Jambipos Online-Jagat media geger. Ratna Sarumpaet yang terkenal galak, dikabarkan babak belur. Siapa yang membuat Ratna Sarumpaet bonyok? Ratna sendiri mengaku bahwa ia tidak tahu siapa penganiayanya. Misteri. Semakin misteri, ketika Ratna belum melaporkan kejadian yang dialaminya kepada polisi.
Sampai saat ini hanya ada tiga fakta yang diperoleh dalam kasus bonyoknya Ratna Sarumpaet. Pertama, Ratna Sarumpaet benar telah dianiaya. Bukti penganiayaan itu adalah foto-foto Ratna dengan wajah bonyok yang tersebar di media. Bukti lain pengakuan Ratna kepada Dhanil Anzar, fotonya bersama Fadli Zon dan cuitan Rachel Maryam di Twitter.
Kedua, waktu kejadian dan tempat kejadian. Menurut pengakuan kubu Ratna, kejadiannya pada tanggal 21 September 2018 dan tempat kejadian perkara (TKP di Bandung. Tepatnya di area parkir mobil Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung. Menurut keterangan Fadli Zon, Ratna dianiaya oleh 2-3 orang lelaki.
Jika dihitung hari sejak penganiyaan hingga tersiarnya kasus itu maka kejadiannya sudah 10 hari yang lalu. Kronologisnya tak begitu rinci. Ratna dikeroyok orang tak dikenal. Ia dimasukkan ke mobil lalu di sana ia dianiaya. Ratna trauma sehingga ia tidak mau mempublikasi kejadian itu.
Ketiga, tidak melapor kepada polisi. Sampai sekarang setelah kejadian itu, Ratna Sarumpaet belum melapor kepada polisi. Polisi yang sudah mendengar penganiyaan itu, menunggu laporan dari kubu Ratna.
Dengan adanya tiga fakta ini yang baru terungkap, membuat publik bertanya-tanya. Siapa penganiya Ratna Sarumpaet? Apa motifnya? Bagaimana kejadian itu terjadi? Mengapa pula ia tidak melaporkan kejadian itu kepada polisi? Mengapa kasus itu baru terungkap tadi malam (1 Oktober 2018) bertepatan hari kesaktian Pancasila?
Atas beragam pertanyaan tersebut, penulis mencoba menganalisa 5 kejanggalan dalam kasus Ratna Sarumpaet bonyok.
Pertama, Ratna Sarumpaet itu galak dan berani. Namun kegalakan Ratna itu tidak berbanding lurus dengan kejadian yang dialaminya. Mengapa saat ia setelah dianiaya tidak berani melapor kepada polisi? Ratna justru meminta kepada orang-orangnya untuk tidak mempublikasikan kejadian itu. Alasannya ia begitu trauma dan ketakutan. Ini sebenarnya janggal. Biasanya kasus kriminal seperti yang dialami Ratna, langsung dilaporkan kepada polisi.
Kedua, Ratna Sarumpaet itu orang benar. Kalau diurutkan orang benar di republik ini, maka Ratna Sarumpaet masuk urutan teratas orang benar di negeri ini. Jadi karena orang benar, tidak mungkin ada musuhnya. Siapa musuh Ratna Sarumpaet, orang benar itu? Bukankah ia terus-menerus menyalahkan Jokowi dan ia mengklaim dirinya paling benar? Mengapa orang benar dibonyokin? Tidak mungkin orang benar dimusuhi. Hanya orang yang mulutnya penuh kotoran yang dimusuhi. Jadi ini termasuk kejanggalan kedua.
Ketiga, langsung menjudge polisi. Menurut Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dikutip detiknews (2/10/2018), alasan Ratna Sarumpaet belum melapor ke polisi atas penganiyaan yang dialaminya karena pesimistis. Ia pesimistis kasus tersebut bisa terungkap.
