Ribuan Mahasiswa Unja Desak Rektor Cabut Kebijakan Soal Parkir Berbayar di Kampus

Rencana Terima Rp 800 Juta Setiap Tahun 

Ribuan mahasiswa Universitas Jambi (UNJA) mendesak Rektor Unja Jhoni Najwa untuk membatalkan kebijakan pihak Kampus soal parker berbayar di Kampus Universitas Jambi, Mendalo, Kabupaten Muarojambi. Desakan itu disuarakan ribuan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di kampus Unja Mendalo Muarojambi, Senin (19/2/2018) pagi. IST

Jambipos Online, Muarojambi-Ribuan mahasiswa Universitas Jambi (UNJA) mendesak Rektor Unja Jhoni Najwa untuk membatalkan kebijakan pihak Kampus soal parker berbayar di Kampus Universitas Jambi, Mendalo, Kabupaten Muarojambi. Desakan itu disuarakan ribuan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di kampus Unja Mendalo Muarojambi, Senin (19/2/2018) pagi.

Aksi damai ribuan mahasiswa itu sempat ricuh dengan Satuan Pengamanan Kampus di depan Gedung Rektorat. Demo yang awalnya berjalan tertib dengan teatrenikal itu sempat  memanas dan ricuh karena Satpam Kampus menghalau mahasiswa masuk ke areal Rektorat Unja. Ada oknum satuan pengamanan melakukan tindakan arogan kepada mahasiswa.

Salah seorang mahasiswa yang tengah melakukan orasi, tiba-tiba ditarik untuk menghentikan orasinya. Akibat kejadian ini nyaris adu jotos antara pihak keamanan dan para mahasiswa.

Namun kericuhan itu langsung dilerai sejumlah Aggota Kepolisian Polres Muarojambi yang sejak pagi sudah siaga di lokasi kampus. Setelah hampir dua melakukan orasi, akhirnya  Rektor Unja Jhoni Najwa menemui ribuan mahasiswa itu.

Menurut Jhoni Najwan, persoalan parkir bukan keinginan rektor. Melainkan keputusan bersama. “Itu berdasarkan hasil rapat senat Unja. Pengelolahan parkir dilajukan oleh pihak ketiga dan memberikan kontribusi Rp 800 Juta pertahun. Itu sebagai penghasilan Unja dan digunakan untuk pembangunan,” katanya.

Johni terlihat ditemani sejumlah pejabat kampus lainnya. Sejumlah pengamanan kampus ikut mendampingi Rektor Unja tersebut.

“Saya mengajak para mahasiswa berfikir rasional dari uang seribu rupiah sangat banyak sekali manfaatnya. Manfaat dari pakir ini ada pertanggungjawaban kendaraan yang hilang serta kontribusi untuk UNJA lebih maju lagi. Saya tekankan ini bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga harus membayar parker,” ujarnya.

Sebelumnya Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi mengomentari protes rencana parkir berbayar di Universitas Jambi (Unja).

Menurut Elviana, parkir berbayar hanya akan menambah beban mahasiswa. Karena jika ingin meniru ada kampus lain yang parkir berbayar barangkali Rektor harus mempelajari dulu mungkin ada fasilitas publik lainnya di area kampus yang biasa dipakai untuk umum. 

“Misalnya dalam komplek kampus UNP ada GOR, ada lapangan tennis, ada minimarket/mall yang orang umum juga lalu lalang masuk kesana. Kalau kampus UNJA ada fasilitas apa di dalamnya? Dan siapa yang wara wiri masuk ke sana selain mahasiswa, dosen dan pegawai Unja," katanya.

"Masak Rektor unja mau menambah pungutan lagi ke mhasiswa dengan parkir berbayar. Apa tidak ada lagi kreatifitas yang lain selain menambah beban mahasiswa.  Ketika kita tidak bisa memberikan layanan tebaik kepada mahasiswa setidaknya jangan kita mengurangi yang  sudah ada," katanya.

Padahal, saat ini Komisi XI DPR RI sedang menggarap RUU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang salah satu materi yang sedang alot dibahas adalah adanya keinginan Anggota Komisi XI DPR untuk menghapus pasal pungutan PNBP ke mahasiswa berupa uang kuliah tunggal (UKT). 

Komisi XI DPR  berpandangan bahwa terhadap hal hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar rakyat, pemerintah harus membiayainya sesuai UUD 45 termasuk di didalamnya Pendidikan dan kesehatan.

“Masak ketika wakil rakyat Jambi di senayan sedang berjuang meringankan beban mahasiswa, malah rektornya sedang merancang pungutan baru terhadap mahasiswa Unja dengan modus parkir berbayar," katanya. (JP-04)

Berita Lainnya