Elviana: DPD RI Dukung Gubernur Sumbar Memburu Investor Hingga Luar Negeri

Jemput Bola Komite IV DPD RI Ke Daerah

Ketua Komite IV DPD RI Hj Dra Elviana MSi (kedua dari kiri) saat menggelar kunjungan kerja ke Sumbar, Selasa (28/1/2020). Rombongan DPD RI disambut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, bersama instasi terkait dan pejabat perbankan, di Aula Gubernuran Sumbar.(Istimewa)

Jambipos, Sumbar- Ketua Komite IV (Bidang Keuangan dan Perbankan) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hj Dra Elviana MSi mendukung gerakan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno memburu investor ke luar negeri. Elviana setuju jemput bola dari Gubernur Sumbar, sebab jika mengandalkan APBD tidak akan cukup, itu berat, dan daerah lain juga melakukan hal itu.

Hal itu diungkapkan Elviana kepada wartawan usai Anggota Komite IV DPD RI menggelar kunjungan kerja ke Sumbar, Selasa (28/1/2020). Rombongan DPD RI disambut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, bersama instasi terkait dan pejabat perbankan, di Aula Gubernuran Sumbar.

Kunjungan kerja ini dalam rangka pendalaman materi RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam kunjungan ini Elviana didampingi Wakil Ketua Komite IV Casytha A. Kathmandu, SE, serta para Anggota Komite IV antara lain Dr. H. Alirman Sori, SH., M.Hum, Kh. Ir. Abdul Hakim, MM, Ir. H. Darmansyah Husein, Pdr. Ruben Uamang, S.Th., MA, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.Msip, H. Muhammad Nuh, M.Sp, Drs. H. Lalu Suaimi Ismy, Cherish Harriette, BA., M.BA, Sudirman, Haripinto Tanuwidjaja.

Sementara, pihak dari Provinsi Sumatera Barat hadir Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi., M.Sc, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta OPD terkait. Acara juga dihadiri oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, OJK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, KADIN, APINDO, HIPMI, serta unsur Perguruan Tinggi.

Kata Elviana, banyak pihak yang mempermasalahkan kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan Gubernur Sumbar. Padahal itu jalan mencari investasi untuk daerah. Kunjungan itu, Komite IV DPD RI menyoroti soal kondisi investasi daerah.

“Banyak sektor yang bisa dikembangkan di Sumbar untuk berinvestasi. Mulai dari pariwisata, kelautan, energi baru terbarukan dan kelapa sawit. Namun semua diwujudkan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Semua elemen harus seirama dalam memberikan kemudahan investasi. Baik dari pemerintah, masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya seperti OJK dan perbankan,” ujar Elviana.

Ketua Komite IV DPD RI Hj Dra Elviana MSi saat memberikan keterangan kepada wartawan usai Anggota DPD RI menggelar kunjungan kerja ke Sumbar, Selasa (28/1/2020). Rombongan DPD RI disambut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, bersama instasi terkait dan pejabat perbankan, di Aula Gubernuran Sumbar.(Istimewa)

Investasi Daerah

Sementara Elviana dalam sambutannya mengatakan, Rapat Kerja dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

Dijelaskan Senator dari Provinsi Jambi ini, bahwa Komite IV telah melakukan rapat dengan berbagai pihak terkait, seperti KADIN, APINDO, APKASI, APEKSI, sehingga DPD mendapatkan masukan yang komprehensif dan empirik terkait kondisi investasi dan penanaman modal di daerah.

Elviana menegaskan bahwa investasi dan penanaman modal sangat penting untuk diatur, karena menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Meskipun potensi sumber daya alam di Provinsi Sumbar ini tergolong kurang, namun kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonominya masih terjaga. Ini tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemprov. Misalnya pengembangan pariwisata yang berkontribusi positif bagi ekonomi Sumbar,” katanya.

Disebutkan, Komite IV DPD RI di lapangan seringkali dijumpai berbagai kendala. Misalnya di Provinsi Sumbar terkait keberadaan hutan lindung dan aset-aset yang dimiliki pihak lain. Untuk itulah kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan yang pada akhirnya ditemukan solusi untuk peningkatan ekonomi daerah.

“RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah ini akan dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2021. Komite IV DPD RI akan menampung masukan dan aspirasi dari berbagai daerah, baik daerah yang investasinya tinggi maupun yang belum tetapi memiliki inovasi-inovasi untuk menjaga perekonomian daerahnya,” jelas Elviana.

Menurut Elviana, upaya jemput bola Komite IV DPD RI ke daerah dalam rangka mendengarkan permasalahan investasi di daerah, sebelumnya telah dilaksanakan di Kalimantan Timur. Kemudian sebagai aksi persiapan RUU tentang investasi penanaman modal daerah.

“Kami rangkum apa saja persoalan investasi dan penanaman modal di daerah sebagai bahan RUU yang akan kami bahas bersama,” katanya.

Dalam sesi dialog yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV Elviana, banyak masukan disampaikan oleh para peserta. Dan Kehadiran UU Investasi sangat diharapkan untuk dapat menjamin kepastian berinvestasi baik secara nasional maupun daerah.

