Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Pengambilan Keputasan Dewan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD, Senin (27/07/2020).
Fachrori menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi atas kerja samanya selama ini, sehingga rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 telah disetujui.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi atas kerja samanya yang telah menyetujui pelaksanaan APBD tahun 2019,” ujar Fachrori.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi atas kerja samanya yang telah menyetujui pelaksanaan APBD tahun 2019,” ujar Fachrori.
“Saya sangat memahami dinamika yang berkembang terkait dengan Ranperda yang telah disampaikan, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas saran dan kritikan yang bersifat konstruktif terhadap Ranperda ini. Kami sangat menyakini bahwa dinamika perbedaan pandangan merupakan perwujudan kepedulian dan kebersamaan kita dalam membangun Provinsi Jambi,” sambung Fachrori.
Fachrori menjelaskan, pada tanggal 30 Juli 2020, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyerahkan Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas LKPj Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
"Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh WTP untuk ke-8 kalinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan para Kepala Perangkat Daerah berserta jajarannya, yang telah bersinergi dalam menyususn LKPD Provinsi Jambi,” Fachrori.
"Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh WTP untuk ke-8 kalinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan para Kepala Perangkat Daerah berserta jajarannya, yang telah bersinergi dalam menyususn LKPD Provinsi Jambi,” Fachrori.
Fachrori imbau para perangkat daerah yang belum optimal kinerjanya pada tahun 2019, baik dari segi belanja maupun pendapatan daerah, ditahun mendatang agar dapat lebih baik lagi sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pada instansi masing-masing, agar memperbaiki kinerjanya.
Fachrori mengatakan, saran dan pendapat para pimpinan dan anggota dewan akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada masa yang akan datang, sehingga pembangunan di Provinsi Jambi dapat terwujud dengan baik dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengemukakan, dalam penyampaian LKPj Tahun 2019, catatan-catatan harus dibenahi terutama bagi temuan BPK harus dibenahi oleh OPD yang bersangkutan.
Edi mengapresiasi Pemprov Jambi dalam serapan anggaran sudah mencapai 92 persen dan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
“Ini merupakan prestasi yang tak mudah, memerlukan kerja sama yang cukup baik antara Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh anggota dewan sehingga semua capaian dapat tercapai,” kata Edi Purwanto.
Edi mengapresiasi Pemprov Jambi dalam serapan anggaran sudah mencapai 92 persen dan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
“Ini merupakan prestasi yang tak mudah, memerlukan kerja sama yang cukup baik antara Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh anggota dewan sehingga semua capaian dapat tercapai,” kata Edi Purwanto.
Sebelumnya, Fraksi PDIP menyampaikan pendapat akhir yang disampaikan Abdul Hafid, Fraksi Gerindra yang disampaikan Abu Yani, Fraksi Demokrat yang disampaikan Fauzi Ansori, Fraksi Golkar yang disampaikan Ivan Wirata, Fraksi PAN disampaikan Riri Novianty, Fraksi PKB disampaikan Hj.Eka Marlina,, Fraksi PKS disampaikan H.Raden Fauzi, Fraksi P3 Berkarya Kamaludin Hafiz, Fraksi Nasdem dan Hanura disampaikan Sapuan Ansori.(JP-Hms/Lee)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE