Elviana Bersama LMAN Sosialisasikan Pembebasan Lahan Proyek Kereta Api- Jambi-Palembang

Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pembiayaan pembebasan lahan yang terkena proyek kereta api Jambi-Palembang di Desa Km 32 Tanjung Pauh, Mestong Kabupaten Muarojambi, Kamis (8/3/2018).IST

Jambipos Online, Jambi-Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pembiayaan pembebasan lahan yang terkena proyek kereta api Jambi-Palembang di Desa Km 32 Tanjung Pauh, Mestong Kabupaten Muarojambi, Kamis (8/3/2018).

Menurit Elviana, pencerahan tentang Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan memberi pencerahan dalam pembiayaan pembebasan lahan yang terkena proyek kereta api Jambi - Palembang Tahun 2018. Hal itu agar masyarakat paham dan mendukung program tersebut.

“Kaget tadi waktu warga desa ini mengingatkan tentang program bantuan 35 ribu bibit karet yang kita bantu kucurkan waktu duduk di Komisi IV DPRI tahun 2008. Ternyata mereka masih mengenangnya,” kata Elviana saat pertemuan dengan warga Tanjung Pauh.

Seperti dikutip dari okezone.com, LMAN menunjukan pencapain kinerja yang luar biasa walau baru berumur 2 tahun. Baik sebagai penyedia dana pengadaan lahan ataupun pengelolan aset negara.

Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, sepanjang 2017 LMAN telah melakukan, di antaranya 100% pengelolaan aset pada 126 unit. Hal ini disusun dalam rencana redevelopment dan atau rencana bisnis atas properti komersial aset kelolaan LMAN.

Hal tersebut seiring dengan diterbitkannya 109 Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas 109 unit apartemen Puri Casablanca, pelaksanaan pilot project jasa advisori berupa feasibility study untuk salah satu aset di central business district (CBD) yang dikelola oleh Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK-GBK).

"Kerjasama dengan PPK-GBK ini tentunya akan menjadi titik tolak untuk meningkatkan sinergi dalam mewujudkan optimalisasi aset negara yang berada dalam kelolaan Kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD, maupun BLU," ujarnya, di Djakarta Theater, Jakarta.

Dalam pengelolaan aset, LMAN telah melakukan aktiva kilang LNG Badak di Bontang, dengan capaian zero accident (jam kerja aman) selama 91 juta jam kerja atau selama 11 tahun berturut-turut.

Sementara dalam pengelolaan aset aktiva kilang LNG Arun di Lhokseumawe, di luar PNBP, LMAN telah melakukan aktivitas pemeliharaan, pengamanan fisik dan hukum untuk menopang proses regasifikasi dan bisnis hub ketahanan energi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

“Hingga akhir 2017, LMAN memperoleh PNBP total senilai Rp249,96 miliar di mana Rp11,5 miliar berasal dan pengelolaan properti dan solusi aset, Rp238,42 miliar berasal dan pemanfaatan aset kilang LNG dan cost saving sebesar Rp24 miliar," jelas dia.

Sejak 2017, LMAN telah ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur melalui pelaksanaan pendanaan lahan dalam rangka penyediaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam delapan bulan pelaksanaan mandat ini, pada batch I, LMAN telah menyalurkan anggaran sebesar Rp11,72 triliun untuk ganti kerugian 17.303 bidang tanah yang tersebar di 27 ruas jalan tol dan berpotensi memiliki dampak ekonomi sebesar 3,23 kali dari nilai pendanaan lahan yang telah disalurkan.

"Di Batch II yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, LMAN telah siap menyalurkan dana sebesar Rp32,05 triliun untuk 77 proyek yang memerlukan pendanaan lahan, baik untuk proyek jalan tol, bendungan, serta infrastruktur kereta api dan pelabuhan di seluruh lndonesia,"ujarnya.

Sedangkan di batch III rencananya juga disiapkan untuk tahun 2018, akan disalurkan dana sebesar Rp35 triliun. Ke depan, LMAN dan para mitra kerja berencana untuk melakukan pembayaran langsung pendanaan lahan kepada pemilik lahan sehingga tidak menganggu kondisi keuangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), mengurangi cost of fund, menyederhanakan proses pembayaran lahan, dan pada akhirnya pembangunan infrastruktur dapat di akselerasi.

“Pencapaian LMAN di tahun 2017 ini tidak terlepas dari peran kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak, baik di lingkungan pemerintah maupun non-pemerintah," tandasnya. (JP-Lee)