Gubernur Jambi Fachrori Komitmen Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Dorong Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung

Gubernur Jambi H Fachrori Umar menyerahkan secara simbolis bantuan peningkatan kualitas rumah tiidak layak huni kepada penerima saat Hari Perumahan PUPR Provinsi Jambi Rabu 15 September 2019. (Foto Dok Jambipos)

Catatan Khusus HUT Ke 63 Provinsi Jambi

Oleh: Asenk Lee Saragih

Jambipos, Jambi-Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah 53.435 kilometer persegi termasuk salah satu daerah di Sumatera yang memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk 3,5 juta jiwa tentunya dapat menjadi magnet ekonomi di wilayah Sumatera dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu beragam.

Memasuki usia 63 ( 6 Januari 1957 - 6 Januari 2020) Tahun Provinsi Jambi, mengambil Tema “Rumah Bagi Keberagaman” dengan harapan semoga Provinsi Jambi selalu menjadi provinsi yang aman bagi seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi.

Tentunya usia yang tidak lagi muda untuk sebuah daerah pemerintahan. Berbagai pembangunan disegala bidang terus berbenah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat. Sumber Daya Alam yang kaya dan beragam, tentunya menjadi salah satu modal besar dalam membangun Provinsi Jambi semakin maju. Wartawan Jambipos, membuat tulisan khusus dalam rangka HUT Provinsi Jambi Ke 63 tersebut.

Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum dalam suatu kesempatan khusus menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Dia berharap Provinsi Jambi akan semakin maju, masyarakat menjadi hal utama serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Provinsi Jambi, bekerja dengan baik, ciptakan Jambi yang bersahabat, ramah, aman dan nyaman sehingga banyak yang berinvestasi di Provinsi Jambi.

Peringatan HUT Provinsi Jambi ke-63, Provinsi Jambi masih memacu investasi dan pemantapan pembangunan infrastruktur guna percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menuju Jambi “TUNTAS 2021”.

Menurut Fachrori, Pemprov Jambi mempertahan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau inklusif, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintatah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meningkatkan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

“Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, membutuhkan sinergitas serta keterpaduan, antara program pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi serta dengan pemerintah kabupaten/kota. Juga sinergitas eksekutif dengan legislates dalam perencanaan pembangunan. Mengingat dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah sangat terbatas, dibutuhkan kerjasama dari para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri,” ujar Fachrori.

Dia juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang dipengaruhi perlambatan ekonomi global. Jika mencermati catatan perjalanan pembangunan Provinsi Jambi sepanjang tahun 2019, kondisi perekonomian Provinsi Jambi masih dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global.

Hingga Triwulan IV-2019, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, ekonomi Provinsi Jambi triwulan III Tahun 2019 tumbuh sebesar 4,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha. Dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 10,43 persen.

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi triwulan III tahun 2019 meningkat sebesar 1,35 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas 6,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan sebesar 22,73 persen.

Guna meningkatkan sektor pertanian, Fachrori menghimbau kepada para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan pertaniannya, dengan cara memanfaatkan lahan tidur yang ada, serta menerapkan anjuran teknologi pertanian yang tepat guna.

“Sehingga setiap daerah, dalam memenuhi kebutuhan pangannya, dapat mengurangi ketergantungannya, kepada daerah lain. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa struktur perekonomian Provinsi Jambi, hingga saat ini hampir 30 persen, masih bergantung pada sektor pertanian, khususnya dari komoditi kelapa sawit dan komoditi karet. Saya juga sangat mengapresiasi kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terus membaik,” katanya.

“Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk meningkatkan dan mempertahan harga dari komoditi karet dan kelapa sawit ini, bukan suatu pekerjaan yang mudah. Mengingat kedua komoditi tersebut harganya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, melainkan ditentukan oleh kondisi di pasaran global dan pasaran internasional,” katanya.

Pelabuhan Ujung Jabung

Gubernur Jambi Fachrori menambahkan, bahwa saat ini pemerintah melanjutkan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung . Pemerintah Provinsi Jambi sudah merencanakan hingga tahun 2021 akan membangun Pelabuhan Ujung Jabung.

