Presiden Jokowi Sudah Tepat Minta Setop Isu SARA

Jambipos Online, Jakarta - PDI Perjuangan mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti perilaku elite politik yang tidak memberikan pendidikan positif kepada masyarakat dan generasi muda. Hal itu menyangkut kecenderungan politik yang mengedepankan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) digulirkan pada tahun politik mendatang. ‎

Sekretaris Badiklat PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, isu SARA banyak dilontarkan dengan ujaran kebencian (hate speech). Menurutnya, hal itu strategi kaum radikal untuk meraih kekuasaan. Sebab mereka minim prestasi dan tidak ada gagasan pembangunan, maka menjual dan memperalat isu agama yang cenderung eksklusif.‎

‎

"Mengapa bersambut? Karena tren dunia adalah kesadaran beragama yang dijadikan identitas politik kelompok. Karena ini tren baru sehingga kelompok itu mem-blocking area kosong wacana publik dengan interpretasi eksklusivisme agama yang berinti rasisme," jelas Eva.

Kata dia, fenomena demikian tak hanya terjadi di Indonesia atau Timur Tengah. Namun juga tumbuh merata di Eropa dan AS dengan Kristen Radikal), Myanmar dan mulai di Thailand dengan Budha Radikal, Hindu Radikal di Nepal dan India.‎

Pada titik itu, PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis Pancasila tidak akan masuk ke godaan strategi membangun identitas nasionalisme berbasis agama dan ras.

‎

"Ini karena nasionalisme Indonesia berbasis pada Pancasila yang isinya adalah inklusivisme di sila ketiga dan kesetaraan di sila kedua," kata Eva, Selasa (21/11).

"Sehingga strategi yang dipakai adalah merangkul semua golongan, baik mayoritas maupun minoritas. Karena identitas bangsa kita sudah jelas. Yakni berbasis Sumpah Pemuda 1928, bukan berbasis rasisme," tambahnya.

Eva menyatakan pihaknya menyadari betul bahwa semua sudah mengalami tantangan berat terkait merebaknya isu SARA dalam Pilkada Jakarta dan Banten. Di Jakarta mereka dibenturkan dengan isu Islam karena mengusung calon gubernur beragama Kristiani. Di Banten, calon gubernur PDI Perjuangan dituduh PKI. Berdasar exit poll di kedua pilkada itu, ditemukan ada perubahan perilaku pemilih yang cenderung condong pada hasutan-hasutan hoax.

‎

Penggunaan strategi hoax ini, lanjutnya, memiliki dampak struktural hingga sampai membelah masyarakat maupun keluarga. Untungnya, mulai ada kebangkitan dan kesadaran baru melalui gerakan deradikalisasi dan gelombang Pro Pancasila.

‎

Walau demikian, Eva menyatakan juga bahwa pihaknya memprediksi strategi sejenis kembali akan dijalankan oleh para pihak tertentu di Pilkada mendatang. Walau dianggap juga bahwa dampaknya takkan separah seperti terjadi di Pilkada Jakarta 2017. Sebab sudah ada pemahaman lebih di masyarakat bahwa dakwah sebagai strategi gerakan politik cenderung memecahkan. Sementara dakwah sebagai gerakan moral yang justru berisi ajakan pada cinta dan perdamaian.

Walau demikian, Eva mengatakan bahwa ‎kesadaran akan pentingnya sikap toleran itu harus dilembagakan. Pancasila sudah menjadi ideologi dan dasar negara. Tetapi jika tidak ada pelembagaan melalui pendidikan dan pengajaran, pemerintahan, birokrasi dan pelayanan sipil, hingga teknologi informasi, maka toleransi sebenarnya takkan muncul.

Dalam konteks itulah pernyataan Presiden Jokowi menjadi sangat relevan. Partai politik harus memastikan pelembagaan Pancasila berjalan terus agar eksistensi NKRI tidak runtuh digantikan ideologi lain semacam khilafah.

Di sisi lain, Pemerintah juga perlu lebih tegas di dalam penegakan hukum terkait isu dimaksud. Kata Eva, pendidikan politik tanpa diserta penegakan hukum akan menjadi sia-sia.

"Maka UU Ormas harus ditegakkan, aturan main pilkada oleh Kemendagri harus anti SARA dan itu harus diwujudkan," ujarnya.

‎

"Selain itu, semua lembaga Pemerintah harus bertindak mengerucut kepada tegaknya Empar Pilar Kebangsaan."

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, menyatakan pihaknya‎ berharap seluruh partai politik dan elitenya harus bisa menjaga iklim demokrasi sehat di ajang politik di masa mendatang. Momen politik seperti Pilkada Serentak maupun Pemilu 2019 seharusnya dipastikan demi membangun visi misi kesejahteraan masyarakat dan daerah, memilih pemimpin yang baik.

"Mari kita utamakan kesejahteraan rakyat. Jangan kita lebih mengutamakan kepentingan politik sesaat di pemilihan," kata Arwani.

PPP juga meminta Pemerintah mengatisipasi benar lalu lintas komunikasi publik, khususnya yang melalui media sosial. Semuanya harus aktif mengkampanyekan kebenaran dan melawan fitnah yang coba ditebarkan. "Lalu lintas media sosial harus diantisipasi," kata Arwani.(JP)

Sumber: BeritaSatu.com

Berita Lainnya