Ini Evaluasi OJK Soal Refleksi 2 Tahun Zumi Zola

Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli STP MA memaparkan sejumlah program dalam Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan H Zumi Zola- H Fachrori Umar bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (21/2/2018).Humas

Jambipos Online, Jambi-Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli STP MA memaparkan sejumlah program dalam Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan H Zumi Zola- H Fachrori Umar bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (21/2/2018).

Hadir pada acara itu Sekda Provinsi Jambi H M Dianto, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Jambi Prof Dr H Syamsurizal Tan SE MA, Ketua HKPT Prov Jambi Usman Ermulan, H Madel, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Jambi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi Endang Nuryadin, Kepala BI Perwakilan Provinsi Jambi dan undangan lainnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi Endang Nuryadin pada kesempatan itu mengatakan, dalam evaluasi program pertumbuhan ekonomi refleksi 2 tahun Jambi Tuntas, sebagai kepala Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hal-hal segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab OJK.

“Kami memberikan judul peranan OJK memacu pertumbuhan ekonomi. Tugas dan fungsi OJK adalah lembaga yang independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan di bidang industri jasa keuangan. Tugasnya telah mengatur teman-teman yang di industri jasa keuangan mengawasi bank mengawasi pasar modal dana pensiun kemudian melindungi konsumen dan masyarakat,” katanya.

Menurut Endang, industri jasa keuangan yang ada di Provinsi Jambi itu perbankan ada 54 entitas pada 35 bank umum 19 KPR, industri jasa keuangan non bank ada 9444 perusahaan, asuransi 44 perusahaan pembiayaan dua perusahaan BPJS satu perusahaan penjaminan satu perusahaan Pegadaian satu modal ventura 1 dana pensiun pasar modal ada 81 Bursa Efek Indonesia dan 7% sekuritas.

“Perkembangan jaringan Kantor Bank kalau di tahun 2016 ada 468 di tahun 2017 menjadi 479 jadi ada pertumbuhan 11 kantor cabang Bank yang tertinggi adalah memang ada di Kota Jambi. Kemudian asset perbankan di Provinsi Jambi 2016 itu kurang lebih Rp 38,8 triliun naik tahun 2017 meningkat menjadi Rp 42,3 triliun pada pertumbuhan 9%,” katanya.

Kemudian pertumbuhan kredit yang sebagai trigger untuk pertumbuhan ekonomi juga mengalami pertumbuhan pada Desember 2017 Rp 33,6 triliun meningkat dari Desember 2016 Rp 31,19 triliun pada pertumbuhan 7, 92%.

Selanjutnya dana pihak ketiga artinya deposito tabungan giro yang ada di bank juga mengalami peningkatan di Desember 2016 sebesar Rp 26,78 triliun meningkat di Des 2017 Rp 30,19 T ada peningkatan 12,75%.

“Jadi mohon maaf bapak ibu sekalian memang saya bicara dengan data dengan tugas kami memang mengawasi industri jasa keuangan. Nah ada yang namanya NPL non performing loan artinya ini kredit yang ada di bank yang kurang lancar diragukan dan macet. Nah ini mengalami angka yang turun artinya perbankan di Provinsi Jambi ini bisa menyelesaikan kredit yang bermasalahnya. Di mana PerDesember 2016 tercatat 2,79% turun menjadi 2, 22%. Jadi dari angka-angka terkait dengan indikator industri jasa keuangan dari tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami pertumbuhan yang baik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Disebutkan, program yang akan lebih banyak bicara tentang makro, kalau tugas OJK memang di micro kemudian OJK melanjutkan juga di Provinsi Jambi.

“Jika ingin membeli saham silahkan di sini sudah ada 8 entitas. Ada tujuh sekuritas, nah di tahun 2016 jumlah investor sebanyak 3259 dan di tahun 2017 menjadi 4581 investor. Nilai transaksinya juga meningkat di Provinsi Jambi dari Rp 801 miliar di tahun 2017 meningkat menjadi Rp 931 miliar,” katanya.