Pelabuhan Ujung Jabung merupakan outlet kemajuan Provinsi Jambi dan kalau dibangun dan dikawasan tersebut dibangun industri industri hilir dan hasil perkebunan hilirnya dari sawit, hilirnya dari karet kita berharap komoditi andalan akan terangkat dan ini akan menjadikan geliat ekonomi masyarakat Provinsi Jambi.

Penampakan wilayah akses jalan menuju Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. (Foto Dok Jambipos)

“Dalam rangka HUT Jambi ini mohon dukungan doa masyarakat Jambi agar progress pembangunan Ujung Jabung ini dapat terlaksana dan dapat dibangun tepat waktu dan dapat bantuan dari pemeritnah pusat sehingga ada investor dari dalam dan luar negeri dan kita berharap Jambi ke depan lebih makmur dan maju,” katanya.

Kata Fachrori Umar, pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi merupakan program paling prioritas dalam visi “Jambi Tuntas 2021”. Sejalan dengan Visi Provinsi Jambi “Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (Jambi Tuntas 2021), tentunya pembangunan infrastruktur merupakan prioritas.

Upaya yang dilakukan Pemprov Jambi diantaranya prioritas program sebagai motor penggerak ekonomi tersebut yakni pembentukan tata ruang wilayah Kawasan Strategis Pantai (KSP) Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Disebutkan, pengembangan kawasan Industri prioritas di Pulau Sumatera kini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kawasan industri prioritas di Pulau Sumatera ini salah satunya di Kawasan Industri Kemingking di Muarojambi, Provinsi Jambi.

Kemudian peningkatan status dan sarana prasarana keberadaan tiga bandar udara (bandara) di Provinsi Jambi yang merupakan suatu pintu atau gerbang akses yang memadai.

Tiga bandara di Provinsi Jambi yang akan dikembangkan itu yakni Bandara Sultan Thaha di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Bungo di Kabupaten Bungo. Bandara Sultan Thaha Jambi akan diupayakan bertaraf internasional sedangkan Bandara Bungo akan ditingkatkan fasilitas pendukungnya.

Dikatakan, terbentuknya kawasan ekonomi khusus, Pemprov Jambi mengupayakan melalui kerja sama secara intensif dengan Kementerian PUPR dan Perhubungan.

Secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Ranperda KEK

Disebutkan, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada 2015 telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Ujung Jabung. Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi setempat mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.

Raperda ini belum memuat dan mengatur zona risiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi. Pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa risiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda.

Selain itu, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantai timur menuju kawasan strategis Ujung Jabung.

Beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi juga pernah mempertanyakan bagaimana proses mekanisme lainnya seperti status hak atas tanah adat dan tanah negara nantinya, kemudian bagaimana proses kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov Jambi dalam menentukan wilayah strategis menuju kawasan ekonomi khusus tersebut.

Sementara Gubernur Jambi mengatakan, percepatan infrastruktur penunjang KSP Timur Jambi sebagai KEK, saat ini Provinsi Jambi butuh pembangunan pelabuhan yang cepat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan wilayah timur sebagai kawasan ekonomi khusus.

Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga tetap didorong pembangunannya. Ada 4.200 hektare lahan yang akan dikelola di Ujung Jabung.

Ujung Jabung yang sebelumnya ditargetkan Pemprov Jambi selesai pada 2020. Pembangunan Ujung Jabung yang masuk poros maritim itu juga diharapkan bisa berjalan. Pemprov Jambi terus berupaya mendatangkan investor untuk berinvestasi di Jambi dengan meyakinkan investor bahwa yang ditawarkan Jambi dari segi bisnis sangatlah menguntungkan.

Jalan Pelabuhan

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Ir M Fauzi MT didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Ir Tetap Sinulingga mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan jalan menuju kawasan Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 42 kilometer.

Percepatan pembangunan jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi merupakan program trategis nasional.

Pelabuhan Ujung Jabung ini sangat penting sekali bagi Provinsi Jambi, khususnya terkait perekonomian masyarakat Jambi. Dengan adanya Pelabuhan Ujung Jabung, tentu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Jambi, sehingga percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung memang sangat diperlukan.

Saat Kadis PUPR Provinsi Jambi dijabat PB Panjaitan MM Februari 2016 lalu, PUPR Provinsi Jambi telah berupaya melobi Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dana segar Rp 900 Miliar untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dana sebesar Rp 900 Miliar itu hingga pembangunannya tuntas.

