Foto: Puspen TNI |
Jambipos Online, Jakarta-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai telah berpolitik menyusul sejumlah pernyataannya akhir-akhir ini. Mulai dari perintah menonton film G30S/PKI hingga ucapannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata api yang kemudian diralat oleh Menkopolhukam Wiranto.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai Jenderal Gatot telah melakukan sejumlah manuver politik dalam setahun belakangan ini. Dia menyebut tiga contoh, yakni menunggangi momentum aksi demo 4 November (411) atau 2 Desember alias 212. Kedua, dengan mendorong momentum, misalnya melalui perintah nonton bareng film G30S/PKI. Ketiga, menciptakan momentum baru.
"Saya sudah lihat dia berpolitik sejak setahun lalu. Buat saya berat untuk mengatakan dia (Jenderal Gatot) tidak berpolitik," kata Muradi kepada wartawan, Selasa (26/9/2017). "Kalau dia gentlemen, baik-baik serahin komando, ya sudah saya berpolitik," tambah dia.
Dalam catatan detikcom, Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi menyatakan diri tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar. "Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja," ucap Gatot, 4 Mei 2017.
Padahal beberapa waktu sebelumnya, Polri baru saja menangkap sejumlah tokoh yang dianggap akan berbuat makar dengan menunggangi aksi-aksi massa. Meski terkesan sungkan, Kadiv Humas Irjen Setyo Wasisto kepada pers akhirnya menyatakan, "Penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur yang harus dilalui. Bukti, ada bukti. Bukti kan pasti ada," kata Setyo menanggapi pernyataan Jenderal Gatot.
Selang dua pekan kemudian, Jenderal Gatot kembali membuat sejumlah pihak tercengang. Saat tampil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, dia membacakan puisi 'Tapi Bukan Kami Punya'. Puisi karya konsultan politik Denny JA itu berisi kritik terhadap pemerintah.
"Kalau Panglima bermaksud dengan puisi ini untuk kritik pemerintahan Jokowi, salah alamat deh. Jangan-jangan ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri," ujar anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDI Perjuangan, 23 Mei 2017.
Secara terpisah, Ketua Setara Institute Hendardi menilai saat ini Jenderal Gatot tengah mencari momentum untuk memperkuat profil politiknya. Dia pun mengingatkan Presiden Jokowi berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI tersebut.
Kalaupun Presiden Jokowi akan mengambil sikap tegas kepada Gatot, ia menyarankan berupa tindakan normatif dan biasa-biasa saja. Hendardi yakin cara-cara berpolitik tidak etis yang kini diperagakan Jenderal Gatot perlahan-lahan akan layu.
"Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (25/9).
Penilaian bahwa Panglima TNI berpolitik juga datang dari Partai Demokrat. Ini menyusul sikap Panglima yang melaporkan data intelijen soal pembelian 5.000 pucuk senjata kepada para senior TNI ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi TNI.
"Bagi kelangsungan demokrasi, kita semua cukup waras untuk memahami pemesanan 5.000 senjata serbu oleh Badan Intelijen. Bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Panglima TNI Jenderal Gatot pada Jumat pekan lalu sudah menjawab soal tudingan dia berpolitik. Menurutnya, tak jadi masalah jika ia dituduh bermain politik.
"Kalau politik, apa saja dipolitisasi, kamu-kamu saja bisa dipolitisasi. Jadi biarin aja," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela Jenderal Gatot. Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa Jenderal Gatot tidak berpolitik. (JP)
Sumber: https://news.detik.com)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE