Dirjen Otda: Provinsi Jambi Paling Konsisten dalam Progress Pembangunan

61 Tahun Provinsi Jambi, Pemprov Terus Tingkatkan Pembangunan Semua Sektor

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (kiri) menyerahkan cendramata kepada Gubernur Jambi, H.Zumi Zola Zulkifli,S.TP,MA Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Peringatan HUT ke-61 Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (6/1/2018) siang. Humas

Jambipos Online, Jambi-Gubernur Jambi, H.Zumi Zola Zulkifli,S.TP,MA menguraikan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah Provinsi Jambi dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Peringatan HUT ke-61 Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (6/1/2018) siang. Pada intinya, Zola mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah dan terus berupaya meningkatkan pembangunan Provinsi Jambi pada semua sektor.

Gubernur Zola mengatakan, tema HUT ke-61 Provinsi Jambi adalah ”Dengan HUT ke 61 Provinsi Jambi Kita Tingkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan, Menuju Jambi TUNTAS 2021”.

Tema tersebut menjadi sangat strategis, mengingat fluktuasi ekonomi global sangat mempengaruhi sendi ekonomi masyarakat, sehingga langkah dan terobosan ekonomi kerakyatan perlu dipacu, dimana ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan inilah yang tidak akan banyak terimbas dengan goncangan ekonomi global tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, mengacu dan sejalan dengan 6 Misi pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Zola – Fachrori dalam mewujudkan Jambi TUNTAS 2021.

Misi Pertama

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi Jambi telah banyak melakukan pembaruan khususnya dalam peningkatan kelembagaan dan sumber daya aparatur, serta berbagai sistem pendukung lainnya. Selanjutnya, peningkatan integritas birokrasi juga merupakan salah satu perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Kinerja integritas birokrasi ditunjukkan dari kewajaran informasi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, yang pada tahun 2017, untuk kelima kalinya diberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Misi Kedua

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, maka pada bidang pendidikan telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya: wajib belajar 9 tahun diperpanjang menjadi 12 tahun, serta mengurangi jumlah angka putus sekolah. Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah merumuskan dan melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa untuk 15.000 orang selama 5 tahun.

Di bidang kesehatan, berbagai upaya sudah dilakukan, terutama peningkatan pelayanan kesehatan mulai dari pemberian nutrisi seribu hari pertama hari kehidupan sampai dengan lansia atau dikenal dengan namacontinuum of care, kemudian peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan SDM tenaga kesehatan (beasiswa dokter spesialis) serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengintegrasikan masyarakat miskin ke BPJS melalui program jaminan kesehatan daerah sebanyak 14.450 jiwa dan telah merujuk pasien tidak mampu sebanyak 36 orang ke Rumah Sakit Rujukan Nasional (RS Cipto Mangun Kusumo, RS Harapan Kita, RS Darmais, RS Hussein Palembang dan RS M. Jamil Padang) melalui kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu.

Selain itu, guna peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher mulai Tahun 2017 telah membuka pusat layanan Cardiac, Pusat layanan Rhinology dan emergency call serta ambulance gratis untuk masyarakat Kota Jambi.

Terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa, RS Jiwa Provinsi Jambi telah mendapatkan akreditasi paripurna menyusul RSUD Raden Mattaher yang telah mendapatkan akreditasi yang sama tahun sebelumnya.

Produktivitas tenaga kerja Provinsi Jambi tahun 2017, sampai saat ini mencapai angka 78,20 atau berada di urutan 8 Nasional. Pemerintah Provinsi Jambi kedepannya harus kerja keras untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja yang terampil dan mandiri, sesuai dengan tuntutan dan prioritas MEA, dengan kesepakatan yang tertuang dalam Mutual Recognition Arrangements (MRA), diantaranya : Insinyur, Arsitek, Tenaga Survei, tenaga kesehatan, Akuntan dan Tenaga Pariwisata harus dipersiapkan dengan baik.

Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperhatikan kualitas dan perkembangan ketenagakerjaan, mendapat apresiasi dari Menteri Tenaga Kerja RI pada tanggal 16 Desember 2017, dengan diterimanya Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2017 berada pada peringkat pertama se Indonesia dengan kategori urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil.

Pada program promosi Anugrah Pesona Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata RI pada tahun 2017, perolehan Provinsi Jambi adalah; Bukit Kayangan Kota Sungai Penuh sebagai Dataran Tinggi Terpopuler (Juara 1), Kampoeng Radja Kota Jambi sebagai Objek Wisata Bersih Terpopuler (Juara 1), Tari Ngagah Harimau Kerinci sebagai atraksi Wisata Terpopuler (Juara III), Lemang Kantung Semar Kerinci sebagai Makanan tradisional terpopuler (Juara III).