Alasan ini sebetulnya sangat janggal. Kejahatan adalah kejahatan. Polisi selalu profesional. Justru tuduhan kepada polisi mengundang banyak pertanyaan. Benarkah Ratna Sarumpaet sedang memainkan strategi play victim? Play victim yang menjadi andalan kubu sebelah semakin kuat ketika Ferdinand Hutahaean membandingkan perlakukan yang diterima Ratna Sarumpaet di era kepemimpinan SBY.
“10 tahun SBY memerintah, @RatnaSpaet sangat kritis bersikap dan berbicara. Bahkan ke FPI dan TNI juga sikapnya keras. Kritiknya pedas. Tapi Ratna tidak sedikitpun lecet atau luka masa itu”, kicau Ferdinand di Twitternya (2/10/2010).
Keempat, mengapa Ratna Sarumpaet baru menguak kasusnya 1 Oktober, pada hari kesaktian Pancasila? Atau sehari setelah tanggal peristiwa G 30 S? Penulis menjadi curiga kepada Mardani Ali Sera atas komentarnya terkait kasus bonyoknya Ratna. Menurut Mardani Ali Sera, penganiayaan Ratna merupakan bencana demokrasi dan kemanusiaan.
“Pemukulan Ratna Sarumpaet Bencana Demokrasi dan Kemanusiaan, ini penghinaan terhadap Pancasila, menginjak2 pemerintahan yg demokratis. Munir & Noval Baswedan belum selesai, sekarang @RatnaSpaet. #TolakkekerasanGayaPKI,” kicau Mardani Ali Sera di Twitternya.
Pertanyaannya adalah mungkinkah kasus Ratna Sarumpaet akan dijadikan sejajar dengan kasus Munir, Novel Baswedan demi menyerang Jokowi? Mengapa Mardani langsung mengaitkan bonyoknya Ratna dengan Pancasila dan PKI, sementara Mardani belum paham persoalannya secara tuntas? Ini menambah kejanggalan berikutnya atas kasus Ratna itu.
Kelima, ketika ada berita kasus bonyok Ratna Sarumpaet, dengan kilat para kubu sebelah langsung mengerumuni berita itu. Tak kurang Fadli Zon sampai Prabowo langsung mengunjungi Ratna Sarumpaet.
Benarkah isu ini dihembuskan ketika isu soal kasus aduan pemblokiran dana bantuan pembangunan Papua sebesar Rp 23 triliun gagal? Ratna sebelumnya getol menyebut dana bantuan tersebut diblokir pemerintah, di mana dana tersebut disebut berasal dari World Bank (Bank Dunia) yang ditransfer ke rekening milik seseorang bernama Ruben PS Marey.
Isu soal dana yang diblokir itu sebetulnya jebakan. Kalau pemerintah mengabaikannya maka ada kecurigaan publik. Sebaliknya jika pemerintah mengusutnya, sama saja mencari jarum di tumpukan jerami, sia-sia. Jika Ratna tidak melaporkan ke polisi disertai bukti-bukti yang ada, maka ada kecurigaan publik atas penganiayaan itu.
Pertanyaan lain, benarkah kasus itu baru dikuak ketika gerak cepat Jokowi menangani provokator di Palu berhasil? Atau ketika isu PKI gagal digoreng?
Satu hal yang mungkin penulis abaikan. Ratna Sarumpaet sedang tidak mungkin bermain peran. Ia tidak mungkin bermain stuntman. Ini jelas blunder besar. Polisi dengan mudah menemukan letak kepalsuannya.
Kalau benar Ratna Sarumpaet dianiaya, maka Ratna sendiri harus melaporkannya kepada polisi. Selanjutnya polisi akan mengusut tuntas kasus itu, menangkap pelakunya dan menguak motif di balik kasus itu agar tidak semakin liar. Begitulah kura-kura.
Salam Seword, Asaaro Lahagu.
Sumber: Seword.com
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE