Zumi Zola Minta Dana Alokasi Khusus untuk Infrastruktur Jambi 2018 Jangan Dipotong

Gubernur Jambi Sampaikan 15 Item Usulan Pembangunan Infrastruktur Pada Komisi V DPR RI

Gubernur Jambi H Zumi Zola,STP, MA menjamu Anggota Komisi VIII DPR RI.

Jambipos Online, Jambi-Gubernur Jambi H Zumi Zola,STP, MA, menyampaikan 15 item usulan pembangunan infrastruktur prioritas di Provinsi Jambi kepada Komisi V DPR RI di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Selasa (31/10/2017). Usulan itu diharapkan bisa diperjuangkan Anggota Komisi V DPR RI di Pemerintahan Pusat.

Zola menyampaikan beberapa fokus utama usulan program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Jambi untuk tahun 2018, untuk mendukung tercapainya target Jambi TUNTAS 2021, serta untuk mendukung pencapaian Sumatera.

“Usulan kita yakni Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak (pengerukan alur pelayaran), peningkatan jalan dan jembatan baik ruas nasional maupun provinsi, pembangunan Jembatan Batanghari III, pengembangan Bandara Sultan Thaha, Bandara Depati Parbo dan Bandara Bungo, pembangunan daerah irigasi sesuai kewenangannya, pengendalian banjir Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, pembangunan turap Danau Sipin dan juga Sungai Batanghari, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, cagar religi Masjid Al-Falah, Tanggo Rajo, Taman Anggrek dan eks kawasan MTQ, penuntasan kawasan kumuh dan pemenuhan infrastruktur sanitasi serta pembangunan rusunawa di perkotaan Jambi dan perkotaan lainnya di wilayah Provinsi Jambi,” terang Zola.

Usulan itu disampaikan Gubernur Jambi Zumi Zola untuk dapat dijadikan pertimbangan oleh Komisi V DPR RI untuk dapat dialokasikan baik melalui Dana Alokasi Khusus yang telah disampaikan usulannya oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan telah dibahas di tingkat Pemerintah Pusat dan DPR RI maupun alokasi yang bersumber dari APBN baik pada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI dan pada Satuan Kerja Keciptakaryaan dan Perumahan serta Kementerian Perhubungan RI.

“Menyadari bahwa tidak mungkin seluruh usulan dapat terealisasi, mengingat kondisi keuangan pemerintah saat ini sangat terbatas. Namun demikian kami berharap bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut dapat menjadi prioritas dengan usulan penanganan tersebut merupakan kebutuhan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sekaligus mengejar ketertinggalan kami dibandingkan daerah lainnya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Gubernur se Sumatera berapa waktu yang lalu di Kota Jambi, bahwa untuk Pulau Sumatera tentunya yang perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat adalah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu,” kata Zola.

Zola juga menjelaskan pelaksanaan pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera di Provinsi Jambi yang terdiri dari segmen Palembang-Jambi dan segmen Jambi-Riau yang merupakan Proyek Strategis Nasional Pemerintah Provinsi Jambi memberi dukungan penuh untuk percepatan pelaksanaan pembangunan jalur kereta api tersebut melalui kegiatan yang dialokasikan dengan APBD serta membantu pihak Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

“Sampai saat ini progressnya masih belum sesuai dengan yang kami harapkan, mohon kepada Bapak Wakil Ketua Komisi V DPR RI kiranya dapat memberikan dukungan agar pembangunan jalur kereta api pada segmen Palembang-Jambi-Riau dapat segera terealisasi," katanya.

Ada kondisi yang cukup memprihatinkan terkait besaran Alokasi Dana Khusus sulit didapatkan sesuai dengan harapan, mengingat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi sangat terbatas dan juga kebutuhan infrastruktur sangat membutuhkan dukungan alokasi tambahan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pembangunan di Provinsi Jambi.

Dari 3 tahun terakhir untuk DAK Bidang Jalan dan Irigasi sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang diusulkan bahkan untuk DAK Bidang Perhubungan Tahun 2017 tidak dialokasikan lagi.

“Kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan pusat seperti jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan nasional dan Daerah Irigasi dan Rawa yang bahkan untuk tahun 2018 sangat minim sekali alokasinya, sehingga penanganan Daerah Irigasi dan Rawa kami butuhkan untuk ikut mendukung salah satu prioritas nasional yaitu kedaulatan pangan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang giat melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian yang diakibatkan antara lain oleh kurang memadainya dukungan infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan dan terjadinya alih fungsi lahan.

Rendahnya minat investasi khususnya pada sektor sekunder dan tersier karena belum memadainya infrastruktur pembangunan aksesibilitas seperti jalan dan jembatan termasuk ke pusat-pusat produksi dan pusat distribusi outlet.

“Pemerintah Provinsi Jambi saat ini memberi perhatian yang cukup besar terhadap penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung yang diharapkan mampu menjadi katalisator perkembangan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya berupa moda transportasi (pelabuhan, bandara, kereta api dan jalan tol) infrastruktur jalan infrastruktur sumber daya air, infrastruktur keciptakaryaan, dan infrastruktur perumahan, dan pemukiman guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Jambi dibutuhkan anggaran yang cukup besar, selain anggaran yang bersumber dari APBD juga sangat diharapkan adanya tambahan Dana Alokasi Khusus dan APBN yang kita ketahui bersama bahwa untuk mendapatkannya sangat dibutuhkan dukungan Pemerintah Pusat dan khususnya dari Komisi V DPR RI,” jelas Zola.

Usulan Program dan kegiatan Tahun 2018 untuk dijadikan bahan pertimbangan DPR RI diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Penugasan berkisar sebesar Rp73,7 Milyar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Reguler sebesar Rp301,4 Milyar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi Penugasan sebesar Rp83 Milyar, Alokasi APBN Tahun 2018 Bidang Jalan dan Jembatan sebesar Rp773,35 Milyar, Alokasi APBN Tahun 2018 Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp857,8 Milyar.

Wakil Komisi V DPR RI, Ir. H.Sigit Sosiantomo bersama anggota Rita Zahara,SH, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I, H.Alamuddin Dimyati Rois, termasuk dua anggota DPR RI H. Bakri dan Hj. Saniatul Lativa Sukandar dan anggota lainnya, menegaskan perlunya kerjasama antar kementerian termasuk perjuangan dari anggota DPR RI Dapil Jambi memperjuangkan pembangunan untuk Provinsi Jambi.

“Ada dua Anggota Komisi V dari Jambi ini akan memperjuangkan juga kerjasama antar kementerian, diharapkan mampu secara bersama membangun Jambi," kata H Sigit. Pertemuan diakhiri dengan pemberian plakat dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk Komisi V DPR RI serta makan siang bersama. (JP-Lee)