Buwas: BNN Tidak Ragu Tembak Mati Penjahat Narkoba

Kepala BNN Komjen (Pol) Budi Waseso (Buwas).

Jambipos Online, Jakarta- Jumlah konsumen narkoba yang sudah mencapai 6 juta orang menunjukkan bahwa Indonesia sudah masuk situasi darurat narkoba. Jumlah pemakai narkoba yang terpantau hanyalah puncak dari gunung es. Dalam kenyataan, pengguna narkoba jauh lebih besar dari yang terpantau akibat merajalelanya para bandar narkoba beroperasi di negeri ini. Karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) tidaj akan ragu menembak mati para penjahat narkoba, baik itu penyelundup, bandar, dan pengedar narkoba yang melarikan diri.

"Pengedar narkoba yang melawan akan ditembak di tempat. Sejak 2015, Presiden sudah menyatakan bahwa Indonesia darurat nakoba. Kepala negara mengingatkan kita semua agar lebih serius menangani narkoba," ujar Kepala BNN Komjen (Pol) Budi Waseso (Buwas) dalam diskusi dengan pers di kediamannya di Bulak Rantai, Kramatjati, Jakarta Timur, Sabtu (26/8).

Tembak di tempat bagi penjahat narkotika, kata Buwas, bukan kemauan BNN, tetapi perintah undang-undang. Sesuai amanat UU, Presiden Jokowi sudah memerintahkan aparat BNN dan Polri untuk tembak di tempat para penyelundup narkoba dari luar negeri, bandar, dan pengedar di Indonesia.

Tetapi, BNN tak bisa bekerja sendiri. Permasalahan di narkotika sangat kompleks dan luas. Faktor demand pull atau tarikan permintaan masih sangat besar dan pasokan nyaris sulit dikontrol mengingat wilayah Indonesia yang luas dengan perairan yang mencapai lebih dari 70 persen.

Untuk mencegah dan mengatasi bahaya narkotika, kata Buwas, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua institusi negara dan instansi pemerintah serta dukungan dari masyarakat.

Upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan sinergi BNN dengan Polri dan TNI. BNN perlu mendapat dukungan penuh dari kedua institusi tersebut, mengingat aparat Polri dan TNI berada di seluruh wilayah Indonesia. Polri adalah aparat penegak hukum, sedangkan TNI sangat efektif dalam operasi penangkapan.

Komitmen dari institusi negara dan instansi pemerintah, demikian Buwas, dapat ditunjukkan lewat pelaksanaan tes urine untuk setiap pegawai dan pejabat. Biaya tes urine Rp 100.000 per orang ditanggung instansi negara dan pemerintah sebagai wujud nyata komitmen pemberantasan narkotika. Pejabat dan pegawai di instansi BNN menjalankan tes urine rutin.

Buwas mengharapkan agar Polri, TNI, kementerian, pemprov, pemkab, pemkot, semua instansi legislatif, dan yudikatif menjalani tes urine. Lewat kewajiban menjalankan tes urine, pejabat dan pegawai yang menjadi pengguna narkotika bisa segera diketahui dan juga bisa segera direhabiitasi.

Buwas mengakui, di instansi penegak hukum, seperti BNN dan Polri, ada oknum anggota yang menjadi pengedar. Karena posisi dan peran mereka yang sangat penting, anggota yang terlibat sebagai pengedar narkotika harus ditembak mati. Demikian pula anggota yang menerima suap dari bandar narkotika.

"Kalau ada anggota yang pengkhianat, tembak mati saja. Itu sudah sesuai SOP. Ini berlaku bagi saya juga. Saya harus beri teladan. Kalau saya terbukti terlibat, saya sendiri yang akan menembakkan pistol ke diri saya," ujar pria yang punya hobi berburu.

Godaan di BNN sangat besar, karena bandar dan para pengedar pantang mundur mencari "mangsa", yakni pengguna narkotika. Mereka yang sudah menjadi pemakai akan terus dijaga agar tetap menjadi pengguna dan diupayakan menjadi pengedar. Bisnis narkotika adalah bisnis besar, ratusan triliunan rupiah, yang membuat siapa saja bisa tergoda jika tidak punya komitmen kuat.

Bisnis Narkoba Rp 150 T
Dalam waktu dekat, BNN akan mengungkap bisnis narkotika di atas Rp 150 triliun. Pihaknya sudah memiliki bukti. "Tinggal mencari waktu yang tepat," kata Buwas.

Sejumlah bandar narkotika, masing-masing, bernilai puluhan triliunan rupiah juga tengah diselidiki BNN. Angka-angka itu menunjukkan berapa besarnya bisnis narkotika. Aparat yang tidak punya integritas dan bermental pengkhianat akan tergiur.

Para petugas BNN hingga pejabatnya, demikian Buwas, tak luput dari godaan. Petugas BNN yang tidak punya integritas akan sangat mudah mencari uang Rp 1 miliar per hari. Karena itu, tingkat kesejahteraan petugas BNN perlu dinaikkan.

