DPR Kritik Sri Mulyani Soal Besarnya Dana Pertemuan IMF-WB di Bali

Anggota Komisi XI DPR RI Hj Dra Elvian MSi (kanan) tampak berbincang dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani disela-sela  Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2018 di DPR RI, Selasa (12/9/2017). (Istimewa)

Jambipos Online, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kegiatan Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank Group 2018 nanti, yang memakan anggaran cukup besar, yakni sekitar Rp 810 miliar. DPR menilai alokasi itu terlalu tinggi mengingat anggaran tersebut tidak termasuk untuk biaya perjalanan dan penginapan para delegasi. 

"Bagaimana agar kami bisa pahami Rp 810,17 miliar. Bukankah peserta IMF, misal perjalanan, itu tidak ditanggung oleh kita? Rp 810,17 miliar untuk sebuah acara yang digelar di Indonesia dengan harga hotel sekian, itu harus dijelaskan," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Elviana seperti dilansir finance.detik.com. 

Elviana pun membandingkan anggaran untuk pertemuan tersebut dengan anggaran diklat dana desa yang hanya sebesar Rp 17,5 miliar. Menurutnya anggaran IMF yang begitu besar tak dirasakan langsung oleh masyarakat. (Baca Juga: Elviana: Komisi XI DPR Dorong Menkeu Perbanyak Diklat Pengelolaan Dana Desa)

"Saya beri contoh, ada dana yang menonjol tapi tidak memberi efek langsung dan menyentuh langsung rakyat. Sedangkan yang menyentuh langsung hanya dianggarkan sebesar Rp 17,5 miliar tapi yang tidak berdampak langsung justru sampai Rp 810,17 miliar," tegasnya. 

Menjawab hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tersebut dapat dinikmati langsung untuk masyarakat Indonesia. Misalnya, melalui event organizer dan hotel untuk penginapan dilakukan oleh Indonesia. 

"Hotel jadi office, itu furnitur dan lain-lain untuk procurement dalam negeri. Jadi yang menikmati adalah masyarakat sendiri. Seperti komputer yang akan digunakan, nantinya akan dihibahkan ke sekolah-sekolah," terangnya. 

Dirinya pun mengatakan, acara tersebut justru bisa membuat industri perhotelan di Bali semakin berkembang. Pasalnya, bulan Oktober merupakan low season atau rendahnya permintaan kamar untuk hotel, namun dengan adanya acara tersebut, maka perhotelan tak akan sepi. 

"Oktober itu low season, bahkan hotel-hotel mau tawarkan ruangan dengan harga diskon. Dengan annual meeting ini malah banyak, saya katakan, jangan dikasih diskon, malah kalau bisa dinaikan sedikit karena yang datang itu delegasi," kata Sri Mulyani. 

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, anggaran Rp 810 miliar tersebut merupakan hasil cost sharing atau patungan dengan Bank Indonesia (BI). BI bakal menyumbang sebesar Rp 280-300 miliar. 

"Kami akan cost sharing dengan BI. Event ini kami estimated termasuk kemarin review untuk IT, karena IMF dan WB akan gunakan standar sana, termasuk i-Cloudnya, kami akan coba ini seefisien mungkin," terangnya. 

Pagu Anggaran Kemenkeu 2018 

Secara keseluruhan pada 2018, Kemenkeu mendapatkan anggaran sebesar Rp 45,68 triliun. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, memaparkan anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk setiap unit kerja di Kementerian Keuangan dalam menjalankan sejumlah program strategisnya. 

"Rencana kegiatan strategis tahun anggaran 2018, tugas dan ruang lingkup luas dan lebar dan sangat banyak. Meliputi berbagai kegiatan yang strategis. Untuk Setjen terdapat kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting pada tahun 2018 nanti di Bali," kata Hadiyanto. 

"Kemudian dari Ditjen Anggaran ada otomatisasi kegiatan administratif anggaran. Dari DJBC ada peningkatan kegiatan pengawasan bea dan cukai. DJPPR pengembangan jalur distribusi SBN Ritel secara online. DJKN akan ada kegiatan yang sangat penting berkaitan dengan revaluasi aset, kemudian Inspektorat Jendral peningkatan kapasitas internal audit capability modern," sambung dia. 

Sementara untuk Ditjen Pajak, kata Hadiyanto, akan melakukan modernisasi sistem perpajakan dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan akan melakukan peningkatan tata kelola keuangan daerah, sementara Badan Kebijakan Fiskal akan melakukan persiapan keanggotaan Indonesia pada gelaran financial action. 

Berikut anggaran ke masing-masing unit eselon I di 2018, antara lain: 

-Sekretaris Jendral Rp 19 triliun 

-Inspektorat Jendral Rp 118,341 miliar 

-Ditjen Anggaran Rp 154 miliar 

-Ditjen Pajak Rp 7,441 Triliun 

-Ditjen Bea Cukai Rp 3,3 triliun 

-Ditjen Perimbangan Rp 134 miliar 

-Badan Kebijakan Fiskal Rp 157 miliar 

-DJPPR Rp 119,511 miliar 

-Ditjen Perbendaharaan Rp 12,591 triliun 

-Ditjen Kekayaan Negara Rp 872 miliar -BPPK Rp 731 miliar.

(JP-Lee) 

Raker Komisi XI DPR RI dengan Badan Pusat Statistik BPS Pusat, Selasa (12/9/2017). " Termyata jumlah tenaga BPS itu sangat kurang di lapangan," kata Anggota Komisi XI DPR RI Elviana. (Istimewa)

Raker Komisi XI DPR RI dengan Badan Pusat Statistik BPS Pusat, Selasa (12/9/2017). " Termyata jumlah tenaga BPS itu sangat kurang di lapangan," kata Anggota Komisi XI DPR RI Elviana (ketiga dari kiri). (Istimewa)

Raker Komisi XI DPR RI dengan Badan Pusat Statistik BPS Pusat, Selasa (12/9/2017). " Termyata jumlah tenaga BPS itu sangat kurang di lapangan," kata Anggota Komisi XI DPR RI Elviana. (Istimewa)

Berita Lainnya