Guna melestarikan budaya Jambi, pada tahun 2017 telah ditetapkan 10 karya budaya tradisi tak benda Jambi menjadi Warisan Budaya Tak Benda Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu: Obat Ramuan Orang Rimbo, Hompongan Orang Rimbo, Ambung Orang Rimbo, Mantau Sialong/Mantau Ngambek Rapa, Sebelik Sumpah, Cawot, Melangun, Tari Elang, Tari Khadam, dan Musik Gambang. Upaya pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya tersebut berhasil menggaet pengunjung 170.000 orang, dari target 32.000 untuk tahun 2017.

Misi Ketiga

Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, kondisi kehidupan berdemokrasi di Provinsi Jambi sampai saat ini, masih tetap berada pada kategori baik. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Muaro Jambi, semuanya berjalan lancar, tertib dan aman.

Ditengah kondisi sosial kemasyarakatan saat ini, meskipun di daerah lain terjadi gejolak, namun Provinsi Jambi tetap aman dan damai, dimana hubungan antar umat dan antar etnis terjalin dalam suasana yang harmonis.

Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam menciptakan situasi yang kondusif tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dimana pada tanggal 15 Maret 2017, Provinsi Jambi menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Peringkat IV Nasional dalam hal capaian Kinerja Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi.

Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat terus dioptimalkan, guna menjaga kerukunan antar kelompok dan antar anggota masyarakat.

Misi Keempat

Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan IPTEKIN berwawasan lingkungan, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkatkanperan dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah yang berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi.

Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti berbagai event salah satunya adalah Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional dan berhasil mendapatkan Juara Harapan 1 untuk lomba Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang diraih oleh Posyantek Permata Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.

Pemerintah Provinsi Jambi juga menyadari bahwa sektor ekonomi rakyat terbukti memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat ini, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian, seperti penguatan permodalan bagi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai upaya untuk mendorong UMKM agar mampu melaksanakan usaha secara berkesinambungan dan berdaya saing.

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya mengembangkan potensi perekonomian daerah terus dilakukan. Sampai dengan tahun 2017 tercatat 2.082 Koperasi aktif di Provinsi Jambi dengan jumlah anggota 355,84 ribu orang dan volume usaha 2,01 Trilyun Rupiah. Kedepan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong upaya pengembangan ekonomi kerakyatan ini, dengan harapan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini terus berkembang dan semakin mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Memperhatikan fluktuasi harga komodi Sawit dan Karet pada tahun 2017, yang berdampak terhadap ekonomi Provinsi Jambi, maka kedepannya harus melakukan perubahan trend pembangunan ekonomi yang semula berbasiskan pada sumber daya atau Resource Based Economy menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan atau Knowledge Based Economy, yang diukur dari kemampuan IPTEK sebagai faktor primer ekonomi.

Dalam rangka peningkatan pengolahan hasil perkebunan rakyat Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan unit pengolahan karet di Rimbo Bujang, Pengolahan Tebu di Siulak Kerinci, Pengolahan Kelapa di Desa Siau Sabak Timur, Pengolahan Pinang di Desa Kemuning serta Pengolahan Kopi di Jangkat.

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah memfasilitasi perolehan Sertifikat Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual yakni Kopi Arabika Sumatera Koerinci, setelah sebelumnya juga telah diperoleh Sertifikat untuk Kopi Liberika Tungkal Komposit Jambi serta Kayu Manis Koerinci. Pada Tahun 2017 ini pula Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kerinci telah membawa Kopi Arabika Kerinci mengikuti Kontes Kopi Specialty Indonesia ke-9 dan menjadi Juara di Tingkat Nasional.

Pemerintah Provinsi Jambi juga sedang membuat Pilot project hilirisasi karet dalam bentuk barang setengah jadi dan barang jadi seperti, sarung tangan, sandaran motor, alas kaki, dan barang lainnya, di Desa MuhajirinMuaro Jambi dan Desa Lubuk Sebontan di Tanjung Jabung Barat. Program ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Jambi yang mempunyai potensi komoditi yang sama.

“Saya berharap, melalui kesempatan ini, agar Bupati/walikota dan seluruh jajaran, tokoh masyarakat, legislatif, kiranya dapat memberikan dukungan, terhadap pelaksanaan hilirisasi komoditi unggulan ini, begitu juga dengan dunia swasta yang telah tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahan (TSP), yang telah kita fasilitasi pembentukannya. Mudah-mudahan, dengan upaya ini, kita mampu meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan Provinsi Jambi dan mampu menjaga stabilitas usaha komoditi unggulan daerah,” harap Zola.

