 |
| Jon Akbar saat orasinya dengan mengalungkan rantai besi dileher di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (10/7/2017). IST |
Jambipos Online, Jambi-Puluhan massa yang mengatasnamakan orang tua murid peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMAN di Kota Jambi melakukan aksi unjurasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (10/7/2017).
Mereka mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, DPRD dan Gubernur Jambi untuk meninjau ulang siswa yang lolos PPDB online. Secara khusus mereka meminta Gubernur Jambi Zumi Zola menindak lanjuti Surat Edaran Kemendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang PPDB Tertanggal 6 Juli 2017.
Kini kopian surat edaran Kemendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang PPDB ini sudah banyak beredar pada orang tua siswa yang anak mereka belum masuk lewat jalur lingkungan. Persoalan kisruh PPDB di daerah yang disuarakan Komisi X DPR RI di Pusat, ternyata mendapat respon oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy.
“Apakah sesuai dengan Perkemendikbud no 17 tahun 2017 menerapkan sistem zonasi dimana pemda wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik yang mengalami perpindahan domisili," kata Jon Akbar dalam orasinya, dengan mengalungkan rantai besi dileher, Senin (10/7/2017).
Mereka juga meminta melibatkan insan pers, ormas dan LSM serta tokoh masyarakat agar terbagunya transparansi dan akuntabel.
“Jika peninjauan ulang banyak siswa di luar zonasi yang lolos pada sekolah tersebut, saya meminta dengan hormat kepada tuan dan nyonya pejabat Diknas, DPRD, dan tuan rajo Gubernur Jambi, untuk dapat menyelenggarakan PPDB ulang," kata Jon Akbar.
Hingga kini ratusan calon siswa SMAN di sejumlah SMAN di Kota Jambi belum masuk terjaring disekolah yang kediaman mereka tak jauh dari lokasi sekolah. (JP-Lee)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE