Bantuan Pusat Diharapkan Selesaikan Perambahan Lahan TNKS

jambipos-online Selasa, Maret 13, 2018

Wagub Jambi Fachrori Umar saat berdialog dengan 7 Anggota Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang dipimpin oleh Irjen Pol Drs Tjetjep Agus S,MM,MH, selaku Plt Sesjen Wantannas, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Selasa (13/3/2018). Humas

Jambipos Online, Jambi-Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Dr Drs H Fachrori Umar M Hum meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian konflik perambahan hutan yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Saat ini pemerintah telah melakukan upaya penyelesaian masalah perambahan hutan yang dilakukan masyarakat.

Pemerintah Provinsi dan kabupaten telah berupaya untuk menyelesaikannya, dan meminta bantuan Pusat untuk menyelesaikan dan memberi solusi kepada Jambi dan juga masyarakat yang melakukan perambahan atau memanfaatkan lahan TNKS untuk kegiatan pertanian.

Pernyataan ini disampaikan Fachrori Umar saat berdialog dengan 7 Anggota Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang dipimpin oleh Irjen Pol Drs Tjetjep Agus S,MM,MH, selaku Plt Sesjen Wantannas, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Selasa (13/3/2018).

Dalam pertemuan tersebut juga dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dari seluruh unsur instansi vertikal dari lintas Forkopimda dan sejumlah perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Dia menyatakan harapannya, agar kunjungan ini memberikan dampak akselerasi bagi pencapaian Jambi TUNTAS 2021. Pemerintah di Provinsi Jambi dengan dukungan Forkompimda, DPRD, swasta dan seluruh lapisan masyarakat pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan.

Pembangunan yang dijalankan tidaklah diartikan dengan pembangunan fisik semata namun yang lebih penting adalah membangun manusia yang melaksanakan pembangunan itu sendiri. “Pembangunan manusia diarahkan pada terbentuknya insan-insan yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, dimana ketiga kecerdasan tersebut harus dapat melebur dalam setiap jiwa masyarakat Provinsi Jambi," katanya.

Fachrori Umar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki program-program strategis yang dilaksanakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat upaya pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

“Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat TNI/Polri, dan kami berharap dengan adanya kerjasama yang saling membahu, mendukung upaya keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” katanya.

Disebutkan, koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

“Sinkronisasi program dan kegiatan antar sektor akan menghasilkan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat, karena itu proses koordinasi jangan hanya sebatas ucapan dan slogan semata namun harus senantiasa kita laksanakan sebagaimana yang kita laksanakan. Dan pertemuan kita kali ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap ketahan nasional di daerah sehingga pencapaian tujuan utama mewujudkan terbangunnya sistem keamanan nasional dan pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara dapat sama-sama kita wujudkan," terangnya.

Sementara itu Irjen Pol Drs Tjetjep Agus S menjelaskan tugas Wantannas untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaaan ketahanan nasional dan menjamin pencapaian tujuan kepentingan nasional, membawahi 14 kementerian dan melaporkannya langsung kepada Presiden RI. Wantannas juga memiliki tugas penting agar setiap warga negara memiliki semangat bela negara dan memperkuat ketahanan nasional.

“Kunjungan kerja kami ke Provinsi Jambi ini melaksanakan atau mencari data suksesnya program pemerintah khususnya terkait dengan program pemerintah ini yaitu 9 (sembilan) nawacita yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Tugas pembinaan ketahanan nasional itu mencakup bidang politik, sosial, kebudayaan, demografi, geografi, dan sumber daya alam,” katanya.

“Inilah kita cari nanti di Jambi permasalahan-permasalahan yang akan kita kaji, nanti disampaikan dalam satu kajian. Ini bisa kita kembalikan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti, kajian ini akan kita laporkan kepada presiden. Nanti Bapak Presiden memberikan masukan-masukan perintah kepada kementerian. Baru nanti turun ke provinsi tapi kita bisa temukan hasil dari yang kita kaji khususnya terkait dengan tugas-tugas yang kita laksanakan selama 3 hari ini mungkin sudah ada kisi-kisinya. Tapi diluar kisi-kisi itu kita harapkan dalam diskusi ini bisa berjalan untuk menambah kisi-kisi yang sudah kita berikan, kisi-kisi itu hanya merupakan suatu panduan,” kata Tjetjep Agus.

Ditambahkannya, dalam diskusi yang singkat ini bisa menambah wacana terkait dengan data apa saja dan bagaimana kondisi di Jambi. “Kita mendapatkan data dan laporan bagaimana kegiatan politik dijalankan di sini terkait dengan kesiapan Pilkada yang dilaksanakan di 3 kabupaten, ini akan kita lihat datanya karena di dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini ada waktu yang sangat rawan yaitu terakhirnya petugas-petugas dari Bawaslu atau KPU, bagaimana anggaran, serta logistik," ungkap Tjetjep Agus. (JP-Hms-Maria)