(Pjs) Gubernur Jambi Dengar Arahan Mendagri Soal Penyebaran Covid-19

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Ir.Restuardy Daud,M.Sc., mendengarkan langsung arahan Menteri Dalam Negeri RI, Prof.Drs.H.Muhammad Tito Karnavian,M.A.,Ph.D., melalui video conference (vidcon) terkait Rapat Koordinasi (Rakor) Analisa Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Jambi, Kantor Gubernur Jambi, Rabu (30/09/2020).(Humas)

Jambipos, Jambi-Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Ir.Restuardy Daud,M.Sc., mendengarkan langsung arahan Menteri Dalam Negeri RI, Prof.Drs.H.Muhammad Tito Karnavian,M.A.,Ph.D., melalui video conference (vidcon) terkait Rapat Koordinasi (Rakor) Analisa Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Jambi, Kantor Gubernur Jambi, Rabu (30/09/2020).

Dalam mendengarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri RI, Pjs.Gubernur Jambi didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jambi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Tito menyampaikan, pilkada serentak Tahun 2020 saat ini sudah mulai memasuki tahapan inti, yaitu tahapan kampanye oleh seluruh pasangan calon sampai dengan tanggal 05 Desember 2020. Semoga pilkada serentak ini bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada gangguan yang merusak stabilitas nasional, serta aman dari penyebaran pandemi covid-19 yang saat ini tengah melanda negeri ini.

“Kita harus membantu dalam pengamanan pilkada serentak ini, karena pengamanan ini bukan hanya pada pelaksanaan pilkada saja tetapi juga sudah dimulai sejak tahap awal, termasuk dalam rangka cipta kondisi yang berkaitan dengan TNI dan Polri yang membutuhkan biaya bagi mereka,” ujar Tito.

“Sampai saat ini, masih ada beberapa daerah yang belum melakukan realisasi anggaran untuk TNI dan Polri. Tahapan inti pilkada sudah dimulai, memerlukan usaha keras dari semua pihak termasuk peran penting dari TNI dan Polri, untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar menuntaskan realisasi anggaran bagi KPU, Bawaslu, TNI dan Polri,” tambah Tito.

Selanjutnya, Tito menuturkan, kesuksesan pilkada serentak juga dilihat dari tidak adanya penularan wabah covid-19 atau tidak terciptanya cluster covid-19 akibat dari pilkada serentak. KPU telah mengeluarkan peraturan nomor 10 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan pilkada serentak pada masa pandemi covid-19, sehingga Pemerintah Daerah harus membantu dan berkontribusi dalam menekan penularan covid-19 pada penyelenggaraan pilkada serentak.

“Mari bersama sama kita jadikan pilkada serentak sebagai momentum penting untuk ikut berkontribusi menekan penularan covid-19 di wilayah masing masing, karena pilkada serentak bukan hanya sekedar agenda pemerintahan dalam rangka melaksanakan demokrasi untuk memilih kepala daerah. Jadikan pilkada serentak ini sebagai momentum untuk membangkitkan gerakan bersama dalam rangka menekan pandemi covid-19 di negeri ini,” tutur Tito.

Tito menegaskan, mindset semua pihak yang terlibat dalam pilkada serentak, harus berusaha untuk mematuhi dan terus mengintensifkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Prinsip dasar dalam mencegah penularan adalah 3 M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan menjaga jarak.(JP-Hms/Lee) 

Berita Lainnya