Dalam pertemuan ini juga banyak keluhan yang sampaikan oleh peserta terkait masih lamanya waktu pengurusan berbagai izin di tingkat kabupaten/kota dan juga hambatan besar dalam pengembangan investasi di Sumbar adalah terkait dengan penggunaan lahan tanah.

Sementara Anggota Komite IV Alirman Sori, Senator dari Provinsi Sumatera Barat mengatakan kunjungan kerja ditujukan untuk memotret secara langsung bagaimana kondisi investasi dan penanaman modal di Tanah Minang.

Anggota Komite IV Alirman Sori, Senator dari Provinsi Sumatera Barat.

Hal tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan masukan terkait RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah yang sedang disusun oleh Komite IV DPD RI.

“Salah satu fungsi legislasi DPD RI adalah menyusun rancangan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kami berharap mendapat banyak masukan demi terwujudnya RUU ini. Karena DPD hadir untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” katanya.

Alirman Sori menerangkan, kunjungan ini dalam rangka menampung aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Investasi dan Penanaman Modal yang merupakan RUU Inisiatif DPD RI.

"Dengan kunjungan ini kita ingin menyerap aspirasi langsung dari jajaran Pemprov, Pemkab/Pemko se Sumatera Barat, Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Kepala Perwakilan OJK Sumatera Barat, Kadin, Apindo dan kalangan PTN dan PTS," jelas Alirman Sori.

“Berbagai pikiran, pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh para peserta menjadi masukan penting bagi DPD RI untuk penguatan materi RUU Investasi," ungkap Alirman Sori.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite IV Darmansyah Husein menyinggung investasi di bidang panas bumi yang dikabarkan mulai berjalan di Provinsi Sumbar.

“Kabarnya ada investasi baru di bidang energi panas bumi. Kita diskusikan apakah ada kendala mengenai kawasannya yang katanya masuk hutan lindung. Atau ada sumber energi panas bumi di sini yang memerlukan investor?” kata Senator dari Kepulauan Bangka Belitung ini.

Dia juga menyoroti bagaimana implementasi perizinan usaha di daerah yang sering menjadi kendala. Karena itu, disarankan sebaiknya Pemda membuat terobosan-terobosan agar jika ada peraturan baru cepat untuk disosialisasikan ke dunia usaha. “Hal ini penting agar terjadi harmonisasi dan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, dalam rangka peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Sedangkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyambut baik kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka menyerap masukan terkait penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Karena disadari bahwa setiap daerah membutuhkan investasi untuk menunjang perekonomian daerah.

“Seperti diketahui, saat ini peran DPD RI semakin meningkat dan menguat dan diharapkan untuk bisa dijadikan bahan pengayaan dan masukan dalam menyusun RUU. Sumatera Barat sangat butuh investor. Bagaimana agar kami, daerah yang tidak banyak potensinya ini dapat dibantu didatangkan investor. Kami meminta dukungan semua pihak agar investor di Sumbar semakin ramai,” ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menambahkan, pihaknya menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumbar masih sangat kecil, sekitar 6% dari 94% APBD masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“PAD yang kecil tidak bisa membuat ruang gerak yang luas untuk menyejahterakan rakyat. Prinsip kami, bagaimana agar perizinan mudah, murah, cepat. Ada juga tim ad hock untuk mengurus investasi ini. Sehingga kenyamaan investor terjaga,” katanya.

Irwan Prayitno menambahkan, masalah perizinan dan sistem perizinan di pusat yang terlalu ribet untuk disederhanakan. Seharusnya, banyak urusan yang mesti dipermudah.

“Ini bagus, melibatkan pemerintah daerah dalam menggodok aturan perizinan investasi, semua saya rasa bagus. Soal tanah ulayat misalnya di Sumbar, yang menjadi salah satu penghambat investasi Sumbar. Permasalahan itu sudah dirangkum dan dibahas DPD nantinya. Kemudian masalah adanya aparat hukum di daerah dalam tanda kutip dianggap menghambat investasi, tadi juga dibahas,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Maswar Dedi mengatakan bahwa arus investasi akan menjadi prioritas bagi Provinsi Sumbar. Karena disadari bahwa di bandingkan provinsi lain, paket investasi di Sumbar tidak sebesar di pulau Jawa, Kalimantan, maupun Riau.

“Perkembangan investasi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Realisasi investasi PMA tahun 2019 pada Triwulan III telah mencapai $140 juta, atau naik sebesar 118%. Untuk PMDN memang terjadi penurunan dari target, karena baru mencapai Rp2,1 triliyun dari yang ditargetkan sebesar Rp2,7 triliyun,” jelasnya.(JP- Berbagaisumber/ Asenk Lee)

Anggota Komite IV DPD RI menggelar kunjungan kerja ke Sumbar, Selasa (28/1/2020). Rombongan DPD RI disambut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, bersama instasi terkait dan pejabat perbankan, di Aula Gubernuran Sumbar.

Anggota Komite IV DPD RI menggelar kunjungan kerja ke Sumbar, Selasa (28/1/2020). Rombongan DPD RI disambut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, bersama instasi terkait dan pejabat perbankan, di Aula Gubernuran Sumbar.