Ini merupakan kali keduanya Gubernur Jambi, Fachrori Umar memperoleh penghargaan sebagai Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia, setelah sebelumnya juga menerima penghargaan kategori yang sama pada tahun 2018.
Alasan dianugerahkannya penghargaan ini kepada Gubernur Jambi adalah karena Pemerintah Provinsi Jambi dinilai berhasil membina Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi, untuk menjalankan pemerintahan berlandaskan penghormatan terhadap HAM setiap individu.
Tak hanya itu, kriteria penilaian lain yakni dengan terpenuhinya 6 (enam) kategori, yaitu 1.Hak atas kesehatan, 2.Hak atas pendidikan, 3.Hak atas perempuan dan anak, 4.Hak atas kependudukan, 5.Hak atas perumahan yang layak, serta 6.Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
Usai menerima pennghargaan, Fachrori mengatakan, wajib hukumnya bagi Pemda untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Pemenuhan hak hidup dasar merupakan amanat bagi pemimpin agar rakyatnya mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup.
Fachrori mengatakan, dengan adanya penghargaan ini, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua pemangku kepentingan, harus lebih peduli lagi terhadap HAM, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak dan perempuan.
“Alhamdulillah, Provinsi Jambi untuk yang kedua kalinya mendapatkan penghargaan Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yakni mendorong kabupaten dan kota peduli HAM dan pelayanan publik berbasis HAM. Syarat dapat penghargaan ini, minimal 50 % kabupaten/kota di provinsi tersebut mendapatkan penghargaan peduli HAM,” ujar Fachrori.
“Tahun ini kita dapat mendorong, membina, dan membangun sebagian besar kabupaten/kota peduli dengan Hak Asasi Manusi, diantaranya Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Bungo, Sarolangun, Tanjabbar, Tanjabtim, Batanghari, Tebo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh sebagai kabupaten/kota peduli HAM,” ungkap Fachrori.
Fachrori berharap agar setiap kabupaten /kota se Provinsi Jambi dapat mempertahan predikat sebagai kabupaten/kota yang peduli dengan HAM dan meningkatkan pelayanan publik yang berbasis HAM.(JP-Hms/Lee)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE