Gubernur Jambi: Tindak Tegas Spekulan Pangan Jelang Ramadhan

Jambipos Online, Jambi- Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli mengingatkan agar tidak ada spekulan pangan jelang Bulan Ramadhan. Zumi Zola juga meminta Tim Siber Pangan untuk menindak tegas para spekulan pangan di Jambi. Dia juga meningkatkan koordinasi untuk pengamanan pangan Provinsi Jambi, dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengupayakan agar tidak terjadi lonjakan harga pangan.

Pada Selasa (23/5/2017) siang, Zola memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Agenda rapat koordinasi tersebut adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penambangan emas tanpa izin (PETI) illlegal drilling, ketahanan pangan, dan Kesiapan Menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Dalam rapat koordinasi yang diikuti oleh pihak TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait terbut, Zola menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan terutama menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, Zola menegaskan, dalam upaya mengamankan pangan, jika ada penimbun pangan, akan ditindak tegas.

Zola mengatakan, ketersediaan pangan sangat penting dan berpengaruh pada perubahan harga di pasar termasuk saat mendekati bulan Ramadhan.

“Pangan merupakan kebutuhan dasar yang jika tidak ditangani dengan baik akan membuat masyarakat menjadi kesulitan. Pangan ini adalah kebutuhan dasar kalau tidak tersedia maka akan kolaps, untuk itu pentingnya lebih memperhatikan sektor pangan. Dan saya sangat mengapresiasi kabupaten/kota telah memberikan perhatian lebih kepada bidang pertanian,” ujar Gubernur.

Menghadapi Bulan Ramadhan, lanjut Zola, pemerintah harus turun tangan dalam menekan harga barang jangan sampai melambung tinggi, dan mewaspadai jika ada oknum yang bisa menimbun pangan.

”Saya berharap Bulog dapat lebih maksimal, dan berdasarkan sidak kami 6 (enam) bulan ke depan untuk beras, gula, daging beku berada pada stok aman. Jika memang diperlukan untuk keperluan bawang maka pemerintah akan menyediakannya, sedangkan pemerintah daerah akan melakukan pasar murah di titik-titik strategis dengan melibatkan bulog,” jelas Zola.

Zola menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Tim Satgas Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk dapat memantau harga pangan. “Kita juga akan meminta PLN untuk mengupayakan tidak terjadinya pemadaman listrik supaya masyarakat tidak terganggu dalam menjalankan ibadahnya,” tambah Zola.

Zola menyampaikan, rakor tersebut merupakan pemantapan persiapan untuk dapat menekan dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta permasalahannya, langkah-langkah sudah dilakukan oleh pemerintah daerah beserta TNI/POLRI serta pihak terkait lainnya diantaranya dengan memperkuat dasar hukum melalui Pergub dan Perda, membentuk Tim Restorasi Gambut, Posko Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Maklumat tentang Karhutla, deteksi dini untuk pemantauan hot spot, melaksanakan rakor pencegahan Karhutla, pelatihan teknis dan pembentukan masyarakat peduli api.

Zola mengungkapkan, hal yang juga harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan terus melakukan monitoring terutama kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan.

"Deteksi dini sudah kita lakukan, monitoring sangat penting terutama kepada dunia usaha apalagi yang memiliki lahan yang begitu luas seperti WKS dan perusahaan lain di daerah masing masing, apakah perusahaan tersebut sudah mempersiapkan alat, dan kanal air untuk mencegah terjadinya kebakaran. Diperkirakan kemarau tahun ini akan lebih kering dari 2015, dan hal ini tentunya membuat kita harus lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan baik, karena pada 2015 yang lalu kerugiannya mencapai Rp12 triliun, belum kerugian kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama dibantu oleh semua bupati dan walikota serta jajarannya,” terang Zola.

Sementara itu, untuk masalah PETI, Zola menyatakan bahwa disatu sisi kita harus menghentikan aktivitas PETI, namun disisi lain juga harus memikirkan aktivitas pengganti dari masyarakat ini.

"Hal ini saya sampaikan, karena aktivitas yang dilakukan ini, merupakan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, yang mungkin menggantungkan hidupnya dari aktivitas ini. Saya menyadari betul akan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara tingkat pemerintahan dalam pembangunan.

Karena tanpa adanya koordinasi dan sinergitas yang baik dalam pelaksanaan program pembangunan, tentunya upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat akan sulit, dan mari kita tingkatkan koordinasi dan sinergitas kita dalam mengatasi permasalahan PETI ini,” tutur Zola. (JP-Lee)