Fachrori : Pemrov Terima Kritik, Saran dan Masukan Agar Pembangunan Dapat Tercapai

Plt Gubernur jambi H Fachrori Umar. Humas

Jambipos Online, Jambi-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi Siap menerima Kritikan, saran dan masukan dari semua pihak agar pembangunan dapat tercapai. Demikian disampaikannya, saat Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Farksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018, Penyampaian Tangapan Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun 2019 oleh Gubernur, bertempat diruang Utama DPRD Provinsi Jambi, Senin (24/09/2018).

Pada kesempatan ini Plt Gubernur menjawab atas pertanyaan dan Tangapan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2019 yang di tanggapi pada tanggal 19 September 2018 yang lalu.

Dalam paparannya, Fachrori menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi menerima kritikan, saran dan masukan dari semua fraksi-fraksi yang berada di DPRD Provinsi Jambi, dari Fraksi Gerindra menyoroti masalah Silpa tahun 2018.

“Mengenai Silpa tahun 2018 untuk menutupi defisit belanja tahun 2019 yang dinilai masih sangat tinggi. Perhitungan Silpa telah mempertimbangkan realisasi Silpa tahun 2017 yang berjumlah Rp457,07 miliar dari proyeksi sejumlah Rp297,12 miliar. Mengacu pada Silpa tersebut, maka proyeksi Silpa tahun 2019 diproyeksi lebih rendah yaitu sebesar Rp310, 854 miliar dan ada kegiatan yang tak dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi PKB, fraksi Restorasi Nurani dan fraksi PDIP." ungkap Fachrori.

“Pertanyaan terkait program bantuan alat berat/alat pendukung lainnya. Pemrov jambi masih menyusun pedoman umum yang mengatur tatalaksana bantuan alat berat melalui Badan Keuangan Daerah, agar mengundang Kabupaten/kota untuk mengkomonikasikan penundaan penyaluran bantuan keuangan untuk alat berat di tahun 2018, untuk ditahun 2019 Kabupaten/kota agar mengikuti petunjuk teknis operasionalisasi, sehingga bantuan yang telah disalurkan pada tahun 2017 lalu dapat segera dimanfaatkan," sambungnya.

Dikatakan Fachrori, Pemrov jambi telah mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit sebanyak Rp22,2 miliar yang disalurkan di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Merangin.

“Terkait laporan masyarakat mengenai pembangunan jalan padang lamo tepatnya simpang Logpon Kabupaten Tebo yang disampaikan oleh fraksi juga, jalan ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan desember 2018 ini," ucap Fachrori.

Lebih lanjut Fachrori juga menjelaskan terkait program dibidang ekonomi kesejahteraan masyarakat," Peningkatan pembangunan pertanian dan perkebunan serta UMKM, merupakan salah satu program prioritas pembangunan di tahun 2019,” kata Fachrori.

“Pada sektor pendidikan dan kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi akan memprioritaskan pemerataan kelengkapan sarana prasarana sekolah serta kualitasnya, juga kualitas guru-guru perlu ditingkatkan," tutur Fachrori.

Lebih lanjut Fachrori menerima saran dewan agar RSUD Raden Mattaher dapat mengoptimalkan status BLUD dan semakin mandiri dan tidak bergantungan pada APBD Provinsi Jambi.

“Kami sangat sependapat dengan anggota dewan, pada kesempatan ini, Saya perintahkan kepada Direktur RSUD Raden Mattaher agar segera menyusun langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya," lanjut Fachrori.

“Saat ini pengembangan populasi ternak sapi dan kerbau difokuskan melalui program upaya khusu sapi/kerbau indukan wajib bunting atau Upsus SIWAB yang di danai oleh APBN. Percepatan pengembangan populasi dilakukan dengan Optimalisasi Inseminasi Buatan yang lebih efektif dan efisien, dimana pada tahun 2018 Pemrov Jambi mendapat target akseptor sebanyak 15,75 ribu ekor dengan jumlah kelahiran 9,9 ribu ekor," sambung Fachrori.

Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Jambi yang di wakili oleh utusan Fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 yang diawali oleh Pandangan Umum dari Fraksi PKB terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018, yang disampaikan Eka Marlina, melalui proses penyesuaian perubahan dan sisa waktu tahun anggaran 2018 yang singkat ini, diharapkan Pemrov Jambi dapat melaksanakan program kerja yang terukur, efisien dan trasparan agar sasaran pembangunan tahun 2018 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan Umum dari Fraksi PAN yang disampaikan Wiwid Iswara menyampaikan, dengan anjloknya harga komoditi karet dan sawit di provinsi jambi diharapkan pemerintah daerah mencarikan solusi ketika harga komoditi tersebut rendah dengan alternatif lainya seperti program penggantian usaha kecil mikro dan lainya.

Pandangan Umum dari Fraksi PPP yang disampaikan Syopian, terkait ada beberapa program dokumen nota keuangan RAPBD mengenai bantuan sosial yang terdapat diuraian belanja daerah tidak langsung sebesar Rp 1 Miliar, menurut hemat kami masih belum senifikan mengigat masih banyak terdapat masyarakat miskin yang masih kurang mampu.

“Kami mengharapkan kepada Pemrov Jambi agar dapat mengalokasikan jumlah dana yang dianggarkan bertambah pada tahun berikutnya," pintanya.

Pandangan Umum dari Fraksi Restorasi Hati Nurani yang disampaikan Kusnindar mempertanyakan, terkait belanja langsung terjadi penambahan belanja pegawai sebesar Rp15,826 miliar atau meningkat 8,38 persen dan belanja barang dan jasa bertambah Rp14,547 miliar atau meningkat 1,63 persen serta belanja modal bertambah Rp4,44 miliar bertambah 0,45 persen.

Pandangan Umum dari Fraksi Bintang Keadilan yang disampaikan Arrahmat Eka Putra, SE Meminta Plt Gubernur dan para OPD agar tidak sekedar kerja-kerja tetapi kerja dibarengi dengan inovasi-inovasi berlian sehingga dapat kerja yang cerdas demi tercapainya Jambi tuntas 2021.

Pandangan Umum dari Fraksi Golongan Karya terhadap perubahan ranperda APBD Provinsi Jambi yang disampaikan oleh M Juber meminta Plt Gubernur berserta jajarannya untuk segera memulai proses tender untuk paket-paket kegiatan yang belum dimulai, sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal dan selesai tepat waktu.

Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Hj. Nurhayati menyampaikan, Plt Gubernur agar mencarikan jalan terbaik dalam peningkatan pendapatan daerah dan menjelaskan kepada dewan terjadinya penurunan PAD di Provinsi Jambi.

Pandangan Umum dari Fraksi PDIP terhadap perubahan APBD Provinsi Jambi yang disampaikan Mely Hairiya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi harus segera melaksanakan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berkerja secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran.

Pandangan Umum dari Fraksi Gerindra terhadap rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Bustami Yahya mempertanyakan Terobosan apa yang dilakukan pada penyusunan APBD-P 2018 untuk meningkatkan perolehan retribusi daerah maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk penyampaian tangapan pandangan umum fraksi fraksi terhadap ranperda APBD Provinsi Tahun 2019 akan dilaksanakan Tanggal 25 Sep 2018. (JP-Hms-Sapra Wintani/Lee)