Fachrori : Jangan Sampai Masyarakat Susah Akibat Dampak Covid-19

Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, pimpin langsung rapat terkait penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Jambi, Kamis(16/4/2020).(Humas)

Gubernur Jambi Pimpin Rapat Penanganan Covid-19

Jambipos, Jambi-Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, pimpin langsung rapat terkait penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Jambi, Kamis(16/4/2020).

Rapat yang dihadiri Sekda Provinsi Jambi H.Sudirman,SH,MH, Kepala Bulog Divre Jambi Bakhtiar, Kadis PUPR Provinsi Jambi M.Fauzi, Kadis Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra, Staf Ahli Bidang Kuangan, Ekonomi dan Pembangunan Sri Anggunaini, Kadis PPA dan PP Provinsi Jambi Luthfia, Karo Humas Provinsi Jambi Johansyah, Dinas Budpar Provinsi Jambi Ema.

Arahan Gubernur Jambi terkait data terukur masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran pada keluarga yang membutuhkan, termasuk langkah antisipasi masyarakat atau pelajar dari luar daerah yang masuk ke Provinsi Jambi.

"Surati Bupati/Wali Kota terkait validasi data, banyak masyarakat yang sudah kesulitan ekonomi dan kita upayakan bantu jangan sampai mereka susah," ujar H.Fachrori.

Selanjutnya Gubernur Jambi mengharapkan pos pemeriksaan terkait Covid-19 dibatas wilayah Provinsi Jambi berfungsi optimal mengantisipasi pelajar atau masyarakat dari daerah lain yang masuk atau pulang ke Jambi.

"Mereka yang masuk ke Jambi diharapkan petugas lapangan lakukan pemeriksaan sesuai standar penanganan Covid-19, kerja sama masyarakat dan petugas demi kebaikan dan kesehatan kita semua," terang Gubernur Jambi.

Disamping realokasi dana Rp. 211 Miliar, Gubernur Jambi mengimbau Pejabat dan ASN memberikan sumbangan bagi masyarakat tidak mampu terimbas wabah Covid-19,"Ada pos rekening bantuan selain pemerintah secara resmi, mari bersama membantu masyarakat," harap Gubernur Jambi.

Sekda Provinsi Jambi H.Sudirman, menjelaskan bantuan kepada 109 ribu Kepala Keluarga sesuai nama dan alamat yang saat ini berdasarkan data Kemensos ada 87.000 lebih Kepala Keluarga berdasarkan nama dan alamat.

"Ada intervensi dari pemerintah pusat untuk 73.000 KK, mestinya sisa 14.000 yang perlu penanganan, untuk saat ini ada 26.000 ribu KK yang diintervensi oleh Pemprov Jambi, tidak lagi 109 ribu, bantuan Pemprov berupa paket sembako senilai 230.000 per paket diberikan selama empat bulan," jelas H.Sudirman.

Kadis PU menyampaikan rasionalisasi dana sebesar Rp.463 Miliar yang sisanya dimanfaatkan pada program Padat Karya Swakelola menguatkan masyarakat dari dampak wabah Covid-19.

Sementara Kepala Bulog Divre Jambi Bakhtiar menyampaikan ketersediaan beras di gudang Bulog Jambi dalam posisi aman dengan asumsi ketersediaan 3-4 bulan kedepan termasuk gula.

"Beras diperkirakan cukup hingga empat bulan kedepan dan gula ada 200 ton di gudang hari ini sudah dijual Rp.12500/kg, untuk mengurangi antrian diharapkan karyawan atau pegawai belanja online hingga tidak perlu kepasar, minyak goreng, tepung, relatif cukup, untuk daging yang habis di Bulog," jelas Kepala Bulog Divre Jambi.

Selanjutnya Kepala Bulog Divre Jambi menjelaskan Gubernur Jambi memiliki 200 ton beras pemerintah yang sudah dibayarkan dan dapat digunakan termasuk Bupati/Wali Kota memiliki jatah 100 ton semua dibayar dari pemerintah pusat.

"Bisa digunakan dan Bulog siap sinergi dengan Pemda dalam rangka menjaga stok makanan di Provinsi Jambi," jelas Kepala Bulog Jambi.

Kadis Perhubungan Provinsi Jambi menyampaikan laporan keberadaan tujuh posko pintu masuk batas Sumsel, Riau, Sumbar yang saat ini petugas lapangan wajib bekerja menggunakan APD, masker, sarung tangun, tempat cuci tangan, dan dapur umum.

Kadis PPA dan PP Provinsi Jambi Luthpia menyiapkan 1175 Desa Lawan Covid-19 dan 224 desa belum terbentuk dengan relawan 36000 untuk kabupaten/kota. "Dana Desa refocussing Padat Karya Tunai sebesar Rp.26.996.000.000 hingga saat ini Realisasi Rp.6,3 Milyar," ujar Luthfia.

Kadis PPA dan PP Provinsi Jambi menjelaskan perubahan Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat miskin pedesaan dilakukan pemilahan data hindari tumpang tindih data.

"PKH Rp.200 ribu untuk 6 bulan, Pra Kerja tidak dapat, BLT Rp.200 ribu untuk tiga bulan serta optimalisasi bantuan keuangan provinsi Rp.40 juta untuk penanggulangan pencegahan pemenuhan APD dimasyarakat desa, berdasarkan uji petik tiga kabupaten jika tidak sesuai kebutuhan tidak perlu digunakan semuanya," ujar Luthpia.

Sementara Dinas Budpar Provinsi Jambi Ema menyampaikan beberapa kegiatan kepariwisataan dan lokasi wisata ditutup sesuai ketentuan penanganan dan pencegahan wabah Covid-19. (JP-Hms/Lee)