Gubernur Jambi H Zumi Zola memukul Gong disaksikan Anggota Komisi XI DPR RI Dra Elviana MM, Anggota Komisi V DPR RI H Bakri, Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof.Dr.Ir.Hasanuddin Z.Amidin,Sc,Eng, Sekretaris Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr Dadang Rukmana SH,CES,DEA, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr Diani Sadia Wati SH LLM, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Diah Indrajati, MSc Pada Pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2018 di Ratu Covention Center (RCC), Rabu (5/4/2017) siang. Humas |
Jambipos Online, Jambi-Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mencatat
sebanyak 1500 usulan program pekerjaan pembangunan infrastruktur di Provinsi
Jambi yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi dan Pemerintah
Provinsi Jambi untuk tahun 2018. Usulan program pekerjaan infrastruktur itu
kini masih dalam tahap verivikasi di Pusat.(Berita Terkait: Pembuatan DED Kerap Jadi Penghambat Usulan Program)
Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr Diani Sadia Wati SH LLM pada Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jambi Tahun 2018, dengan Tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dalam Rangka Percepatan menuju “Jambi TUNTAS
2021,” bertempat di Ratu Covention Center (RCC), Rabu (5/4/2017) siang.(Baca: e-Proposal Permudah Usulan Program ke Pusat)
Menurut Diani Sadia, dari jumlah 1500 itu kewenangan
pekerjaan terbagi oleh Pemerintah Kabupate/Kota, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat. Sebanyak 322 item itu ada di Dirjen Bina Marga Kementerian
PU-PERA. Sisanya pada bidang lain yang menyangkut mendukung aksesibilitas, serta berbagai rencana
indikatif pembangunan infrastuktur yang diharapkan dapat mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan Provinsi Jambi.
Disebutkan, usulan program dukungan pembangunan
infrastukturdari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo 32 usulan, Bungo 41,
Kerinci 43 usulan, Kota Sungai Penuh 92 usulan, Kabupaten Merangin 29 usulan, sarolangun
62 usulan, Batanghari 44 usulan, Kota Jambi 20 usulan, Pemkab Muarojambi 35
usulan, Tanjabtim 49 usulan dan Pemkab Tanjabbar 44 usulan.
“Usulan itu akan diverifikasi dengan mengacu kepada skala
prioritas sejalan dengan isu strategis. Lewat pertemuan ini sangat penting
untuk memberikan pikiran dalam upaya mendorong kebijakan-kebijakan pembangunan
dalam Provinsi Jambi dan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional,” katanya.
Disebutkan, perkuatan pelaksanaan kebijakan dengan money
follow programme, dimana pendekatan perencanaan money follow programme
melibatkan Kementerian/Lembaga untuk mendukung prioritas nasional dalam
Musrenbang Nasional.
“Musrenbang ini bertujuan untuk membahas kerangka ekonomi
makro tahun 2018, pembangunan prioritas nasional tahun 2018, kebijakan
penyelarasan RKPD dan RKP, serta RKP tahun 2018 dalam konteks pembangunan di
Provinsi Jambi,” kata Diani.
Lebih lanjut, Diani menyampaikan, dalam mendukung
pembangunan di Provinsi Jambi, beberapa proyek prioritas nasional yang akan
dilaksanakan yaitu Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, Rekonstruksi Jalan
Bangko - Sungai Penuh – Batas Provinsi Sumatera Barat, Pengembangan Bandar
Udara Depati Parbo (Kerinci), dan Peningkatan Kapasitas Jalan Merlung – Lubuk
Kambing – Simpang Niam untuk mendukung aksesibilitas, serta berbagai rencana
indikatif pembangunan infrastuktur yang diharapkan dapat mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan Provinsi Jambi.
“Pelaksanaan Musrenbang di Provinsi Jambi perlu
difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk
mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah,” kata Diani.
Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jambi H Zumi
Zola, Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, Pj.Sekda Provinsi
Jambi, Drs.H.Erwan Malik,MM, Anggota Komisi XI DPR RI Dra Elviana MM, Anggota
Komisi V DPR RI H Bakri, Anggota DPD RI Dapil Jambi Hj Uteng , Kepala Badan
Informasi Geospasial, Prof.Dr.Ir.Hasanuddin
Z.Amidin,Sc,Eng, Sekretaris Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr Dadang Rukmana SH,CES,DEA, Forkompinda
Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi
Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se Provinsi Jambi serta
para undangan lainnya. (Asenk Lee)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE