Opini WTP, Bukti Kinerja Akuntabilitas Pemkot Jambi Semakin Baik

Jambipos Online, Jambi-Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintahan Kota Jambi sebagai bukti kinerja akuntabilitas Pemkot Jambi semakin baik.

Waktu yang panjang hampir 71 tahun lamanya Pemkot Jambi menunggu untuk mendapat pengakuan Opini WTP dari BPK RI terhadap LHP-LKPD Pemkot Jambi.

Dibawah kepemimpinan Walikota Jambi H Syarif Fasha, akhirnya opini WTP bisa dicapai. Semoga saja Opini WTP ini berkelanjutan. Kepemimpinan H Syarif Fasha sudah menunjukkan kesungguhan dan integritas dalam pengelolaan keuangan dan aset Pemerintahan Kota Jambi.

Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, Walikota Jambi Syarif Fasha dan jajaran berhasil membawa Kota Jambi meraih predikat opini WTP atas LKPD Pemkot Jambi Tahun Anggaran 2016 (audited).

Bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jambi, Selasa 30 Mei 2017, Walikota Jambi Syarif Fasha dengan bangga menerima hasil pemeriksaan keuangan itu, yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jambi, Drs Parna MM, dengan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Sartono SH M Hum, serta beberapa pejabat Pemerintah Kota Jambi.

Pemeriksaan BPK RI itu ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kota Jambi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan Pemkot Jambi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAKIP), efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Kota Jambi tahun 2016 tersebut, diperoleh opini WTP.

Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Drs Parna saat penyerahan hasil pemeriksaan LKPD itu memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Jambi yang telah berhasil bangkit dan bertransformasi memperbaiki kinerja keuangan yang sebelumnya mendapat opini Disclaimer, menjadi WTP.

Keberhasilan itu tidak terlepas dari kesungguhan Pemkot Jambi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Selain itu tambahnya, selama proses pemeriksaan LKPD, Pemkot Jambi sebagai auditee (pihak yang di audit), cukup membantu pihak auditor (BPK-red) dalam menyediakan bukti kebenaran formal dan material yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

Menurutnya, Pemkot Jambi bersikap kooperatif dalam memberikan data-data yang diperlukan, sehingga memudahkan BPK untuk menentukan opini dan hasil pemeriksaan LKPD itu.

“Opini yang diberikan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah Opini WTP (Unqualified opinion),” katanya. Walikota Jambi H Syarif Fasha mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas perolehan predikat opini WTP atas LKPD Pemkot Jambi itu.

71 Tahun Menunggu

“Penghargaan ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Sejak 71 tahun berdirinya Pemerintahan Kota Jambi ini, baru tahun ini kita dapat meraih prediket WTP. Hal ini patut kita syukuri dan kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas independensi dan profesionalitas BPK RI,” ujarnya.

Syarif Fasha mengungkapkan bahwa raihan opini ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Jambi dan sinergitas, serta dukungan dari DPRD Kota Jambi dan seluruh masyarakat Kota Jambi.

“Kami telah belajar dari masa lalu, dengan kesungguhan dan niat yang tulus, serta semangat seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Jambi, untuk membuktikan Pemerintah Kota Jambi layak mendapatkan opini WTP,” sebutnya.

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir masa kepemimpinan Walikota Jambi H Syarif Fasha tampak semua jajaran OPD Pemkot Jambi terus melalukan berbagai perbaikan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Terlebih lagi sebelumnya Pemkot Jambi memang telah mendapat banyak warisan persoalan yang kompleks seperti persoalan aset sejak tahun 2005 yang tidak tuntas dibenahi.

Pemkot Jambi pun saat ini terus memperbaiki akuntabilitas kinerja daerah. Hal itu dibuktikan saat Pemkot Jambi sempat mendapat opini disclaimer.

Ternyata hal itu tidak melemahkan jajaran Pemkot Jambi, bahkan justru menjadi motivasi untuk memperbaiki akuntabilitas pemerintah daerah.

Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas perangkat daerah Pemkot Jambi pun tampak bahu membahu melakukan upaya perbaikan akuntabilitas kinerja tersebut.

Sementara Plt Sekda Pemkot Jambi Muhklis mengatakan opini WTP dari BPK RI yang diterima Pemkot Jambi sebagai cerminan keberhasilan kinerja Walikota Jambi H Syarif Fasha berserta jajaran aparatur dalam mengelola keuangan serta aset daerah dengan baik.

Ditempat yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Jambi, Erwansyah mengatakan perolehan itu adalah bukti Walikota Jambi telah berhasil mewujudkan 3 tahun Kota Jambi Bangkit dan menuju Kota Jambi Terkini.

Terpisah, Asisten Admininstrasi Umum Sekda Kota Jambi Obliyani mengatakan arahan dan ketegasan yang diberikan Walikota Jambi dalam melakukan perbaikan, evaluasi, dan monitoring terhadap rekomendasi BPK RI Perwakilan Jambi terus dilaksanakan hingga akhirnya berhasil memperbaiki akuntabilitas kinerja daerah.

“Sesuai arahan bapak Walikota dan rekomendasi BPK kami terus intens bekerja, dan Alhamdulillah upaya yang kami lakukan membuahkan hasil yang terbaik,” kata Obliyani.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Jambi, Hafni Iliyas, mengatakan opini disclaimer pada tahun lalu ikut memberikan motivasi guna memperbaiki kinerja daerah khususnya masalah aset.

“Bapak Walikota sangat memberikan dukungan penuh bagi perbaikan yang kami lakukan, beliau juga turun langsung memberikan bimbingan dan arahan kepada semua OPD. Tidak hanya memberikan arahan namun beliau juga rutin melakukan evaluasi serta memonitoring hasil-hasil capaian yang kami lakukan,” katanya.

Hafni menambahkan saat ini penyajian laporan keuangan berbasis akrual dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Jambi sudah sangat baik dan tertata, oleh karenanya ia optimis tahun depan akan menjadi semakin baik.

“Kami yakin dan optimis dengan hasil ini akan dapat terus dipertahankan pada masa yang akan datang, bahkan meningkat,” katanya.

Ispektorat Pemkot Jambi mamang rutin melakukan review dan evaluasi tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang ada di instansi Pemerintah Kota Jambi. Kemudian Inspektorat juga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Bersamaan itu BPKAD Kota Jambi, juga terus melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan yang akuntabel. Memberikan reward pada pengurus dan penyimpan barang, serta melakukan inventarisasi barang pada seluruh OPD dilingkup Pemkot Jambi. Dukungan jajaran Bidang Aset di BPKAD juga sangat menentukan.

Bidang Aset gencar melakukan koordinasi pada seluruh OPD terhadap perbaikan data aset yang sebelumnya menjadi objek temuan dengan nilai seluruhnya Rp 1, 6 triliun hingga akhirnya menjadi nihil.

Selain itu bidang Aset juga rutin melakukan tugas penelusuran terhadap objek yang tidak diketahui dan tidak tercatat, termasuk juga dengan melakukan perbaikan pelaporan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016, serta memperbaiki laporan aset sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sejak Agustus 2016 terhadap opini disclaimer pemerintah Kota Jambi.

“Baru tahun 2016 ketika disclaimer kita bersama-sama didampingi BPKP melakukan perbaikan. Pekerjaan lebih beratnya karena ada perubahan OPD. Tapi Bapak Wali Kota Syarif Fasha berkomitmen dan turun tangan langsung agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab terhadap aset-aset di OPD-nya masing-masing,” kata Deky Subianda.

Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Jambi, berhasil melakukan evaluasi, penataan, dan pembinaan terhadap penggunaan dana BOS yang menjadi temuan sejak tahun 2006. Dinas Pendidikan juga rutin melakukan pembinaan pada sekolah-sekolah se-kota Jambi terhadap penggunaan anggaran. (JP-Lee/Humas)