Fachrori Umar Minta OPD Optimalkan Anggaran Untuk Target Pembangunan

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (27/9/2018) siang.Humas

Jambipos Online, Jambi- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai target-target dan sasaran pembangunan.

Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (27/9/2018) siang.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai mitra kerja konstruktif, yang telah berkerja keras bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh rangkaian perubahan APBD tahun anggaran 2018, yang alhamdulillah hari ini sudah disepakati bersama," ujar Fachrori.

Fachrori mengatakan, dalam pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018, tentu sering terjadi situasi yang sangat dinamis dan disertai dengan perbedaan yang tajam.

"Hal ini dapat kita maknai sebagai proses check and balances yang berjalan dengan baik. Dinamika seperti ini merupakan perwujudan kepedulian dan kebersamaan kita dalam membangun Provinsi Jambi sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah disepakati bersama, sehingga setiap ada permasalahan yang timbul dalam pembangunan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana baik secara teknis maupun secara politis," ungkap Fachrori.

"Pemrov telah selaraskan sasaran pembangunan dengan sasaran pembangunan nasional dan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta telah mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat, serta telah mempertimbangkan pendapat yang proporsional dapat dijadikan landasan dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam Provinsi Jambi, dengan adil dan merat. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan perekonomian kearah yang lebih baik lagi,” lanjut Fachrori.

Dia juga minta seluruh OPD Pemprov Jambi untuk memperhatikan saran dan masukan yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi Jambi dan menjadikannya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi melalui Fahrol Rozi menyampaikan poin-poin terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang pada prinsipnya dapat disetujui dengan sasaran:

1. Agar Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengoptimalkan program dan kegiatan dengan lebih fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat, serta untuk mencapai target dan sasaran dalam perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

2. Agar OPD Pemrov Jambi dapat benar-benar melaksanakan rencana kegiatan, baik yang bersumber dari kegiatan rutin kedinasan maupun yang bersumber dari usulan dengan tetap mengedepankan program prioritas daerah.

3. Agar Pemrov Jambi membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat terkait dengan program kegiatan pada kementerian dan lembaga, sehingga Pemrov dapat menarik anggaran dari pusat sebesar mungkin, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

4.Pemrov Jambi terus melakukan reformasi birokrasi terutama tetap mempertahankan Opini WTP, meningkatkan nilai SAKIP, dan meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah.

Pandangan akhir Fraksi PAN disampaikan oleh Salim. Fraksi PAN menyatakan, sangat memahami adanya pergeseran anggaran yang telah dirancang dipindahkan pada dana alokasi lain, agar merealisasikan program dengan maksimal, meningkatkan pelayanan publik dan mengupayakan percepatan pembangunan dan mempertahankan kinerja keuangan yang baik sesuai aturan perundang-undangan.

Pandangan Akhir Fraksi PPP yang disampaikan Sopian menekankan, program prioritas yang diusulkan adalah peningkatan besaran dana beasiswa tidak hanya Rp15 miliar per tahun, untuk dapat ditingkatkan karena ini program masa panjang yang sangat bermanfaat untuk SDM di Provinsi Jambi.

Pandangan akhir Fraksi Restorasi Nurani disampaikan oleh M. Isron mengemukakan, OPD Provinsi Jambi agar melaksanakan atau merealisasikan anggaran pada program dan kegiatan yang menyentuh ke masyarakat agar pendapatan dapat meningkat.

Pandangan akhir Fraksi Bintang Keadilan yang disampaikan oleh Suprianto, meminta Plt. Gubernur Jambi untuk terus membimbing para OPD menyusun program kerja kedepan lebih kreatif dan inovatif, agar program yang dibuat bisa menggenjot pendapatan dari sektor alternatif lainnya.

Pandangan akhir Fraksi Demokrat yang disampaikan H. Nasri Umar, menekankan perlunya pengendalian dan pengawasan teknis pembangunan disetiap organisasi proyek.

Membuat network planning (Rencana Kerja Jaringan) untuk memantau kegiatan proyek, merumuskan dan membuat kelayakan tentang komoditi lain, serta menjamin harga komoditi karet, sawit dan lainya dengan kebijakan lokal, mendorong pertumbuhan perekonomian melalui pertanian, perkebunan baik merumuskan pembangunan hulu sampai hilir dan program UMKM produksi lokal agar dimajukan.

Pandangan akhir Fraksi Golkar yang disampaikan oleh M. Juber menyatakan bahwa Pemrov Jambi harus dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal termasuk pemerintah pusat agar kucuran anggaran pusat dapat ditingkatkan lagi di Pemrov Jambi.

Pandangan akhir Fraksi PDIP yang disampaikan Mesran mengemukakan agar Pemprov jambi memperhatikan, setiap perubahan anggaran harus disertai dengan alasan yang tepat dan harus menjalankan program sesuai aturan yang berlaku.

Pandangan akhir Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Bustami Yahya, meminta kepada Plt Gubernur Jambi agar terus memantau perkembangan harga komoditas secara umum dan melakukan pembahasan penerapan harga eceran tertinggi sesuai ketentuan berlaku, mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi.

Pandangan Umum Fraksi PKB yang disampaikan, Hj.Eka Marlina, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018 diperkirakan 4,6 - 5 persen, masih dalam rentang sasaran pertumbuhan ekonomi pada asumsi APBD tahun 2018. Inflasi pada kisaran lebih kurang 3,9%, masih dalam kisaran inflasi nasional, pendapatan masyarakat masih dipengaruhi jatuhnya harga karet dan sawit. Untuk itu, Pemrov Jambi harus mencarikan solusi. (JP-Hms-Sapra Wintani/Lee)