 |
| Anggota DPR dari Fraksi PDIP yang juga anggota tetap Parlemen Dunia untuk UN Affairs mewakili Asia Pacific Group, Evita Nursanty (kiri) saat menjadi salah satu panelis dalam Sesi Standing Committee Meeting on UN Affairs di Jenewa, Swiss, Rabu, 26 Oktober 2016. ( Foto: Istimewa / Istimewa/Asni Ovier ) |
Jambipos Online, Jakarta - Sikap tegas yang dilakukan aparat keamanan untuk membubarkan kegiatan keramaian umum yang tidak memiliki izin, seperti aksi gerakan #2019GantPresiden di sejumlah daerah, dinilai sangat tepat. Selain melanggar ketentuan perundang-undangan, kegiatan itu juga membahayakan keamanan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita mendukung sikap aparat keamanan untuk tidak memberikan izin dan dengan tegas membubarkan kegiatan politik yang melanggar perundang-undangan dan memprovokasi sesama anak bangsa untuk konflik dan bermusuhan,sehingga mengancam keutuhan NKRI. Masyarakat mendukung ketegasan Polri dan TNI,” kata anggota Komisi I DPR Evita Nursanty di Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Hal itu disampaikan Evita menanggapi pembubaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap kegiatan #2019GantiPresiden, seperti yang terjadi di Pekanbaru, Surabaya, Batam, Makassar, dan Medan. Menurut Evita, kegiatan itu jelas-jelas merupakan kegiatan politik praktis yang berupaya merebut kekuasaan dengan cara tidak elegan dan tidak konstitusional.
Kegiatan itu, ujarnya, juga patut diduga sengaja dibuat untuk membuat keributan dan memprovokasi warga dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Itu sebabnya, ujar Evita, muncul juga reaksi berupa penolakan dari masyarakat atas aksi-aksi tersebut di sejumlah daerah.
“Dulu, pada awalnya, memang sepertinya masyarakat yang menolak atau kontra dengan aksi itu masih mendiamkan, karena khawatir aksi mereka bisa mengganggu, tetapi melihat aksi-aksi #2019GantiPresiden ternyata makin menjadi-jadi, maka masyarakat yang menolak itu pun sepertinya terdorong untuk melakukan perlawanan. Di sinlah aparat keamanan harus tegas dan kita dukung untuk membubarkan kegiatan itu. Keselamatan bangsa ini harus menjadi yang utama, jangan terjadi konflik horisontal,” ucap Evita.
Dikatakan, kelompok yang mengatasnamakan #2019GantiPresiden sama sekali tidak menghargai proses demokrasi dan melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika ingin berkampanye pilpres nanti ada masanya. Tidak boleh mengatasnamakan demokrasi, tetapi sebenarnya anti-demokrasi dan mengancam keutuhan NKRI.
Evita mengaku sangat prihatin bahwa cara-cara seperti itu hanya demi mengejar kekuasaan dan mengorbankan NKRI dengan memicu permusuhan sesama anak bangsa. “Mereka sepertinya sangat takut kalah dalam pilpres nanti, sehingga melakukan aksi-aksi seperti ini. Saya katakan, mari kita bertarung dengan kesatria, bukan dengan cara-cara tidak sehat seperti itu. Masyarakat kita tidak bodoh memilih pemimpinnya yang terbaik,” kata Evita.(*)
Sumber: BeritaSatu.com
“Kita mendukung sikap aparat keamanan untuk tidak memberikan izin dan dengan tegas membubarkan kegiatan politik yang melanggar perundang-undangan dan memprovokasi sesama anak bangsa untuk konflik dan bermusuhan,sehingga mengancam keutuhan NKRI. Masyarakat mendukung ketegasan Polri dan TNI,” kata anggota Komisi I DPR Evita Nursanty di Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Hal itu disampaikan Evita menanggapi pembubaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap kegiatan #2019GantiPresiden, seperti yang terjadi di Pekanbaru, Surabaya, Batam, Makassar, dan Medan. Menurut Evita, kegiatan itu jelas-jelas merupakan kegiatan politik praktis yang berupaya merebut kekuasaan dengan cara tidak elegan dan tidak konstitusional.
Kegiatan itu, ujarnya, juga patut diduga sengaja dibuat untuk membuat keributan dan memprovokasi warga dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Itu sebabnya, ujar Evita, muncul juga reaksi berupa penolakan dari masyarakat atas aksi-aksi tersebut di sejumlah daerah.
“Dulu, pada awalnya, memang sepertinya masyarakat yang menolak atau kontra dengan aksi itu masih mendiamkan, karena khawatir aksi mereka bisa mengganggu, tetapi melihat aksi-aksi #2019GantiPresiden ternyata makin menjadi-jadi, maka masyarakat yang menolak itu pun sepertinya terdorong untuk melakukan perlawanan. Di sinlah aparat keamanan harus tegas dan kita dukung untuk membubarkan kegiatan itu. Keselamatan bangsa ini harus menjadi yang utama, jangan terjadi konflik horisontal,” ucap Evita.
Dikatakan, kelompok yang mengatasnamakan #2019GantiPresiden sama sekali tidak menghargai proses demokrasi dan melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika ingin berkampanye pilpres nanti ada masanya. Tidak boleh mengatasnamakan demokrasi, tetapi sebenarnya anti-demokrasi dan mengancam keutuhan NKRI.
Evita mengaku sangat prihatin bahwa cara-cara seperti itu hanya demi mengejar kekuasaan dan mengorbankan NKRI dengan memicu permusuhan sesama anak bangsa. “Mereka sepertinya sangat takut kalah dalam pilpres nanti, sehingga melakukan aksi-aksi seperti ini. Saya katakan, mari kita bertarung dengan kesatria, bukan dengan cara-cara tidak sehat seperti itu. Masyarakat kita tidak bodoh memilih pemimpinnya yang terbaik,” kata Evita.(*)
Sumber: BeritaSatu.com
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE