Jambi Menjadi Pilot Proyek Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jambi, H Sudirman (kanan) pada rapat persiapan pelaksanaan Proyek Pembangunan Berkelanjutan Jambi (Jambi Sustainable Landscape Management Project/J-SLMP) Skema Penerusan Hibah di di hotel Swiss Bell, Jambi, Rabu (3/11/2021). (Foto : KominfoJambi)

Jambipos, Jambi-Provinsi Jambi dipilih menjadi salah satu pilot proyek atau proyek percontohan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Untuk itu Provinsi Jambi akan melaksanakan proyek pembangunan berkelanjutan ntuk penurunan emisi gas rumah kaca, BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF – ISFL).

Melalui program yang didanai Bank Dunia dan beberapa negara donor tersebut, Provinsi Jambi akan mengelola bentang alam atau melestarikan hutan di tengah pesatnya pembangunan perkebunan, pertanian dan pertambangan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan apresiasi kepada semua pihak, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Bank Dunia yang memberikan kepercayaan kepada Provinsi Jambi menjadi pilot proyek penurunan emisi gas rumah kaca berbasis yurisdiksi pertama di Indonesia bersama Kalimantan Timur.

“Kami akan melaksanakan program ini dengan baik melalui upaya-upaya pembangunan ekonomi hijau atau membangun pertanian dan perkebunan tanpa merusak lingkungan,”kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, Sudirman SH, MH pada rapat persiapan pelaksanaan Proyek Pembangunan Berkelanjutan Jambi (Jambi Sustainable Landscape Management Project/J-SLMP) Skema Penerusan Hibah di Hotel Swiss Bell, Jambi, Rabu (3/11/2021).

Menurut Sudirman, perekonomian Provinsi Jambi masih mengandalkan sektor primer yang berbasis lahan. Bila tidak dikelola dengan baik, maka ke depan pembangunan pertanian dan perkebunan Jambi menimbulkan kerusakan hutan dan lahan.

“Kerusakan hutan dan lahan tersebut dapat menyebabkan bencana alam seperti longsor banjir dan kebakaran. Bencana kebakaran hutan dan lahan sendiri dapat memicu terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim,”katanya.

Dijelaskan, Pemprov Jambi telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi terjadinya bencana alam akibat kerusakan hutan dan lahan melalui berbagai kebijakan. Di antaranya kebijakan pembangunan dengan mengutamakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menuju pembangunan rendah karbon atau ekonomi hijau.

Karena itu, lanjutnya, Provinsi Jambi akan melaksanakan seoptimal mungkin proyek pengelolaan bentang lahan berkelanjutan (teenebelle landscape management project) melalui BioCF-ISFL yang didukung KLHK dan Bank Dunia.

Dukung Penuh

Dikatakan, Pemprov Jambi mendukung penuh program pelestarian lingkungan tersebut karena sesuai dengan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi, yaitu daya saing ekonomi dan lingkungan hidup.

Program BioCF – ISFL tersebut juga sejalan dengan program pertanggung jawaban sosial (Community Social Responsibility/CSR). Program tersbeut dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jambi melalui penyusunan rencana komprehensif rencana tahunan serta penajaman hasil setiap kegiatan, khususnya pada tahap prainvestasi dengan skema penerusan hibah.

Sudirman mengatakan, skema penerusan hibah tahapan atau fase prainvestasi tersbeut sangat penting (krusial) bagi Pemprov Jambi karena kinerjanya dapat diukur melalui serapan anggaran yang dapat diklaim dan turunnya emisi gas rumah kaca sesuai target.

“Selain itu kegiatan ini juga sebagai prasyarat dalam penandatanganan perjanjian penerusan hibah Gubernur Jambi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian RI,”katanya.

Demi suksesnya proyek percontohan BioCF – ISFL tersebut, Sudriman meminta stakeholder (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam proyek tersebut dapat bekerja sama dengan baik. Hal tersebut penting agar pelaksanaan fase prainvestasi proyek tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Harapan kita semua, dana talangan dari Pemprov Jambi untuk proyek BioCF – ISFL tersebut dapat diklaim dan target penurunan emisi gas rumah kaca dapat tercapai. Harapan tersebut bisa terwujud jika proyek BioCF – ISFL berjalan dengan baik,”ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi mengatakan, Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim bekerja sama Bank Dunia dan dan Pemprov Jambi mengembangkan kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD) dengan skema Result Based Payment (Pembayaran Berbasis Kinerja) melalui kegiatan BioCF ISFL.

Kegiatan tersebut didukung pendanaan multilateral yang dikelola Bank Dunia. Program tersebut bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Melalui program tersebut negara-negara berkembang diharapkan melakukan pembangunan pertanian berkelanjutan dan perencanaan, kebijakan maupun praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD Plus.

“Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase, yaitu fase persiapan (tahun 2019 – Desember 2020), fase preinvestment yang direncanakan Juli 2020 – 2025) dan fase pembayaran atau Result Based Payment tahun 2030),”katanya.

Kerusakan Hutan

Sementara itu kerusakan hutan dan alahan akibat kebakaran, pembalakan liar dan alih fungsi hutan di Provinsi Jambi cukup memprihatinkan. Koordinator Bidang Komunikasi Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, Sukmareni mengatakan, berdasarkan catatan KKI Warsi Jambi, sisa hutan di Provinsi Jambi saat ini hanya sekitar 882.272 hektare (ha).

Luas hutan tersebut menurun drastis dibandingkan luas hutan di Jambi tahun 1990 sekitar 2,8 juta ha atau tahun 2000 sekitar 1,9 juta ha. Total luas kerusakan hutan di Provinsi Jambi selama 15 tahun terakhir sudah mencapai 1,18 juta hektare (ha) atau 56 persen dari total 2,1 juta ha hutan di daerah itu.

“Berkurangnya luas hutan di Jambi terjadi antara 2015-2016. Hutan di Jambi berkurang dari 1.147.380 ha (2015) menjadi 970.434 ha (2016) atau berkurang 176.946 ha (15,42 %). Sedangkan tahun 2017 sisa hutan di Jambi hanya 920.730 ha dan tahun 2019 tersisa menjadi 900.173 ha,”katanya.

Dikatakan, kebakaran juga menjadi salah satu pemicu utama kerusakan hutan di Jambi. Kerusakan hutan akibat kebakaran di Jambi tahun 2015 mencapai 19.528 ha. Kemudian karhutla di Jambi tahun 2019 mencapai 11.736 ha. Sedangkan karhutla di Jambi tahun 2020 sekitar 558,43 ha dan tahun 2021 sekitar 173 ha. (JP-Matra/Lee)