"Dalam kenyataan, banyak kasus korupsi yang pelakunya orang kaya. Tetapi, petugas BNN yang mengalami tekanan ekonomi terlalu besar akan mudah tergoda di lapangan," papar putra anggota Kopassus itu.

Saat ini terdapat 4.700 tenaga BNN yang tersebar di 34 provinsi dan 256 kabupaten. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, idealnya jumlah petugas di BNN sekitar 74.000. Tingkat kesejahteraan mereka pun perlu dinaikkan. Anggaran BNN tahun 2017 sebesar Rp 1,3 triliun sama sekali tidak memadai. Satu kasus narkotika saja nilainya bisa puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.

Sistem pengalokasian anggaran untuk BNN saat ini berbasis jumlah kasus. Buwas menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menetapkan anggaran BNN berdasarkan jumlah kasus yang dibatasi hanya 100 kasus setahun.

"Lha, bagaimana kalau satu tahun ada lebih dari 100 kasus dan dalam kenyataan memang seperti itu. Ya, minimal untuk jangka pendek, sebagian aset bandar dan pengedar narkotika yang disita negara dikembalikan ke BNN. Itu fair," ujarnya di rumahnya yang sederhana di kawasan Bulak Rantai.

Hingga saat ini, sudah cukup banyak hasil pencucian uang dari bisnis narkotika yang disita Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Pengunaan sebagian hasil sitaan aset kejahatan narkotika akan sangat membantu operasional BNN. Dia mengakui, pemotongan anggaran BNN sangat mengganggu kegiatan operasional BNN.

Komitmen negara terhadap pencegahan dan pemberantasan, lanjut Buwas, perlu juga ditunjukkan lewat alokasi anggaran yang cukup, baik untuk menambah petugas maupun tingkat gaji dan biaya operasi menangkap pengedar dan bandar narkoba. Peralatan yang dimiliki BNN minimal sama dengan para bandar agar bisa mendeteksi dan menangkap mereka.

"Teknologi BNN tak boleh kalah dari bandar kalau kita mau serius berantas narkotika," tegasnya.

Buwas juga menkankan pentingnya laboratorium narkotika untuk meneliti berbagai produk yang diperdagangkan di Indonesia. Saat ini, terdapat 800 jenis narkoba baru. Tetapi, Indonesia baru menemukan 66 jenis karena keterbatasan laboratorium.

Tetap Semangat

Memimpin BNN sejak 8 September 2015, Budi baru mengakhiri masa tugasnya setahun lagi. Ia akan fokus pada pekerjaannya hingga akhir jabatan, meski mengaku lelah dan diisukan digadang menjadi calon gubernur Jawa Tengah.

Menurut pria kelahiran Pati, Jateng, 19 Februari 1961 itu, pencalonan bisa saja ia pertimbangkan setelah ia mengakiri tugas di BNN. Itu berarti ia tidak bisa dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018, karena pendaftaran calon dimulai 1 Januari 2018 dan masa kampanye digelar pada 15 Februari 2018.

Meski mengakui lelah, Buwas menegaskan dirinya tetap semangat menunaikan tugas hingga akhir jabatan. Ia lelah karena merasa BNN seperti bekerja sendirian tanpa dukungan yang memadai dari instansi lain.

Walau narkoba sudah dinyatakan sebagai extra ordinary crime dan Presiden Jokowi menyatakan Indonesia darurat narkoba, anggaran untuk BNN malam dipotong. Salah satu faktor yang membuat ia tetap bersemangat adalah dukungan dari Polri dan TNI yang ikut menumpas oknum aparat yang menjadi pengedar. Sejak menjadi kepala BNN, ia sudah beberapa kali melakukan operasi untuk menangkap oknum Polri dan TNI yang sedang pesta narkoba.

"Kuncinya, BNN tidak boleh arogan," ujar kapolda Gorontalo tahun 2012.

Setelah mendapat data akurat, pihaknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan Polri dan TNI. Lewat koordinasi itu, Polri dan TNI memperkuat BNN dengan pasukannya. Saat menggerebek anggota Polri, polisi berada di depan dan saat menangkap oknum TNI, pasukan TNI di depan.

Ke depan, BNN akan meningkatkan sinergi dengan Polri dan TNI. BNN juga akan menambah anjing pelacak dan peralatan untuk memburu para pengedar dan bandar narkoba. Pusat pelatihan penanganan narkoba dan panti rehabilitasi pengguna narkoba akan diperkuat. Buwas juga berencana membangun museum narkoba di Lido, Bogor, Jawa Barat.

Dukungan masyarakat, demikian Buwas, sangat penting untuk menurunkan jumlah pemakai yang saat ini sudah mencapai 6 juta orang, sebuah pasar yang menggiurkan. Sedangkan pemberantasan pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) sangat tergantung pada dukungan Kementerian Hukum dan HAM.(JP)