Sekda M Dianto: Penanganan Pasca Bencana Harus Terpadu

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si.

Jambipos Online, Jambi-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si menegaskan bahwa penanggulangan pasca bencana harus terpadu, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Hal itu dikemukakannya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Fisik Pasca Bencana di Wilayah Provinsi Jambi, bertempat di O Duo Weston Hotel, Kamis (1/11/2018), dengan tema "Kita Tingkatkan Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Pasca Bencana.”

Sekda mengatakan, kejadian bencana di Provinsi Jambi terutama daerah rawan bencana masih sering terjadi hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan resiko bencana yang disebabkan oleh kejadian ulah manusia atau peristiwa alam.

Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya akhir-akhir ini, lanjut Sekda, maka upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Jambi harus dilakukan secara terkoordinasi dan terencana di jajaran lintas pemerintah dan lintas sektor, sehingga terbangun kesamaan langkah dalam penanganan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana yang terpadu dan komprehensif.

"Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana serta kesiap-siagaan dan mengurangi resiko dalam menghadapi bencana khususnya di Provinsi Jambi, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial Kependudukan, perlu adanya kesamaan persepsi mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota," terang Sekda.

"Rapat koordinasi penanggulangan bencana ini sangat penting, karena dalam penanggulangan bencana perlu adanya persamaan persepsi agar peran dan fungsi serta kapasitas semua lini serta pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam penanggulangan bencana dapat berfungsi, sehingga dampak bencana dapat ditangani dengan sebaik-baiknya," sambung Sekda.

Selain itu, Sekda juga mengemukakan, rapat koordinasi yang diselenggarakan ini ditujukan agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat saling bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak bahaya bencana alam. 

"Dampak bahaya bencana alam tidak akan bisa ditanggulangi pemerintah secara sendiri, harus ada kerja sama semua pihak terutama masyarakat sehingga kemungkinan terburuk dapat diminimalisir," ungkap M Dianto.

"Dalam rakor ini kita mencarikan solusi agar instansi terkait mempersiapkan diri untuk mengantisipasi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja,” tambah Sekda.

Dia mengatakan, penanganan dampak bencana memang harus dilakukan perencanaan bersama, jika bencana terjadi di Provinsi Jambi, seluruh pihak terkait sudah disiapkan dan langsung aksi ke lapangan, termasuk peralatan dan bantuan bahan-bahan yang diperlukan.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, SH,MH menyampaikan, dalam upaya penanganan dampak bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi, pemerintah telah menertibkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana. 

"Undang-Undang tersebut untuk membuka landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional," ujar Bachyuni Deliansyah.

Bachyuni Deliansyah menyatakan, maksud dan tujuan di elenggarakannya rakor ini adalah untuk pemulihan bidang fisik di wilayah pasca bencana, serta menampung aspirasi dari BPBD Kabupaten/Kota atas kejadian bencana tahun 2017 dan 2018 yang menimbulkan kerusakan pada infrastruktur, fasilitas sosial, fasilitas umum,  dan sarana penunjang perekonomian masyarakat lainya yang mengakibatkan terganggunya aktifvtas masyarakat.

Bachyuni menambahkan, rakor dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh kepala BPBD, Bappeda, Dinas PUPR Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang disampaikan narasumber dari Kasubdid Fasilitas Umum BNPB Ibnu Arthur, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, dan Kepala BPBD Provinsi Jambi. (JP-Hms-Sapra Wintani/Lee)

Berita Lainnya