Jalan yang akan dibangun itu sepanjang 43 kilometer mulai dari Desa Simpang Tanjabtim hingga Ujung Jabung. “Membangun jalan itu memang membutuhkan dana yang cukup besar, saya perkirakan lebih kurang menghabiskan Rp900 miliar sampai tuntas. Kami sudah mengusulkan dan melobi Pusat dana sebesar Rp 900 M itu," kata PB Panjaitan saat itu.

Bandara

Sebagai upaya peningkatan perekonomian di Provinsi Jambi, keberadaan tiga bandar udara (bandara) di Provinsi Jambi merupakan suatu pintu atau gerbang akses yang memadai. Selain pengembangan KSP Timur Jambi, sebagai pendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemprov Jambi juga akan fokus mengembangkan tiga bandar udara (airport) sejak tahun 2017 lalu dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan pariwisata.

Tiga bandara di Provinsi Jambi yang dikembangkan itu yakni Bandara Sultan Thaha di Kota Jambi, Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Bungo di Kabupaten Bungo. Bandara Sultan Thaha Jambi akan diupayakan bertaraf internasional sedangkan Bandara Bungo akan ditingkatkan fasilitas pendukungnya.

Sementara Bandara Depati Parbo Kerinci dikembangkan dalam upaya menunjang kabupaten itu sebagai pencitraan pariwisata Jambi.

Bandara Sulthan Thaha telah dibangun lagi dua terminal. Landasan pacu (runway) dari 2.220 meter juga kini diperpanjang menjadi 2.600 meter. Ini langkah awal untuk menunjang Bandara Sultan Thaha Jambi menjadi bandara internasional.

Transportasi udara sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah. Penerbangan dari dan ke Jambi semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari sisi penambahan rute maupun dari sisi penambahan frekuensi penerbangan dari yang tersedia saat ini.

Sinergitas

Sementara itu Anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Provinsi Jambi H Ivan Wirata ST MM MT mengatakan, membangun sinergitas antara eksekutif, legislative baik ditingkat daerah dengan pusat merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan.

Rapat Koordinasi (rakor) bersama Anggota Komisi V (Pembangunan) DPR RI Dapil Jambi Drs H Hasan Basri Agus (HBA) dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Anggota Komisi III (Pembangunan) DPRD Provinsi Jambi H Ivan Wirata ST MM MT di Jambi, Jumat (27/12/2019) lalu. (Dok Jambipos)

Sinergitas legislative dengan eksekutif harus dibangun sejak perencanaan pembangunan sehingga hasilnya tepat baik dan terarah.

Selama ini kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Jambi minim dalam melakukan sinergitas dengan legislative dalam perencanaan pembangunan. Sehingga dalam pengesahan anggaran di dewan kerap terjadi penolakan atau pencoretan rencana anggaran.

Menurut Ivan Wirata, sebaiknya pemerintah daerah lewat OPD melibatkan anggota dewan dalam suatu perencanaan pembangunan. Hal ini penting sehingga terjadi singkronisasi antara eksekutif dengan legislates dalam membahas anggaran.

Ivan Wirata juga mencontohkan, jangan sampai terjadi seperti pembatalan rencana proyek pembangunan jalan layang (fly over) Tugu Juang – Nusa Indah Kota Jambi oleh Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (22/11/2019) lalu.

Padahal Dinas PUPR Provinsi Jambi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 198 Miliar pada APBD Tahun 2020 untuk pembangunan proyek yang telah tertunda pada era tiga Gubernur Jambi (HBA, Zumi Zola, Fachrori Umar).

Ivan Wirata yang juga mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi medio 2011-2014 ini, dirinya mengajak Anggota DPR RI Dapil Jambi untuk bersinergi dan dapat mewujudkan pembangunan di Provinsi Jambi, seperti Jembatan Batanghari III, Pelabuhan Ujung Jabung dan lainnya.

Rencana pembangunan Jembatan Batanghari III yang akan dibangun di Desa Sungai Duren, Kabupaten Muarojambi, akan diintegrasikan dengan pembangunan jalur kereta api trans Sumatera yang menghubungkan Sumatera Selatan dengan Provinsi Riau.

