Polda Jambi Resmi Jadi Tipe A, 3 Polda Lainnya Menjadi Tipe A

jambipos-online Sabtu, Mei 19, 2018

Pemberian surat persetujuan kenaikan Tipe A 4 Polda oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini kepada Irwasum Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dalam acara Musrenbang Polri tahun 2018, Senin (14/5/2018). ( Foto: istimewa )

Empat polda tersebut selanjutnya dipimpin seorang kapolda dengan pangkat inspektur jenderal (irjen). Terdapat tiga indikator penilaian, yakni dari faktor umum, utama, dan penunjang.

Jambipos Online, Jakarta- Setelah melakukan studi kelayakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur memberikan persetujuan kenaikan tipologi terhadap 4 polda, dari tipe B menjadi tipe A. Empat polda itu adalah Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda NTB.

Dengan kenaikan status, maka empat polda tersebut selanjutnya dipimpin seorang kapolda dengan pangkat inspektur jenderal (irjen), sedangkan wakapolda dipimpin seorang polisi berpangkat brigadir jenderal (brigjen).

Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintahan Kementerian PANRB Nanik Murwanti mengatakan, Menteri PANRB telah menandatangani surat perihal perubahan tipe kesatuan wilayah dan peningkatan tipe pada empat Polda tersebut.

Surat persetujuan tersebut sudah diserahkan oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini kepada Kapolri yang diwakili oleh Irwasum Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dalam acara Musrenbang Polri tahun 2018, Senin (14/5/2018).

“Dalam surat tersebut disebutkan bahwa empat Polda yang diajukan untuk menjadi tipe A dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia menjelaskan, terdapat tiga indikator penilaian, yakni dari faktor umum, utama, dan penunjang. Untuk indikator faktor umum, yang dinilai adalah kondisi umum kewilayahan, geografi, demografi, luas wilayah, serta jumlah penduduk. Misalnya jumlah penduduk sangat banyak, tetapi tidak ada angkanya, kemudian wilayah sangat luas tetapi tidak diukur berapa luasnya.

“Harus jelas informasinya seperti jumlah penduduknya berapa banyak, luas wilayah berapa, kemudian kondisi geografis misalkan dianggap sulit, tingkat kesulitannya seperti apa, lebih banyak darat atau lautnya,” ujarnya.

Adapun indikator utama meliputi tugas pokok dari kepolisian, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibnas). Unsur penunjang berasal dari kesiapan sarana dan prasarana, ketersedian personel, tata kelola, akuntabilitas, serta pelayanan publik.(JP)