Misi Kelima

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka untuk memperlancar roda perekonomian dan mendukung percepatan pembangunan di semua sektor, pembangunan Infrastruktur wilayah menjadi sangat penting. Pembangunan infrastruktur wilayah, selama tahun 2016-2021, tetap akan menjadi perhatian serius bagi Provinsi Jambi.

Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai urat nadi perekonomian, menjadi salah satu fokus utama penanganan infrastruktur. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi, baik untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, maupun jalan produksi yang menghubungkan sentra-sentra produksi dalam wilayah Provinsi Jambi.

Untuk infrastruktur keciptakaryaan, khususnya untuk perluasan akses masyarakat terhadap air minum, maka pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa di 10 kabupaten/kota, dengan total panjang pipa terpasang mencapai 59.848 meter. Diharapkan dengan terpasangnya pipa tersebut, distribusi dan pelayanan air minum di seluruh wilayah Provinsi Jambi dapat meningkat signifikan.

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan kawasan pemukiman yang aman, layak dan memadai, dilaksanakan pembangunan drainase di beberapa kawasan perkotaan, dengan total panjang drainase dibangun pada tahun 2017 mencapai 4.105 meter. Selain itu, juga telah dibangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan berupa jalan rabat beton di 5 kabupaten/kota dengan total panjang jalan mencapai 8.557 meter.

Dalam rangka menunjang kedaulatan dan ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, khususnya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.

Untuk tahun 2017 telah dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi saluran sekunder sepanjang 780 meter, jaringan irigasi saluran primer sepanjang 1.470 meter, dan jaringan irigasi saluran kolektor sepanjang 2.600 meter. Disamping itu, untuk penyediaan akses air bersih untuk daerah rawan air, juga telah dibangun 12 unit sumur air dalam di 8 wilayah kabupaten.

Untuk mendukung kelancaran dan kemudahan aksesibilitas pada kawasan unggulan, khususnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan BrandingWisata Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2017 telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 15 Milyar kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pembebasan lahan dalam rangka pengembangan Bandara Depati Parbo Kerinci.

Diharapkan dengan pengembangan bandara ini nantinya akan makin meningkatkan kenyamanan dan kelancaran bagi pengunjung, sehingga dapat meningkatkan minat kunjungan wisata pada wilayah Kerinci - Sungai Penuh dan sekitarnya. Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jambi Tahun 2016-2031, sehingga dapat menjadi acuan seluruh stakeholder dalam membangun pariwisata yang terintegrasi di Provinsi Jambi.

Selain penyediaan infrastruktur dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus mengupayakan pembangunan infrastruktur vital dan strategis lainnya, agar akselerasi perkembangan Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat.

Bersama PT. Pelindo II, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak sebagai pendukung Pelabuhan Talang Duku, diantaranya dengan mengupayakan peningkatan akses jalan ke Pelabuhan Muara Sabak yang telah ditetapkan sebagai Jalan Nasional, serta rencana pengerukan alur sampai ambang batas luar laut pantai timur. Begitu juga dengan Pelabuhan Ujung Jabung yang dalam jangka panjang diproyeksikan sebagai Pelabuhan Utama, sampai saat ini masih dalam proses pembangunan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Infrastruktur vital lainnya yang sedang diupayakan adalah pembangunan rel kereta api. Untuk pembangunan jalur kereta api di Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari Sumatera Railways, terdapat 2 (dua) segmen, yaitu segmen Palembang – Jambi sepanjang 216 km dan segmen Jambi – Pekanbaru sepanjang 350 km sampai dengan tahun 2017, progress pembangunan jalur kereta api ini baru sampai pada penyusunan DED, Penetapan Trase, dan penyusunan studi LARAP.

Diharapkan pada tahun 2018 proses pembebasan lahan khusus pada segmen Palembang – Jambi sudah dapat dilaksanakan. Sementara untuk segmen Jambi – Pekanbaru pada tahun 2017 baru dilaksanakan penyusunan DED, dan pada tahun 2018 akan dilakukan penetapan trase dan penyusunan LARAP.

Dalam rangka pemenuhan target rasio elektrifikasi, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan program pembangunan dan pengembangan jaringan listrik di beberapa wilayah yang belum mendapat akses listrik. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak membebani APBD.

Pada tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Jambi telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan UNDP, BAZNAS, serta Bank Jambi untuk membangun beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro. Diharapkan pada tahun 2018 pembangunan fisik PLTMH ini sudah dapat dilaksanakan di beberapa Desa yang selama ini sulit mendapat akses listrik PLN.

