Politik Tanpa Gaduh

Musri Nauli.

Oleh: Musri Nauli

Jambipos Online-Ketika Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai Bakal calon Wakil Presiden, secara psikologis dan mengirimkan pesan “psy war”, Jokowi sudah memenangkan pertarungan. Dengan mengumumkan kandidat yang mendampingi maka Jokowi kemudian berhasil “mengambil timing” untuk mengendalikan dan arah pilpres 2019.

Sebagai politisi yang mumpuni, si Ceking Jokowi jago memainkan “emosi” public. Entah dengan mengumpankannya nama-nama dengan inisial atau awalan “M”, membiarkan pertarungan Muhaimin Iskandar (cak Imin) dengan Mahfud hingga kemudian mengibarkan bendera “siap” memasuki pilpres 2019.

Suara kemudian menggema. Dengan melakukan “kick of” menawarkan Mahfud MD yang kemudian ditentang oleh Cak Imin maka kemudian Jokowi melempar dan melihat respon dari NU. Sebuah strategi jitu untuk “menyiapkan” MA sebagai “sandaran utama”.

Banyak yang mengaitkan “Tarik menarik” antara Cak Imin dan Mahfud adalah “kegelisahan” Jokowi didalam menentukan komposisi Cawapres. Padahal sebulan yang lalu, Jokowi sudah mengirimkan pesan. Mencari pendampingnya yang tidak berambisi jabatan Wapres. Sebuah “kemewahan” setelah pilpres 2024. Sebuah iklan gratis setelah Jokowi diperkirakan menang pilpres 2019.

Dengan mengumpankan Mahfud MD dan mendapatkan penolakan keras dari Cak Imin maka Jokowi akan “menghandle” Mahfud MD. Strategi “meminjam tangan” orang lain untuk ditolak.

Ketika Mahfud kemudian disebut-sebut bukan kader NU yang dimainkan maka selain berhasil “menghandle” Mahfud, justru MA dikeluarkan dari kantongnya. Tanpa reserve maka tema “kader NU” justru tidak terbantahkan. Dalam strategi ‘seni diplomasi” cara ini biasa dikenal dalam “pertarungan diplomasi” yang jenius. Sang lawan justru akan terjebak dengan “jaringan” yang sesungguhnya sudah disiapkan.

Selain mendapatkan bonus dari NU, dipilihnya MA maka akan memutuskan mata rantai terhadap issu “tidak islami’. Dengan bobot MA baik sebagai “sanad” yang jelas dalam jaringan NU, sebagai Ketua MUI, Jokowi berhasil menjungkalbalikkan peta “hijau’. Sebuah peta yang tidak boleh diremehkan dalam kancah politik kontemporer.

Sebagai politisi bertangan dingin, sabar dan mampu menguasai panggung politik, jejak Jokowi memang tidak pernah kalah. Dua kali menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta dan menjadi pemenang Pilpres 2014, Jokowi melambangkan konsepsi kepemimpinan Jawa.

Berhitung dengan cermat, counter attack bahkan mampu bermain-main di gelanggang musuh dengan tenang.

Memasuki periode pertama dengan Tarik menarik dengan parlemen, Jokowi dengan tenang berhasil menyelesaikan dengan baik. Ancaman “tidak dilantik” sama sekali tidak terbukti. Bahkan Jokowi berhasil “merebut” suara Partai Golkar dan PPP yang kemudian menjadi barisan mendukung Jokowi.

Belum usai menyelesaikan di parlemen, suasana panas KPK dan Kepolisian mulai mengemuka. Namun dengan kejelian, sabar menghitung waktu, Jokowi jitu tanpa harus dikalahkan. Diangkatnya Wakil Kapolri sebagai Kapolri merupakan jalan tengah “Tarik menarik” antara PDIP yang mengusung Budi Gunawan dan penetapan tersangka oleh KPK. Kejelian dan “strategi ciamik” yang berhasil meredam kedua belah.

Saya teringat status FB Jokowi ketika menyelesaikan kasus KPK-Kepolisian. “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti…” segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar.

Begitu juga ketika diangkatnya Tito sebagai Kapolri dengan dingin maka hampir praktis riak-riak mampu dilewatinya dengan mudah.

Periode yang paling sulit justru aksi 212. Peristiwa yang paling rumit diantara issu agama dan kebhinekaan. Namun dengan hadirnya Jokowi ditengah-tengah aksi mampu meredam dan kemudian berhasil melewati dengan baik.

Dalam alam kosmopolitan, makna “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti…” adalah manifestasi dari keguyuban, keharmonisan, kedamaian dan keselarasan. Menyelesaikan persoalan “kerumitan” tanpa ingin menang sendiri. Jokowi ingin menyelesaikannya tanpa ada yang merasa dikalahkan.

Bukankah dengan diangkatnya Wakapolri menjadi Kapolri adalah jalan tengah yang dapat diterima kedua belah pihak seperti KPK dan Kepolisian.

Benar. Setelah diangkatnya Wakapolri menjadi Kapolri, praktis “gaduh” antara KPK dan Kepolisian tidak terdengar lagi.

Bahkan berbagai peristiwa OTT, dukungan dari Kepolisian justru memudahkan di berbagai daerah. Entah beberapa kali setiap konferensi pers, KPK selalu memulai dengan ucapan terima kasih kepada Kapolda-kapolda yang memberikan dukungan.

Begitu juga dalam kasus Ahok. Begitu banyak pihak yang menghujat.

Namun Jokowi dengan sabar meladeni. Dan dengan sabar kemudian Jokowi “memainkan” pertarungan sehingga dapat diketahui apakah memang kasus ini memang berkaitan dengan hukum atau memang ada “desain agenda” terhadap negara.

Terlepas dari sebagian yang belum menerima putusan Ahok, dengan menyerahkan kepada kasus hukum maka “kegaduhan” tidak perlu lagi terjadi.

Terlepas dari kegaduhan yang masih terjadi maka dengan memotret lebih jeli, maka ada “scenario” yang hendak dimainkan. Skenario kemudian terbaca.

Penumpang gelap yang menjadi “benalu” dalam kasus Ahok mulai kelihatan. Dengan “setting” khilafah, maka HTI kemudian dibubarkan. Sebuah asas yang bertentangan dengan negara. Sebuah sikap politik yang kemudian dibenarkan oleh hukum. HTI kemudian dinyatakan terlarang dan dibubarkan. HTI kemudian adalah organisasi terlarang seperti PKI, Masyumi dan PSI.

Lalu mengapa kemudian banyak yang kaget dengan pengumuman terhadap Ma’ruf Amin.

Ya. Monggo. Belajarlah seni kepemimpinan Jawa.

Politik tanpa gaduh.

Lalu pelajaran apa yang bisa kita Tarik dari penetapan Ma’aruf Amin ?

Gampang. Pilpres 2019 tidak ada “privilege” kepada partai atau kelompok tertentu. Semua mendapatkan kesempatan yang sama.

Maka tahun 2014 merupakan start yang seimbang untuk mempersiapkan kepemimpinan nasional. Sebuah gelanggang sehat yang ditawarkan Jokowi. (Penulis Adalah Advokat. Tinggal di Jambi)