Jambi Alami Kerugian Rp 12 Triliun Akibat Bencana Asap
Menteri Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri Singapura, Muhammad Maliki Osman (kiri) dengan Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar (kanan) di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (27/7/2017) siang. IST |
Jambipos Online, Jambi-Pemerintah Negara Singapura siap membantu untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan karena memiliki lahan gambut yang cukup luas. Singapura juga menghimbau agar tidak lagi terjadi bencana seperti tahun 2015 lalu di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri Singapura, Muhammad Maliki Osman saat melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar di Kantor Gubernur Jambi, Kamis (27/7/2017) siang.
Pada pertemuan itu, Muhammad Maliki Osman menyampaikan kesiapan Pemerintah Negara Singapura untuk membantu Pemprov Jambi untuk mencegah terjadinya Karhutla terutama di lahan gambut di Provinsi Jambi.
Disebutkan, saat ini Pemerintah Negara Singapura sudah mengetahui bahwa Pemprov Jambi sedang bekerja keras untuk mencegah Karhutla, agar tidak terjadi lagi seperti tahun 2015 Lalu.
“Jika ada yang diperlukan sampaikan kepada kami, agar kami memberikan yang diperlukan,” ujar Maliki.
Sebelumnya, Pemprov Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi kini tengah memadamkan titik api yang timbul di Kabupaten Tebo, Batanghari, Muarojambi, Bungo.
Jangan Ulangi Lagi Kelalaian Tahun 2015
Menurut catatan Jambipos Online, Gubernur Jambi Zumi Zola dalam berbagai kesempatan mengingatkan pihak berkepentingan dan seluruh kepala daerah se Provinsi Jambi untuk tidak mengulangi lagi kejadian bencana asap di Provinsi Jambi seperti tahun 2015 lalu.
Akibat dampak kebaran hutan dan lahan pada tahun 2015 di Provinsi Jambi yang luasnya mencapai 130.000 hektar, kerugian mencapai kurang lebih Rp12 triliun.
Besarnya kerugian tersebut tentunya berimbas pada penurunan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi.
Sementara jumlah hot spot pada tahun 2015 sebanyak 1.654 titik. Dari data yang dicatat Pemerintah Provinsi Jambi, 90% kebakaran hutan dan lahan akibat perbuatan manusia, 10% karena faktor alam.
Zola menjelaskan, setidaknya ada tiga penyebab kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada tahun 2015. Penyebab pertama yakni dunia usaha belum secara maksimal menyediakan SDM dan sarana prasarananya, sekat kanal saat itu belum maksimal, baik jumlah maupun fungsinya, dan kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
Zola menambahkan, karhutla di Provinsi Jambi tahun 2015 diperparah karena banyanya kebakaran yang terjadi di lahan gambut.
“Total lahan gambut di Provinsi Jambi kurang lebih 900.000 Ha, yang mayoritas berada di 3 kabupaten, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi,” sebut Zola.
“Strategi pencegahan yang kami lakukan saat ini, membentuk Posko Satgas Pencegahan dan Pegendalian Karlahut, deteksi dini hot spot yang setiap hari kami laporkan kepada Ibu Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kami mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pemegang izin (lahan) wajib membuat sekat kanal dan embung air, sesuai arahan Ibu Menteri, kami sosialisasikan kepada semua perusahaan,” ujarnya.
“NGO memfasilitasi mambantu kami untuk membangun sekat kanal, sumur hydrant, dan juga embung air pada areal gambut di luar daerah pemegang izin. Dengan kemampuan yang kami miliki, menyiapkan SDM, sarana-prasarana, juga sosialisasi kepada masyarakat, melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan maklumat kesepakatan sesuai arahan dari Ibu Menteri, salah satunya adalah punishment (hukuman) baik penjara maupun denda. Kami tambahkan satu, perusahaan yang dengan sengaja membakar, atau lelet dan tidak tanggap memadamkan titik api, saya rekomendasikan untuk dicabut izinnya,” terang Zola.
“Sekat kanal, kami monitor pembuatannya di perusahaan-perusahaan, salah satunya di WKS, dari 426 unit, sudah terbangun 300 unit dan saya sudah cek, sesuai dengan arahan dari Menteri PU, waktu pertemuan sebelumnya di Kementerian Kehutanan. Kami merekomendasikan WKS untuk menyiapkan 2 unit helikopter untuk water bombing. Kami juga melakukan sekat kanal di Tahura, sudah 2 unit yang dibuat dan akan ditambah 5 unit lagi,” tutur Zola. (JP-Asenk Lee)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE