KPK Minta Pengawas Pemerintah Jangan Takut Lakukan Tugas

jambipos-online Senin, November 20, 2017

Koordinator Wilayah III Koordinator Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah M. Nasution.

Jambipos Online, Jambi- Koordinator Wilayah III Koordinator Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah M. Nasution mengatakan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta untuk tidak takut dalam melakukan tugas di daerah. APIP perlu diberikan pemahaman baru, APIP ini harus tampil beda, agar tidak ketakutan dalam menjalankan tugas di lapangan.

Kadang APIP menunggu penindakan dulu baru maju, kedepan perlu kita tindaklanjuti lagi. Salah satunya penguatan APIP, karena mereka kunci di daerah. Penguatan APIP terus didorong supaya lebih banyak realistis di lapangan.

Pelatihan, dan pembahasan studi kasus untuk pengadaan dan audit terus dilakukan. Juga agar kerjasama ini perlu dipercepat, karena jika APIP di daerah kuat bisa mencegah terjadinya korupsi.

Hal itu diterangkan Adlinsyah M Nasution pada pertemuan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (20/11/2017).

Disebutkan, penguatan APIP terus dilakukan oleh KPK, karena APIP ini adalah kunci dari apa yang terjadi di daerah selama ini dalam rangka memperbaiki tata kelola di daerah.

Menurut Adlinsyah M Nasution, KPK secara tegas menilai dengan kondisi saat ini, penguatan APIP perlu dilakukan. Saat ini KPK telah bekerja di 360 Kabupaten/Kota dan 22 Provinsi, namun, banyak daerah yang majunya lambat, meski ada juga yang cepat.

Sementara itu, Gubernur Jambi H Zumi Zola dalam sambutannya mengatakan, dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan keseriusan baik dalam perencanaan, maupun pelaksanaan atas perencanaan itu sendiri serta dapat dipertanggungjawabkan terlebih pada keterbukaan arus informasi saat ini.

“Keterbukaan ini jugalah yang menuntut komitmen dan sikap mentalitas aparatur yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Komitmen para pengambil kebijakan dan mentalitas aparatur yang baik merupakan jaminan keberhasilan pembangunan yang tentunya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Zumi Zola berharap kepada seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi untuk terus memberikan penguatan kepada Kepala Desa terutama pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan desa dengan menggunakan berbagai sumber dana atas nama Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Disebutkan, besarnya dana desa yang dikelola aparatur desa, perlu mendapat pendampingan dari pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut. (JP-Lee)