Sekda H M Dianto: Pendidikan Kunci Pengentasan Kemiskinan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H M Dianto saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kesra dan Kemasyarakatan di Provinsi Jambi tahun 2018, di Hotel Oduo Weston, Selasa (2/4/2018). Humas

Jambipos Online, Jambi-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs H M Dianto, MSi menegaskan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan semua pihak terkait bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di 2 (dua) tahun terakhir ini, hal ini menunjukan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah sudah pada track yang benar.

Pernyataan ini disampaikan H M Dianto saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Kesra dan Kemasyarakatan di Provinsi Jambi tahun 2018, di Hotel Oduo Weston, Selasa (2/4/2018). Hadir pada kesempatan ini Kepala Biro Kesramas Provinsi Jambi, Drs.H.Amsyarnedi, para peserta diantaranya pejabat eselon 3 dan 4 Biro Kesramas se Provinsi Jambi, dan instansi terkait.

“Jika  tidak ada koordinasi yang baik antara biro atau bagian Kesramas provinsi dan bagian Kesra di kabupaten/kota, maka tidak akan ada sinergitas dalam program dan pelaksanaan di lapangan.  Kita terus mempertahankan kondisi yang sudah baik sekarang, kita berharap kita pun berusaha terus menurunkan angka kematian ibu dan anak yang juga angkanya sudah baik di bawah angka rata-rata nasional,” katanya.

H M Dianto menegaskan, pemerintah terus mengupayakan peningkatan lama pendidikan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan SDM di Provinsi Jambi.

“Jika di angka statistik lama sekolah di Provinsi Jambi itu baru 8,07 artinya anak-anak usia sekolah itu cuma sekitar 8 tahun dan kalau 8 tahunan berarti baru sampai ke sekolah menengah pertama  itupun seharusnya Sekolah Menengah Pertama 9 tahun. Itu berarti kan ada masih PR kita untuk meningkatkan  lama pendidikan minimal, yang secara nasional sudah ditargetkan 12 tahun," sebutnya.

"Makanya, kita berharap dengan rekor ini dengan anggaran dari masing-masing, APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dimana didukung undang-undang yang sudah keluar bahwa 20% dari APBD itu adalah untuk pendidikan, kita berharap kekurangan kita yang masih 4 tahun ini bisa terkejar dan mengupayakan dengan rekan-rekan kabupaten dan kota supaya sinergi bagaimana lama pendidikan kita ini paling tidak sama dengan lama pendidikan di tingkat nasional,” terang H M Dianto.

Dia mengemukakan, kunci untuk pengentasan kemiskinan adalah pendidikan. 

"Kita harapkan nanti dengan rakor ini  ada solusi bagaimana  mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, pendidikan tinggi dan keahlian untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi MasyarakatEekonomi ASEAN (MEA), artinya dari negara tetangga kedepan bisa masuk menjadi tenaga kerja di tempat kita, kita juga berupaya bagaimana anak-anak kita ini dengan skill dan kemampuan yang ada bisa juga bekerja di negara tetangga," katanya. 

"Makanya, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibarengi dengan skill yang berkualitas. Jadi upayakan bagaimana nanti anak-anak kita  punya keahlian dan sertifikasi. Kita berharap anak-anak kita yang sudah lulus dari SMK, kalau masih kurang ilmu bisa dikerjasamakan dengan BLK yang ada di kota Jambi ini. Setelah dari mereka bisa mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi, kalau anak-anak kita dari SMK sudah mendapatkan sertifikat profesi, mereka bisa memasuki pasar kerja," lanjut H M Dianto .

Sementara itu, Kepala Biro Kesramas, Drs.H.Amsyarnedi dalam laporannya menyampaikan, tujuan rakor ini adalah untuk mensinergikan dan mensinkronkan program-program pembangunan terutama bidang kesejahteraan masyarakat dan kemasyarakatan yang ada di daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

“Tujuan rakor ini adalah untuk membahas isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, serta upaya-upaya penanganannya, yang kedua menyamakan persepsi tentang program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, sehingga program dan kegiatan yang ada pada Pemerintah Provinsi Jambi diturunkan pada pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan juga dapat mengidentifikasi permasalahan bagi percepatan capaian pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat dan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Amsyarnedi menyatakan, dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait dengan perencanaan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang kesra dan kemasyarakatan di daerah diharapkan dapat berjalan sesuai  dan secara komprehensif efektif dan efisien.

“Diharapkan nantinya akan terwujud tindak lanjut atau rekomendasi penanganan isu-isu strategis terkait kesejahteraan sosial serta penyelesaian masalah sosial masyarakat di Provinsi Jambi, kedua adanya sinkronisasi program bidang kesra dan kemasyarakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah kabupaten kota, ketiga adanya solusi bagi upaya percepatan pencapaian pembangunan bidang kesra dan kemasyarakatan," tutur Amsyarnedi. (JP-Hms-Maria)

Berita Lainnya