Elviana Apresiasi Penambahan Pimpinan DPR RI

jambipos-online Selasa, Maret 20, 2018

Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi mengapresiasi penambahan Pimpinan DPR RI pada Rapat Paripurna Pelantikan tambahan Pimpinan DPR RI, Selasa (20/3/2018). IST

Jambipos Online, Jakarta-Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi mengapresiasi penambahan Pimpinan DPR RI pada Rapat Paripurna Pelantikan tambahan Pimpinan DPR RI, Selasa (20/3/2018).

“Penambahan Pimpinan DPR RI harus diikuti dengan peningkatan peran pengawasan DPR terhadap Penggunaan Anggaran oleh Pemerintah. Jangan sampai Anggota DPR tidak mengetahui apakah dana BUMN sawit 19 T misalnya benar digunakan untuk membantu mereplanting kebun rakyat? Atau diberikan kepada perusahaan besar seperti yang diberitakan media?,” kata Elviana.

Menurut Elviana, Komisi XI DPR sudah menyetujui anggaran Rp 19 Triliun untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2018. Karena berdasarkan Keputusan MK bahwa Anggota DPR tidak bisa melihat satuan tiga dalam draft anggaran Kementrian dan Lembaga, maka Anggota DPR tidak bisa mengontrol seberapa banyak dana Rp 19 T ini digunakan oleh BPD PKS untuk replanting kebun rakyat.

“Untuk meningkatkan Sumber Daya manusia (SDM) pekebun sawit di tanah air ini, sebagaimana yang disampaikan pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR. Taunya dari media massa didapat info bahwa dana ini sudah dibagi-bagi ke perusahaan-perusahaan besar,” sebutnya.

“Kalau tau dari awal peruntukannya untuk membantu perusahaan besar tentu Komisi XI DPR tidak akan menyetujui slot anggaran untuk BPD PKS ini. Hal inilah tadi yang saya sampaikan kepada Pimpinan DPR yang baru dilantik agar segera merumuskan kembali model pengawasan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan penetapan APBN itu sendiri, yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Elviana.

Menurut Elviana, dipaparannya ada disebutkan untuk peremajaan kebun rakyat dan lainnya. Sedangkan dianggaran tidak bisa karena MK mengabulkan permintaan pengusul dulu.

“Soal monitoring dan evaluasi (monev) program? Hanya akan dilakukan jika ada kasus dan soal ini sudah kami agendakan. BPDPKS hanya 1 skop kecil dari mitra kerja Komisi XI DPR. Ada anggaran dan program lembaga lain yang perlu dibahas serta diawasi semisal Kemenkeu, Bapenas, BPK, BPKP, OJK.BI, BPS, LKPP dan lain-lain. Waktu Periode 2004-2009 ini yang paling bagus karena DPR mengetahui dikemanakan uang oleh pemerintah,” ujar Elviana.

Sebelumnya, Pemerintah menyetujui penambahan kursi pimpinan DPR RI dan MPR RI. Persetujuan penambahan itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, kepada pimpinan DPR RI di Ruang Rapat Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Februari 2018 lalu.

“Kami melakukan penjajakan soal UU MD3. Pemerintah telah menyampaikan surat tanggapan terkait UU MD3, di mana pemerintah menyetujui penambahan pimpinan DPR 1 dan MPR 1," kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, pembahasan di DPR RI sudah setuju adanya penambahan satu kursi. Sementara itu, untuk MPR RI kemungkinan akan ada penambahan antara dua atau tiga kursi pimpinan.

“Tadi kami konsultasikan, kami sampaikan suasana kebatinan di baleg. Pemerintah akan mengonsultasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga, ke depan akan rapat di baleg dengan pihak pemerintah. Sehingga target kami pimpinan, UU MD3 bisa rampung sebelum tanggal 14 (Februari,-red), sebelum reses sudah rampung," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan dalam pertemuan itu tercapai persamaan persepsi mengenai keinginan menambah satu pimpinan dari DPR RI dan MPR RI.

Dalam waktu dekat, kata dia, masih ada pembahasan-pembahasan lanjutan terutama mengenai anggaran untuk mobil dinas dan rumah dinas yang perlu dikonsultasikan dengan MPR RI.

“Tapi yang pasti yang bisa saya sampaikan adalah PDI P akan masuk di DPR satu dan di MPR satu. Selebihnya, kami lihat perkembangan pembahasan di baleg," katanya. (JP-Lee)