Berkaca dari pengalaman bencana kebakaran lahan dan hutan beberapa tahun yang lalu. Hampir 80 persen bencana kebakaran tersebut, terjadi di lahan gambut. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan pihak donor, pada tahun 2017 telah melakukan beberapa program pemulihan ekosistem gambut, dengan 3 (tiga) program utama, yaitu (1) Restorasi vegetasi melalui penanaman pohon di areal bekas terbakar seluas 200 hektar; (2) Restorasi hidrologi melalui pembangunan sekat kanal sebanyak 80 unit; dan (3) Revitalisasi berupa peningkatan kapasitas masyarakat serta penyediaan peralatan monitoring api berupa Early Warning System. Melalui program-program tersebut, diharapkan restorasi gambut di Provinsi Jambi dapat membuahkan hasil, dan kedepannya bisa terhindar dari bencana dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan, khususnya di lahan gambut.

Misi Keenam

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terhadap gizi, pelayanan kesehatan, pendidikan serta infrastruktur dasar, yang sejalan dengan Nawacita agenda ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan program unggulan untuk menuntaskan desa tertinggal di Provinsi Jambi sebanyak 191 desa sampai tahun 2021, melalui bantuan keuangan untuk membangun infrastruktur ekonomi desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017, terus berkomitmen untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pembelian Alat berat kepada 22 kecamatan secara bertahap, dalam rangka mendorong terciptanya infrastruktur di pedesaan, sekaligus upaya meningkatkan produktivitas ekonomi lokal diwilayah masing-masing.

Bantuan keuangan tersebut dilengkapi dengan bantuan sebesar 60 juta Rupiah per-tahun untuk setiap Desa/kelurahan dimana bantuan keuangan provinsi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan inovasi pengembangan kelembagaan di desa/kelurahan.

Terkait dengan upaya mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah meluncurkan program bantuan alat berat/alat pendukung lainnya bagi kecamatan se-Provinsi Jambi.

Pada tahun 2017, telah diserahkan bantuan keuangan total sebesar 33 Milyar Rupiah untuk 11 Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membeli alat berat/alat pendukung lainnya bagi 2 kecamatan di masing-masing kabupaten/kota, dengan jenis alat berat/alat pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecamatan.

Dengan meratanya pembangunan hingga ke perdesaan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengharapkan akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketimpangan antar golongan masyarakat. Jika saat ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selalu ditopang oleh golongan masyarakat menengah keatas, yang berimplikasi kepada ketidakstabilan ekonomi, maka kedepan, Pemerintah Provinsi Jambi ingin membangun perekonomian yang kokoh melalui pembangunan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kemandirian pangan melalui pemberdayaan pangan keluarga.

Begitu juga untuk konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi secara bertahap terus mengalami perbaikan, hal ini terlihat dari diversifikasi pangan, yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan atau PPH dari 85,2 menjadi 85,9. Sedangkan Konsumsi Beras mengalami penurunan dari 92 kg/kapita/tahun menjadi 84,4 kg/kapita/tahun.

Selanjutnya, Gubernur Zola menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, atas kerjasama dan kebersamaan yang terjalin dalam pembangunan Provinsi Jambi. “Apapun program pembangunan yang kami kerjakan tentunya memerlukan dukungan dari Bupati dan Walikota.

Mudah-mudahan kebersamaan ini, dapat kita tingkatkan lagi, karena sesungguhnya Program yang dilaksanakan oleh para Bupati/Walikota adalah Program Gubernur juga, begitu sebaliknya Program Gubernur adalah milik para Bupati/Walikota juga. Untuk itu mari kita bersatu padu merapatkan barisan dalam membangun Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah,” pungkas Zola.

Dalam sambutannya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI menyampaikan beberapa poin-poin dari Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu:

Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Pemerintahan Provinsi Jambi karena diantara Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Jambi termasuk dalam kategori salah satu Provinsi paling aman di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 di 3 Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi berjalan dengan lancar dan sukses, tanpa adanya konflik.

Provinsi Jambi paling konsisten di Indonesia dalam progress pembangunan.

Bapak Menteri Dalam Negeri juga memberikan apresiasi berbagai penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, serta memberikan tantangan agar Provinsi Jambi bisa meraih penghargaan “Parasamya Purnakarya Nugraha” yang merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden RI.

Dalam menghadapi Pilkada pada tahun 2018 ini, hendaknya Pemerintah Provinsi Jambi membangun kemitraan dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Pilkada bisa berjalan dengan lancar, aman dan sukses.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen Hibah Pasar Rakyat dari Gubernur Jambi didampingi Wakil Gubernur Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari (Pasar Desa Batin Bajubang), Pemerintah Kabupaten Merangin (Pasar Baru Bangko), Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Pasar Unit VI Bahar Utara), Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Timur (Pasar Pelita Rantau Rasau), Pemerintah Kabupaten Kerinci Pasar Desa Kemantan, dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Pasar baru Mandiangin). (JP-Hms-Richi/Mustar).