Peran OJK dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, OJK termasuk anggota dari pada tim percepatan akses ke keuangan. Gubernur Jambi pada tanggal 25 Juli 2016, jadi tekad ini merupakan forum koordinasi antara instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kecepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dengan tujuan antara lain mendorong kebersihan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Juga mencari terobosan membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah mendorong industri jasa keuangan meningkatkan perannya. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan Jasa Keuangan.

“Jadi intinya tugas kami bersama teman-teman di industri jasa keuangan melihat di daerah Provinsi Jambi ini bagaimana teman-teman bisa membantu memberikan pembiayaan kredit dan lainnya,” katanya.

Disebutkan, perkembangan akses keuangan di Provinsi Jambi semuanya tumbuh dari 2016 menjadi 2017 ada yang namanya kredit usaha rakyat itu tumbuh karena ini merupakan penting bagi ekonomi kecil. Di Jambi tumbuh hampir 99%, pada tahun 2016 Rp 904 miliar 2017 menjadi Rp 1,8 triliun.

Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi nasional dalam rangka inklusi keuangan, jadi masyarakat sekarang ini ke daerah-daerah tidak perlu buka kantor cabang, dia bisa menuju agen di suatu desa dengan modal handphone masyarakat di sana bisa membuka tabungan bisa mendapatkan kredit melalui agen.

“Jadi ini salah satu terobosan daripada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan akses keuangan daripada masyarakat yang diproses bank penyelenggara pada tahun 2016 dan tahun 2017,” katanya.

Bank Jambi sudah menjadi penyelenggara “Laku Pandai” dan Bank Jambi ini dari BPD yang ada di Indonesia 2016 baru 13 yang mempunyai kegiatan produk tersebut. Agen dengan modal handphone itu bertambah cukup pesat dari 2942 agen menjadi Rp9.000 meningkat hampir 200% nasabah juga meningkat dari 3974 nasabah menjadi Rp 140.000 dengan 551 nasabah.

“Akses keuangan yaitu tinggi otomatis pertumbuhan ekonominya di daratan tinggi karena apabila masyarakat mengerti produk keuangan. Mereka akan lebih hati-hati mempergunakan uangnya tidak akan dihabiskan dalam satu hari. Mereka sudah perjalanan untuk keuangan di masa mendatang, kemudian juga ada yang namanya asuransi usaha tanam padi jadi buat petani kalau gagal panen sudah di cover oleh asuransi. Nah ini mengalami beberapa hektar ini di 2016 luas 4510 hektar 2017 jadi 4134 hektar,” ujar Endang.

Disebutkan, nelayan mau mengasuransikan dirinya, ini memang kreatif program pemerintah bagaimana arah OJK 2018 itu 2018 nanti akan mencoba bisnis racing akan pengembangan potensi dan komoditi unggulan yang ada di daerah.

Potensi unggulan di sektor pangan kemudian pengembangan model inklusi keuangan pedesaan antara lain melalui peningkatan peran BUMN dan BUMS Des dalam membentuk fungsi unit lembaga Jasa Keuangan Seperti Fajar lembaga keuangan mikro lembaga keuangan mikro Syariah pengembangan desa binaan seperti desa wisata dan desa pantai.

“Saya lihat yang lain dengan programnya Gubernur, kemudian kita implementasi pembiayaan usaha dengan sistem Cluster. Misalnya pembelian kepada petani nelayan untuk sektor pertanian perkebunan perikanan. Resistensi pendampingan seperti asistensi penerbitan obligasi daerah mana sekarang Lagi marak kalau daerah yang indah pembiayaan. Di pembangunannya bisa menerbitkan obligasi daerah Kemudian UMKM go public pendampingan UMKM dan lainnya lagi melakukan kegiatan edukasi,” terangnya.(JP-Lee)