkat nasional bisa ditindak lanjuti dengan baik. Melalui diskusi ini, saya juga mengharapkan sumbangsih pemikiran dan masukan dari pihak Legislator Senayan untuk mencari solusi terkait permasalahan konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi,” ujar Edi Purwanto.

“Diskusi ini juga sebagai bahan diskusi terkait dengan konflik lahan yang kita selesaikan dengan pembentukan pansus konflik lahan,” pungkasnya.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartano Triyan Kusumo bersama Anggota DPRD lainnya, Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, dan Anggota Forkopimda Provinsi Jambi.(JP-Asenk Lee Saragih)