Kata IW, saat dirinya menjabat Kadis PU Provinsi Jambi, tahapan pembangunan Jembatan Batanghari III sudah dilakukan dengan mengubah desain yang diusulkan oleh Pemkab Muarojambi dan selanjutnya diajukan kembali ke Kementerian PU.

Dari Senayan

Saat ini 8 Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi yakni H Hasan Basri Agus (HBA), Hj.Saniatul Lativa, H Bakri, H Sutan Adil Hendra, Zulfikar Achmad, Ihsan Yunus, S Ali, Hasbi Ansori dan 4 Anggota DPD RI yakni Hj Dra Elviana MSi, Ria Mayang Sari, H M Syukur dan M Sum Indra adalah kekuatan pembangunan Provinsi Jambi dari Senayan (Pemerintah Pusat).

(Dari Kiri-Kanan) 4 Anggota DPD RI yakni Ria Mayang Sari, Hj Dra Elviana MSi, M Sum Indra dan H M Syukur berjanji kompak jadi kekuatan pembangunan Provinsi Jambi dari Senayan (Pemerintah Pusat). (Foto Dok Jambipos)

“Saya sangat berharap banyak kepada Bapak dan Ibu utusan Provinsi Jambi yang berada di Legislatif Pusat untuk dapat mendorong program-program pembangunan nasional di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi membutuhkan dukungan dari legislatif guna mewujudkan outlet ekonomi sebagai pintu pergerakan distribusi skala regional dan nasional serta percepatan investasi melalui pembangunan pelabuhan standar nasional di wilayah pantai timur Provinsi Jambi. Karena semuanya sangat berpengaruh pada struktur ekonomi Provinsi Jambi yang saat ini hanya sekitar 34 hingga 40 persen ekspor dan impor melalui pelabuhan di Provinsi Jambi,” kata Gubernur Jambi H Fachrori Umar saat pelantikan Anggota DPR-DPD RI di Jakarta, 1 Oktober 2019 lalu.

Terpisah, HBA dihadapan Pimpinan Organisasi Pers dan Pemred media cetak, siber, elektronik di RM Pagi Sore, Jumat (27/12/2019) malam lalu mengatakan, dirinya menyatakan akan fokus mendorong pembangunan Jambi melalui Senayan.

“Sebagai Anggota DPR RI yang dipercaya di Komisi V, saya bertekad mendorong pembangunan Jambi melalui Senayan. Saya tegaskan saya tidak akan maju Pilgub Jambi. Saya akan fokus menjadi anggota DPR RI,” tegas Gubernur Jambi 2010-2015 ini.

HBA juga meminta Pemda harus pro-aktif mengajukan berbagai proposal program yang harus diperjuangkan di Senayan. Selama ini masih minim singkronisai antara legislative dengan eksekutif khususnya soal perencanaan pembangunan.

Sementara Ketua Komite IV ((Bidang Keuangan Perbankan) Hj Dra Elviana MSi mengatakan, dirinya di Komite IV Bidang Keuangan Perbankan dan UMKM agar sejalan dengan program saat Elviana duduk sebagai Anggota Komisi XI DPR RI. Komite IV di DPD RI mitra kerjanya sama dengan Komisi XI DPR RI.

“Saya memilih Komite IV DPD RI agar bisa melanjutkan program yang sudah jalan saat saya menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI sebelumnya,” ujar Elviana saat melakukan Reses di jambi baru-baru ini.

“Reses ini menyamakan persepsi, mengenalkan peran dan fungsi Komite IV DPD-RI, menggali info program untuk rakyat Provinsi Jambi,” katanya.

Selama di Senayan, Elviana sukses mengusung program pusat ke daerah, diantaranya Program Beasiswa PIP untuk siswa-siswi di Jambi. Seperti Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi, LPDP dari Kementerian Keuangan untuk Mahasiswa Jambi.

Mengusung Program Bantuan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Program PSBI, Program Bantuan Alsintan Pertanian dan Modal Usaha Kelompok, Bantuan Benih Pertanian, Progran Mekar UMI Program Bantuan untuk masyarakat atau ibu-ibu rumah tangga tanpa agunan dengan syarat KTP dan KK saja dari Kementerian Keuangan kini sudah mencapai 10.000 nasabah di Provinsi Jambi.(JP-Penulis Redpel Jambipos)