Elviana Narasumber Pada Pelatihan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Merangin

jambipos-online Senin, Oktober 23, 2017

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi didampingi Bupati Merangin H Dr Al Haris saat memberikan keterangan kepada wartawan disela-sela Pelatihan Sistem Keuangan Desa Bagi Bendahara Operator Desa Se Kabupaten Merangin Tahun 2017, Senin (23/10/2017). (Istimewa)

Jambipos Online, Merangin-Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi bersama Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Pelatihan Sistem Keuangan Desa Bagi Bendahara Operator Desa Se Kabupaten Merangin Tahun 2017, Senin (23/10/2017).

Pada kegiatan itu juga dilakukan dialog dengan para Kades dan pengelola dana desa se Kabupaten Merangin. Kegiatan itu juga dihadiri Bupati Merangin H Dr Al Haris.

“Temuan adanya penyalahgunaan dana desa tidak semuanya karena dikorup oleh pengelola dana ini. Adakalanya disebabkan ketidaktahuan tentang pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi dan aturan penggunaannya,” kata Elviana.

“BPKP sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah terpanggil untuk ikut meningkatkan capasitas building para petugas pengelola dana desa ini sehingga bisa memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam bekerja. Jangan sampai temuan penyelewengan di daerah lain berimbas kepada keputusan politik pemerintah menstop dana desa melalui revisi UU Desa,” ujar Elviana.

Elviana menambahkan, pelatihan sistem keuangan desa tersebut bertujuan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan dana desa.

“Mengelola dana desa harus serius dan butuh komitmen semua elemen. Mulai dari Kades, BPD, para tokoh masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga akan aman dalam penggunaan dana desa itu,’’ ujar Hj Elviana.

Sementara itu Masmifida, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menegaskan melalui pelatihan sistem keuangan desa diharapkan tidak ada lagi laporan keuangan desa yang terlambat.

“Tidak ada lagi laporan-laporan keuangan yang pada akhirnya berakibat dengan sentuhan hukum. Untuk itu ikuti pelatihan ini dengan serius, sehingga jadi paham betul dalam mengelola dana desa,’’ tegas Masmifida.

Bupati Merangin Al Haris mengungkapkan masih banyak Kades di Merangin yang kesulitan membuat laporan penggunaan dana desa. Hal ini juga yang menyebabkan penyampaian laporan dana desa sering kali tidak tepat waktu.

Hal ini dikatakan Al Haris saat membuka pelatihan sistem keuangan desa di Aula Dinas PMD Kabupaten Merangin. Pada pelatihan tersebut, diikuti bendahara dan operator desa se-Kabupaten Merangin.

“Saya mengakui kemampuan Kades saya bervariasi. Ada yang cepat memahami dan juga ada yang lambat. Bahkan ada yang sudah dua tahun jadi Kades belum juga bisa membuat APBDes dan laporan pertanggungjawaban dana desa,” katanya.

Menurutnya, dana desa diberikan bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa. Untuk itu dana desa harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk kemajuan desa.

“Pelatihan ini bertujuan bagaimana dana desa bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Untuk itu perlu komitmen, sehingga dana itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat yang paling bawah,’’ kata Al Haris.

Selain itu, Al Haris berharap kepada para kepala desa untuk menciptakan usaha-usaha baru yang dapat menghasilkan keuangan desa. Tujuannya agar dalam membangun desa, Kades tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah.

“Setiap desa harus punya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), misalnya menggarap potensi wisata, galian C dan mengelola tanah TKD dengan sebaik mungkin sehingga menghasilkan,’’ jelasnya. (JP-Lee)

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi, Bupati Merangin H Dr Al Haris, Pejabat BPKP jadi pembicara pada Pelatihan Sistem Keuangan Desa Bagi Bendahara Operator Desa Se Kabupaten Merangin Tahun 2017, Senin (23/10/2017). (Istimewa)

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi bersama Jurnalis disela-sela Pelatihan Sistem Keuangan Desa Bagi Bendahara Operator Desa Se Kabupaten Merangin Tahun 2017, Senin (23/10/2017). (Istimewa)