Ketua DPD Partai Golkar Muarojambi Tunjuk Sartono, BE Sebagai Ketua Fraksi di DPRD Muarojambi

Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Muarojambi berganti dan ditunjuk langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Muarojambi H Ivan Wirata, yang mana sebelumnya dijabat Drs Andi Amirudin (kanan) digantikan Sartono, BE (kiri) yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Muarojambi.

Jambipos, Muarojambi-Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Muarojambi berganti dan ditunjuk langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Muarojambi H Ivan Wirata, yang mana sebelumnya dijabat Drs Andi Amirudin digantikan Sartono, BE yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Muarojambi.

Hal ini dibacakan langsung Ketua DPRD Muarojambi Yuli Setyabakti pada saat sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Muarojambi, Senin (14/3/2022).

Ketua Fraksi Golkar Muarojambi Drs Andi Amirudin sebelumnya telah menjabat selama 8 tahun dan secara langsung telah di serah terimakan ke Sartono, BE di ruang Fraksi. 

Dikatakan H Ivan Wirata yang merupakan Ketua DPD II Partai Golkar bahwa kita tunjuk Pak Sartono, BE sebagai ketua fraksi karena sudah waktunya untuk diganti untuk penyegaran di Fraksi serta kedepannya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Muarojambi melalui fraksi. 

"Saya cuma pesankan jangan mementingkan kepentingan pribadi namun perjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD, " ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Muarojambi yang baru Sartono, BE menyebutkan terimakasih kepada Ketua DPD II Partai Golkar H Ivan Wirata yang mempercayai saya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD.

"Nantinya kita akan terus berjuang di DPRD Kabupaten Muarojambi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai Komisi yang ada di Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Muarojambi  dan menjalankan amanah dari Ketua DPD II, " ujarnya. 

Tidak hanya itu, kita juga di Golkar ini terdiri dari Komisi 1, 2 dan 3, yang mana kebetulan saya di Komisi 2 khusus di bidang Pendapatan Anggaran Daerah. 

"Tekad kita mengontrol dan mengawasi pendapatan daerah, jangan sampai adanya mark up, serta retribusi untuk PAD sehingga masyarakat dirugikan untuk kepentingan Pemerintah, " lanjutnya. 

Dirinya menambahkan, kedepannya akan kita awasi pengawasan khususnya dibidang PAD, seperti Bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan pendapatan daerah pungkasnya.(JP-Dhea)

Berita Lainnya