Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Peringatan HUT ke-52 Kabupaten Bungo, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bungo, Kamis (19/10/2017) siang. (Humas) |
Zola juga menekankan bahwa pembangunan harus sinergi mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Zola dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Peringatan HUT ke-52 Kabupaten Bungo, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bungo, Kamis (19/10/2017) siang.
Dalam momentum peringatan HUT ke-52 Kabupaten Bungo dengan penekanan Tema “Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Masyarakat Bungo yang Sejahtera” tersebut dilakukan Penandatanganan Kerjasama oleh Bupati Bungo dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendirian Unit Kerja Imigrasi di Kabupaten Bungo, disaksikan oleh Gubernur Jambi.
Zola mengapresiasi jasa seluruh pendahulu dalam pembangunan Kabupaten Bungo, yang telah berkontribusi dalam membangun Kabupaten Bungo.
Zola menekankan bahwa program pembangunan harus sinergi, yang super prioritas, sehingga keterbatasan anggaran bisa disiasati, dan hasil pembangunan lebih efektif, contohnya ketika provinsi membangun jalan harus nyambung dengan jalan yang dibangun oleh kabupaten.
“Saya meminjam istilah Pak Presiden, Jokowi, yang diutamakan bukan lagi program prioritas, tetapi super prioritas,” ujar Zola.
Zola mengatakan, Kabupaten Bungo memiliki potensi besar, namun dibutuhkan strategi pembangunan yang baik untuk mengelola potensi tersebut, supaya memberikan manfaat dan kemaslahatan besar bagi masyarakat Kabupaten Bungo.
Katanya, bahwa Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Bungo harus sama-sama mendorong para kepala desa (rio) sebagai ujung tombak pemangunan, mengingat besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan ke desa.
Dia juga mengimbau semua pihak terkait untuk mencari solusi fluktuatifnya harga karet dan sawit, senagai komoditi utama Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo, diantaranya dengan perbaikan tata niaga supaya rantainya jangan terlalu panjang dan mendorong hilirisasi karet, contohnya dengan vulkanisir ban. “Bahkan sampai ke presiden dan wakil presiden juga saya sudah menyampaikan fluktuatifnya harga karet dan sawit,” ungkap Zola. Zola juga mengajak Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mendorong terwujudnya mandiri pangan.
Selanjutnya, Zola menyampaikan 3 pesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bungo beserta jajarannya, yaitu: 1.Selalu libatkan masyarakat dalam melakukan pambangunan dalam menyerap aspirasi 2.Program kerja saat ini harus super prioritas, dan 3.Secara agresif, OPD mencari dana pembangunan di Pusat, jangan hanya mengandalkan APBD.
Selain itu, Zola mengapresiasi rencana pembangunan kantor imigrasi di Bungo, untuk mendekatkan dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat Kabupaten Bungo dan sekitarnya.
Dirjen Imigrasi Kementsrian Hukim dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr Ronny Sompie,SH,MH pada intinya mengapresiasi penandatanganan kerjasama rencana pembangunan unit kerja imigrasi kelas 1 di Kabupaten Bungo dalam momentum HUT Kabupaten Bungo, yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi keimigrasian.
Bupati Bungo, H.Mashuri mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo 5,2% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,01%.
Mashuri mengemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo mendorong peran swasta dengan pembangunan yang didanai oleh CSR, diantaranya telah menjalin kerjasama dengan Stiper (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) Yogyakarta, dan telah mendanai 15 orang anak-anak Bungo untuk nelajar di Stiper Yogyakarta.
Disebutkan, guna meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Bungo, telah dierikan izin belajar dan tugas belajar bagi 789 orang ASN Kabupaten Bungo.
“Pemkab Bungo melakukan peningkatan kesehatan dengan perluasan jangkauan kesehatan, dengan pembangunan sarana kesehatan, penyediaan tenaga mesis, dan obat-obatan, termasuk didalamnya 4 unit Puskesmas direhab, pembangunan gedung diagnostic terpadu 4 lantai di Rumah Sakit Umum Hanafi Bungo dengan anggaran Rp42,5 miliar,” katanya.
Dalam adminidtasi kependudukan, Mashuri mengungkapkan bahwa 93,76 % masyarakat telah memiliki KTP, dan 35 orang SAD telah memiliki KTP, sudah merekam 53, dari wajib KTP 104 orang.
Mashuri juga menyampaikan kegiatan PKK mendorong keluarga untuk hidup beraih dan kreatif mengelola lombah rumah tangga, upaya Pemkab Bungo untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan rehabilitasii jaringan irigasi lebih dari 5.000 meter, serta kerjasama dengan PT Citra Alam Semesta anak perusahaan Sinar Mas Grup untuk pengembangan sentra ternak dengan lahan seluas 400 Ha di Kecamatan Bathin II Babeko.
Bupati Bungo ini mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Jambi atas pembangunan jalan akses ke bandara (jalan strategis provinsi), sepanjang 3,6 Km pada tahun 2017, dan berharap bisa dilanjutkan pada tahun 2018.
Disebutkan, dilaksanakannya Gerakan Dusun Membangun melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp21,1 miliar, diantaranya dengan pembangunan turap, drainase, jalan lingkungan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta pengadaan lampu penerangan jalan di dusun-dusun.
Selain itu, Mashuri menjelaskan pembangunan jalan serta pembangunan 44 pasar dusun dan 10 pasar lelang karet.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Ria Mayang Sari menjelaskan sejarah berdirinya Kabupaten Bungo.
Selanjutnya, Mayang menyatakan, pada 19 September 2017, Pemerintah Kabupaten Bungo telah menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung tentang Penerapan Smart City, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Selain itu, kata Mayang, DPRD Kabupaten Bungo juga berupaya menerapkan modern parliament (parlemen modern) untuk meningkatkan kinerja parlemen.
Kemudian, Mayang membacakan berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Bungo pada tahun 2016, baik oleh instansi maupun oleh individu.
Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Sherrin Tharia Zola, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Rahima Fachrori Umar, dan para kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi juga hadir dalam acara tersebut.(JP-03)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE