Menteri PAN dan RB: Pemerintah Akomodasi Pegawai Honorer

jambipos-online Minggu, September 30, 2018

Menteri PAN dan RB, Syafruddin (kiri) berdiskusi dengan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). ( Foto: Humas Kementerian PAN dan RB )

Perekrutan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk guru, dosen, dan guru agama atau madrasah, serta tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker.

Jambipos Online, Jakarta - Pemerintah akan mengakomodasi pegawai honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini, karena usia mereka di atas 35 tahun. Pemerintah sedang menggodok peraturan pemerintah (PP) agar bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Syafruddin saat berdiskusi dengan para pengurus dan pemimpin media yang tergabung dalam Asosasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Syafruddin menyatakan setelah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, seharusnya tidak boleh ada lagi perekrutan pegawai honorer. Namun, kepala Dinas Pendidikan dan juga kepala sekolah masih merekrut guru honorer. Perekrutan tersebut tidak diketahui kepala daerah, sehingga menimbulkan ekses.

"Sesuai UU ASN, tak boleh ada lagi perekrutan guru atau aparat sipil negara honorer, karena perekrutan ASN dilakukan melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Syarat-syaratnya juga jelas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Ini fakta yang harus diketahui masyarakat," katanya.

Berdasarkan UU ASN dan PP 11/2017, para pegawai honorer, seperti guru, perawat, atau pegawai administrasi yang direkrut secara "tidak resmi", sebenarnya tidak bisa diakomodasi. Namun, pemerintah membuat kebijakan dengan pertimbangan tidak menafikan jasa dan keringat pegawai honorer. Pemerintah membuka peluang bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi P3K.

"Seleksi P3K dilakukan untuk mereka yang usianya di atas 35 tahun, para tenaga profesional, dan diaspora. PP-nya sedang digodok," kata Syafruddin.

Kepada para pemimpin media anggota AMSI, Syafruddin berharap media bisa membantu mendudukkan masalah tenaga honorer yang sesungguhnya, karena proses perekrutan di daerah yang tidak semestinya. Media juga diharapkan menyajikan informasi yang kredibel tentang seleksi CPNS yang dilakukan tahun ini.

"Kita baru saja menandatangani MoU dengan wakapolri. Seleksi CPNS kita adakan benar-benar transparan, akuntabel, dan jangan sampai ada calo yang menjanjikan bisa meloloskan dan joki yang mencoba-coba mengakali. Kita menggandeng Polri untuk tegas sesuai hukum," ujar Syafruddin yang sebelumnya menjabat wakapolri.

Tahun ini, pemerintah akan merekrut 238.015 CPNS yang terdiri dari 51.271 orang pegawai di instansi pusat dan 186.744 orang untuk pegawai di daerah. Jumlah CPNS untuk instansi pusat akan ditempatkan di 76 kementerian/lembaga. Untuk CPNS di instansi daerah akan ditempatkan di 525 pemerintah kabupaten atau kota. Perekrutan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk guru, dosen, dan guru agama atau madrasah sebanyak 112.000 orang 60.000 tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker.(*)