“Keanggotaan
TPID yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan daerah, Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Jambi, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya diharapkan
mampu membuka jalan bagi terbangunnya sinergisitas dan koordinasi kebijakan
dalam konteks stabilisasi harga,” ujar wagub.
Menurut Wagub, kenaikan harga
barang yang tidak terkendali akan menyebabkan tingginya angka inflasi, dan
inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus
turun, sehingga standar hidup masyarakat akan menurun. “Pada sisi lain, inflasi
yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi
pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan,” kata Wagub.
Wagub menuturkan, dalam konteks
pengendalian inflasi daerah diingatkan kembali agar kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) bidang pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur, dan
perdagangan perlu melaksanakan roadmap program kerja pengendalian inflai
daerah jangka panjang hingga tahun 2021 secara konsisten serta melaporkannya ke
TPID Provinsi Jambi. “Hal ini saya sampaikan mengingat masalah inflasi sebagai
salah satu indikator strategis pembangunan,” tutur Wagub.
“Terkait dengan optimalisasi
tugas TPID Provinsi Jambi, maka dengan ini saya instruksikan kepada jajaran OPD
hendaknya, pertama, mempercepat penyelesaian dasar hukum operasi
pasar produk pangan yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, kedua,
mempercepat kerjasama antar daerah terutama daerah yang mengalami surplus
pangan baik dalam Provinsi Jambi maupun dengan daerah di luar Provinsi Jambi, ketiga,
mendorong efisiensi perdagangan terutama perdagangan pangan melalui
optimalisasi Lelang Forward untuk produk pangan serta mulai merintis sistem
resi gudang produk pangan, bekerjasama dengan pihak perbankan dan BUMN di
Provinsi Jambi, dan keempat, mempercepat efektivitas lembaga
penjamin kredit daerah serta program asuransi pertanian, peternakan dan
perikanan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) atau Jasindo,” sambung Wagub.
Berkaitan dengan ketersediaan
bahan pangan, Wagub menghimbau para bupati/walikota dan instansi teknis terkait
untuk mendorong upaya peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan tidur, penggunaan
bibit unggul, penyediaan saprodi pertanian dan perbaikan infrastruktur
pendukung.
Selain itu, perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga penelitian,
akademisi, organisasi kemasyarakatan dan aparat kemananan (TNI/Polri).
“Sedangkan berkaitan dengan aspek konsumsi, saya menghimbau agar segenap
aparatur pemerintah dan keluarganya untuk membiasakan mengkonsumsi pangan yang
dihasilkan di Provinsi Jambi. Adapun berkaitan dengan aspek pendanaan, saya
menginstruksikan agar instansi yang tergabung dalam TPID untuk memiliki
anggaran rutin guna keperluan koordinasi seperti rapat, inspeksi mendadak, dan
kunjungan kerja yang berkaitan dengan kegiatan stabilisasi harga bahan pangan,”
pungkas Wagub.
Penjabat Sekretaris Daerah
(Pj.Sekda) Provinsi Jambi, Drs. H. Erwan Malik, MM selaku Ketua TPID Provinsi
Jambi menyampaikan bahwa pelaksanaan High Level Meeting TPID ini
merupakan agenda rutin TPID Provinsi Jambi yang dilaksanakan setiap tahun.
“Selain untuk mendengarkan arahan Gubernur Jambi dalam perencanaan kegiatan/program
kerja TPID di seluruh wilayah Provinsi Jambi, acara High Level Meeting juga
menjadi wadah dalam melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan
masing-masing TPID kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga di daerah
serta memperkuat kerjasama dan koordinasi antara TPID yang ada di Provinsi
Jambi,” jelas Pj. Sekda.
Erwan Malik mengatakan, TPID
berkomitmen untuk memastikan distribusi barang-barang kebutuhan pokok melalui
kegiatan inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) pada akhir Mei 2017.
“Kegiatan sidak juga dilakukan menjelang bulan
Ramadhan pada akhir Mei 2017 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi.
Kegiatan sidak tidak hanya memantau arus distribusi barang, tetapi juga
memantau stok barang kebutuhan pokok, dan menjaga kualitas barang agar aman
dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan sidak dilakukan di pasar dan di
gudang-gudang distributor bahan pangan dan energi, bekerjasama dengan aparat
penegak hukum dan instansi vertikal terkait,” lanjut Sekda.
Sekda menambahkan bahwa sebagai
organisasi yang dinamis dan terus berkembang, TPID juga menyadari pentingnya
pengembangan Sumber Daya Manusia anggota melalui capacity bulding tim
kebijakan TPID provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi merencanakan untuk berdiskusi
bersama Bappenas Republik Indonesia untuk membahas program pengendalian inflasi
pemerintah pusat dan daerah, kendala-kendala yang dihadapi, serta rekomendasi
yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala
Perwakilan Bank Indonesia Jambi, V. Carlusa dalam sambutannya menyampaikan,
inflasi Provinsi Jambi pada Triwulan II 2017 diperkirakan berada dikisaran
4,92% - 5,42% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (2,85%
yoy), sedangkan inflasi pada akhir tahun diperkirakan pada kisaran 4,19% -
4,69% (yoy).
“Secara keseluruhan, inflasi
tahun 2017 dipengaruhi oleh kemungkinan kenaikan harga BBM, dampak kenaikan
tarif tenaga listrik serta kelangkaan bahan pasokan akibat kondisi cuaca yang
mempengaruhi hasil panen tanaman terutama sayuran. Sementara faktor yang
mendorong inflasi lebih tinggi dari proyeksi adalah anomali cuaca, tarif tenaga
listrik, dan kenaikan harga BBM,” jelas Kepala Perwakilan BI Jambi.
V. Carlusa mengharapkan supaya
High Level Meeting TPID Provinsi Jambi dan Forum Komunikasi Kajian Ekonomi dan
Keuangan Regional (KEKR) dapat memberikan manfaat bagi peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. (JP-Humas)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE