Kabiro Humas Ajak Wartawan Perjuangkan Anggaran di DPRD Provinsi Jambi

jambipos-online Jumat, Januari 17, 2020

Anggaran Humas Dipangkas Rp 5,8 Miliar Tahun 2020

Kabiro Humas Johansyah (tengah) didampingi Kabag Pemberitaan dan Publikasi Sabri Yanto (kiri) dan Kabag Pelayanan Media dan Dokumentasi Amirzan pada Silaturahmi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi bersama Rekan Media Pemerintahan Provinsi Jambi di Kantin Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Jumat (17/1/2019) pagi. (Foto Asenk Lee Saragih)

Jambipos, Jambi-Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Johansyah mengajak wartawan yang bermitra dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk ikut berjuang dalam memperjuangkan anggaran Biro Humas Setda Provinsi Jambi di DPRD Provinsi Jambi. Pasalnya Tahun 2020 ini Anggaran Biro Humas Provinsi Jambi untuk kerjasama media dipangkas DPRD Provinsi Jambi hingga Rp 5,8 Miliar.

Anggaran kerjasama media untuk publikasi program pembangunan di Biro Humas Setda Provinsi Jambi Tahun 2020 ini jauh berkurang yakni hanya Rp 1,6 Miliar untuk media cetak dan online (siber) dan Rp 700 Juta untuk media televisi dan radio. Anggaran itu jauh berkurang dari tahun ketahun.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Johansyah pada acara Silaturahmi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi bersama Rekan Media Pemerintahan Provinsi Jambi di Kantin Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Jumat (17/1/2019) pagi.

Baca Juga: OPD Diminta Patuhi UU Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Silaturahmi yang dihadiri puluhan wartawan media cetak, siber, televisi, radio dan staf Humas Provinsi Jambi itu juga dalam perkenalan jabatan baru bagi Sabri Yanto, Amirzan, Willy di Humas Provinsi Jambi.

Perkenalkan Kabag Pemberitaan dan Publikasi Sabri Yanto pengganti Junaidi yang dimutasi ke Diskominfo Provinsi Jambi, Amirzan sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Pelayanan Media Cetak dan Elektronik (PMCE) Humas Provinsi Jambi mendapat promosi menjadi Kabag Pelayanan Media dan Dokumentasi mengantikan Ade Yudha.

Sedangkan Kasubag PMCE diisi oleh Willy Sanu Ermana yang sebelumnya staf di Humas Provinsi Jambi. Sementara Ade Yudha pindah ke Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Jabatan baru kepada empat nama itu resmi sejak pelantikan pada 7 Januari 2020 lalu bersama dengan pelantikan pejabat eselon III dan IV serta pejabat fungsional sebanyak 332 orang.

“Saya sudah berjuang keras memperjuangkan anggaran untuk kerjasama media di Bappeda Provinsi Jambi. Bahkan sampai tunjuk-tunjukan, adu jotos aja yang belum. Namun saat di dewan kami tak berdaya. Rekan wartawanpun minim dalam memperjuangkan di dewan. Saya berharap untuk APBD Perubahan 2020, rekan-rekan wartawan ikut berjuang di DPRD Provinsi Jambi,” kata Johansyah dalam acara dialog.

Kemudian Radesman Saragih, Bainal, Hermanto, wartawan media cetak mengeluhkan soal minimnya langganan Koran yang hanya 3 eksamplar setia harinya. “Kalau hanya tiga eksamplar sehari, ongkosnya kirim dari Jakarta kurang pak Karo,” ujar Radesman Saragih, wartawan Suarapembaruan di Jambi.

“Untuk langganan 3 eks itu kami tawarkan sampai bulan Juli 2020, namun untuk selanjutnya kita berjuang di DPRD Provinsi Jambi pada APBD Perubahan agar bisa ditambah untuk bulan selanjutnya,” tambah Hermanto.

Menyikapi dipangkasnya anggaran kerjasama media di tahun Politik 2020, Radesman Saragih menyarankan Biro Humas Provinsi Jambi mengadakan Focus Group Diskusi (FGD) dengan Anggota DPRD Provinsi Jambi dengan mengundang wartawan.

“Hal ini penting sehingga Anggota DPRD Provinsi Jambi paham soal pentingnya pemberitaan program pembangunan pemerintah lewat media. Sebab media merupakan sumber terpercaya dalam menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat luas,” ujar Radesman Saragih.

Menanggapi usulan itu, Sabri Yanto langsung menampung usulan itu dan segera akan melakukan FGD dengan DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi. Dia juga mengatakan akan mengundang seluruh wartawan mitra Pemerintah Provinsi Jambi.

Sementara Johansyah menambahkan, agar pola kerjasama antara media dengan Pemprov Jambi dapat terus ditingkatkan ditengah berkurangnya anggaran.

“Kerjasama harus saling menguntungkan. Kita tidak melarang wartawan untuk menulis berita menyangkut Pemprov Jambi, namun harus didukung dengan data yang akurat dan ada konfirmasi dengan pejabat terkait. Memasuki tahun Politik 2020, kita juga butuh kehati-hatian dalam hal pemberitaan. Saya butuh dukungan bagaimana untuk publikasi di media masing-masing,” terangnya.

Sementara Kasubag Pemberitaan Penyaringan dan Penyajian Informasi (PPPI) Provinsi Jambi Mustar Hutapea juga menambahkan bahwa anggaran Biro Humas dan Protokol berkurang Rp5,8 Miliar.

“Kita juga berharap agar mitra kerjasama dengan Pemprov Jambi tetap ditingkatkan meski anggaran berkurang, namun kami juga meminta media menyikapi bersama pengurangan anggaran ini,” katanya.(JP-Asenk Lee Saragih)