PU Provinsi Jambi Rakor Bersama Anggota DPR RI ( H Bakri)

Dinas Pekerjaraan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Provinsi Jambi menerima kunjungan Anggota Komisi V DPR RI H Bakri dalam rangka rapat koordinasi (rakor) terkait serapan anggran APBN serta rencana pembangunan tahun 2018, Senin (3/7/2017).IST

Jambipos Online, Jambi-Dinas Pekerjaraan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Provinsi Jambi menerima kunjungan Anggota Komisi V DPR RI H Bakri dalam rangka rapat koordinasi (rakor) terkait serapan anggran APBN serta rencana pembangunan tahun 2018, Senin (3/7/2017).

H Bakri meminta kepada seluruh satuan kerja (satker) di Dinas PU-PR Provinsi Jambi memaparkan rencana strategis kegiatan tahun 2018 mendatang. Ini bertujuan agar pengawasan di pusat lebih mudah.

“Anggaran APBD tidak ada apa-apanya dibandingkan APBN. Maka dari itu, perlu koordinasi untuk mendapatkan anggaran APBN sebanyak banyak membangun Jambi,” kata Bakri.

Politisi PAN Dapil Provinsi Jambi ini menambahkan, koordinasi harus dilaksanakan sesegera mungkin, mengingat di pusat sudah memasuki tahap pembahasan anggaran. “Sesuai tupoksi yang saya miliki, saya akan berupaya semaksimal mungkin mengawal seluruh usulan dari pemerintah daerah,” katanya.

Sebanyak 1500 Usulan Proyek

Seperti diberitakan Jambipos Online sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mencatat sebanyak 1500 usulan program pekerjaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2018. Usulan program pekerjaan infrastruktur itu kini masih dalam tahap verivikasi di Pusat.

Kadis PUPR Provinsi Jambi Ir Dody Irawan MT Senin, (3/7/17) meninjau Drainase Lorong Riska Tani Komplek Teluk Permai Kelurahan Simpang IV Sipin Telanaipura, Kota Jambi.IST

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr Diani Sadia Wati SH LLM pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018, dengan Tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dalam Rangka Percepatan menuju “Jambi TUNTAS 2021,” bertempat di Ratu Covention Center (RCC), Rabu (5/4/2017) lalu.

Menurut Diani Sadia, dari jumlah 1500 itu kewenangan pekerjaan terbagi oleh Pemerintah Kabupate/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sebanyak 322 item itu ada di Dirjen Bina Marga Kementerian PU-PERA. Sisanya pada bidang lain yang menyangkut mendukung aksesibilitas, serta berbagai rencana indikatif pembangunan infrastuktur yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Provinsi Jambi.

Disebutkan, usulan program dukungan pembangunan infrastukturdari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo 32 usulan, Bungo 41, Kerinci 43 usulan, Kota Sungai Penuh 92 usulan, Kabupaten Merangin 29 usulan, sarolangun 62 usulan, Batanghari 44 usulan, Kota Jambi 20 usulan, Pemkab Muarojambi 35 usulan, Tanjabtim 49 usulan dan Pemkab Tanjabbar 44 usulan.

“Usulan itu akan diverifikasi dengan mengacu kepada skala prioritas sejalan dengan isu strategis. Lewat pertemuan ini sangat penting untuk memberikan pikiran dalam upaya mendorong kebijakan-kebijakan pembangunan dalam Provinsi Jambi dan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional,” katanya.

Disebutkan, perkuatan pelaksanaan kebijakan dengan money follow programme, dimana pendekatan perencanaan money follow programme melibatkan Kementerian/Lembaga untuk mendukung prioritas nasional dalam Musrenbang Nasional.

“Musrenbang ini bertujuan untuk membahas kerangka ekonomi makro tahun 2018, pembangunan prioritas nasional tahun 2018, kebijakan penyelarasan RKPD dan RKP, serta RKP tahun 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Jambi,” kata Diani.

Lebih lanjut, Diani menyampaikan, dalam mendukung pembangunan di Provinsi Jambi, beberapa proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan yaitu Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, Rekonstruksi Jalan Bangko- Sungai Penuh – Batas Provinsi Sumatera Barat, Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo (Kerinci), dan Peningkatan Kapasitas Jalan Merlung – Lubuk Kambing – Simpang Niam untuk mendukung aksesibilitas, serta berbagai rencana indikatif pembangunan infrastuktur yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Provinsi Jambi.

“Pelaksanaan Musrenbang di Provinsi Jambi perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah,” kata Diani.

Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jambi H Zumi Zola, Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, Pj.Sekda Provinsi Jambi, Drs.H.Erwan Malik,MM, Anggota Komisi XI DPR RI Dra Elviana MM, Anggota Komisi V DPR RI H Bakri, Anggota DPD RI Dapil Jambi Hj Uteng , Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof.Dr.Ir.Hasanuddin Z.Amidin,Sc,Eng, Sekretaris Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr Dadang Rukmana SH,CES,DEA, Forkompinda Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se Provinsi Jambi serta para undangan lainnya. (JP-Asenk Lee)