Pemprov Jambi Harap Komisi IX DPR RI Beri Dukungan Pembangunan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jambi

Komisi IX yang melaksanakan kunjungan kerja masa Persidangan I masa sidang 2018/2019 di Provinsi Jambi mendengar langsung penjelasan dari mitra kerjanya dalam acara Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (1/11/2018).

Jambipos Online, Jambi- Komisi IX yang melaksanakan kunjungan kerja masa Persidangan I masa sidang 2018/2019 di Provinsi Jambi mendengar langsung penjelasan dari mitra kerjanya dalam acara Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (1/11/2018).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs.H.Apani Saharudin mewakili Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan harapan dukungan Komisi IX DPR RI untuk pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan yang menjadi hak dasar bagi kehidupan.

"Mengharap dukungan partisipasi terhadap kemajuan pembangunan daerah Jambi saat ini dan masa mendatang," ujar Asisten I Pemprov Jambi. 

Kehadiran Komisi IX DPR RI di Provinsi Jambi menyerap aspirasi serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan serta pelaksanaan program yang menggunakan APBN.

"Sangat senang dan gembira atas silaturrahmi DPR RI yang datang untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta dapat menggali informasi program dari ABPN didaerah," ungkap H. Apani Saharudin. 

Komisi IX merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi dengan Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi,ST,M.Si., menyampaikan  kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi ruang lingkup kerja dengan pasangan kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

"Alat kelengkapan DPR RI juga dapat dikatakan sebagai komisi kesejahteraan rakyat dimana mengurusi orang-orang yang sangat butuh support atau dukungan dibidang kesehatan, tenaga kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, Badan POM, BNP2TKI, urusan hajat hidup orang banyak," jelas Dede Yusuf. 

Dede Yusuf menjelaskan urusan kesehatan menjadi anggaran terbesar keempat dari APBN,"Reses kunjungan kerja beberapa hari di Provinsi Jambi ingin mendengar masukan dari daerah mengenai kesehatan dan ketenagakerjaan," ujar Dede Yusuf. 

Menurut Ketua Komisi IX DPR RI dalam reses di Jambi beberapa hal yang diperhatikan diantaranya penerapan sepuluh persen anggaran kesehatan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan.

"Bagaimana lapangan kerja di Provinsi Jambi, bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja, BLK seperti apa, kesehatan jiwa juga penting karena sekitar 10 persen masyarakat  problematik kejiwaan, pengawasan badan POM  terhadap obat ilegal atau tidak sesuai dengan peruntukan, BKKBN 15-64 tahun terkait bonus demografi bisa diraih untuk masyarakat tangguh dan kuat," tegas Dede Yusuf. 

Anggota yang ikut dalam diantaranya Dr. Ribka Tjiptaning, Hj. Aliyah Mustika Ilham,SE., Nurmansyah E. Tanjung, SE., Marinus Gea, SE, M.Ak., Handayani, Drs. Ayub Khan,M.Si., dr.H.Suir Syam,M.Kes,MMR., Betti Shadiq Pasadigoe, SE, Ak, MM., Hang Ali Saputra Syah Pahan,SH., Drs. Irgan Chairul Mahfiz,M.Si., juga ikut turun Anggota DPR RI Dapil Jambi yang berada di Komisi IX yaitu H. Handayani, SKM., Drs. H. Zulfikar Achmad.

Menyikapi penyampaian aspirasi serta beberapa permasalahan dari daerah terkait pelayanan serta kendala Rumah Sakit Raden Mattaher yang disampaikan langsung Plt. Dir. Rumah Sakit Raden Mattaher Drg. Iwan Hendrawan ditanggapi Anggota Komisi IX  dr.H.Suir Syam,M.Kes,MMR.

"Jika rumah sakit  tidak ada pimpinan struktural maka tunggu aja kehancuran, kemandirian rumah sakit sangat penting seharusnya beberapa peraturan yang masih menjadi kendala peraturan sebaiknya segera dapat terselesaikan juga mengenai dana yang ditetapkan dengan adanya paket BPJS tersebut itu bagaimana disiasati biaya bisa mencukupi karena kalau rugi juga jadi utang dan siapa yang bisa menutupi, untuk sementara Pemda mengambil alih menunggu dana BPJS dibayarkan sementara iuran dan pengeluaran BPJS tidak cukup dan ini memang menjadi perhatian," kata Anggota Komisi IX DPR RI. 

Sementara Drs. H. Zulfikar Achmad Anggota Komisi IX Dapil Jambi menegaskan pengalaman beliau saat menjabat Bupati Bungo dua periode terkait dengan pelayanan kesehatan untuk masyarakat menjadi perhatian utama.

"Dulu saya sekolahkan 11 orang spesialis dan sekarang gubernur harus melihat langsung supaya pelayanan kesehatan membaik termasuk untuk mengetahui kesejahteraan karyawan, paramedis,dokter," kata H. Zulfikar.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf menekankan regulasi buruh harian lepas perusahaan yang tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan maupun hak kesehatan yang sudah seharusnya diperhatikan,"Mereka tidak jelas dan belum terlindungi ini sebaiknya segera ada aturan yang memberi fasilitas kesehatan maupun disisi ketenagakerjaan sehingga mereka mendapat hak yang jelas," kata Dede Yusuf. 

Reses Komisi IX DPR RI beberapa hari ini akan berlangsung di Jambi akan mengunjungi Rumah Sakit Raden Mattaher dan beberapa tempat yang menjadi perhatian dalam pelayanan kepada masyarakat.(JP-Hms-Raihan/Lee)

Berita Lainnya