Pembangunan Rumah Bersubsidi di Jambi Terhambat

Perumahan RSS di Bagen Pete Kota Jambi. Foto Asenk Lee Saragih

Jambipos Online, Jambi-Kota Jambi selalu mengalami peningkatan penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini diketahui dari data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi saat ini saja, jumlah penduduk yang ada di Jambi sudah mencapai 500 ribu jiwa lebih. Sebagian besar dari penduduk tersebut, adalah golongan menengah ke bawah. Namun sayangnya, jumlah ini tidak seimbang dengan laju pembangunan perumahan Rumah Sederhana (RS) untuk penduduk yang ada di Kota Jambi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI Provinsi Jambi M Mifta, kepada Jambipos Online, Kamis (13/4/2017) mengatakan, kurangnya pembangunan perumahan RS dan RSS di Kota Jambi, menyebabkan banyak masyarakat kelas menengah ke bawah belum memiliki rumah sendiri. “Sebab berbanding terbalik dengan jumlah rumah jenis RS dan RSS di Jambi, pembangunan perumahan yang tergolong kepada rumah mewah di Jambi malah maju dengan pesatnya,” katanya.

Disebutkan, tentu saja jenis rumah seperti tersebut, dengan harga yang lumayan tinggi, tidak akan terjangkau oleh saku masyarakat menengah ke bawah. Karena dapat dipastikan mereka tidak akan mampu untuk membayar Down Payment (DP) ataupun cicilan perumahan tersebut setiap bulannya.

Disebutkan, dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2012 lalu, menargetkan pembangunan 5.000 perumahan bersubsidi yang akan diperuntukkan untuk masyarakat Jambi dari kalangan menengah ke bawah. Setiap tahunnya REI sendiri mempunyai target untuk membangun sebanyak-banyaknya perumahan FLPP.

Sebanyak 5.000 hingga 6.000 rumah tipe 36 bersubsidi akan diperuntukkan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun, hal ini kembali terkendala dengan minimnya pasokan rumah yang mampu disediakan oleh para developer.

“Tetapi setiap tahun kita selau mengalami kekurangan pasokan rumah, karena kemampuan membangun kita yang tidak signifikan,” jelasnya. 70 Persen Kebutuhan rumah nasional saat ini telah menyentuh hingga 17 juta unit. Ini tentunya merupakan angka yang lumayan besar.

Mifta menambahkan, dari target yang telah diberikan dari 5.000 hingga 6.000 rumah bersubsidi, REI hanya mampu membangun sekitar 70 persen saja. Banyak faktor yang membuat REI mengalami kendala dalam membangun perumahan bersubsidi, dari mulai minimnya luas lahan dan harga jual lahan semakin tinggi.

“Sesuai MoU antara Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Perbankan, hampir seluruh bank di Provinsi Jambi seharusnya melayani permintaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) untuk perumahan bersubsidi, tetapi yang merealisasikannya hanya dua bank saja,” ungkapnya.

Dengan banyaknya pengembang perumahan kecil hingga besar, bagaimana hal ini bisa terjadi? Salah satu penyumbang permasalahan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah mulai beralihnya developer lokal ataupun nasional mulai membangun perumahan non FLPP.

Dikatakan, banyaknya kendala dalam membangun perumahan besubsidi membuat beberapa developer yang tergabung di dalam REI beralih membangun perumahan menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena untuk penjualan perumahan menengah ke atas memiliki respon yang lebih baik dibandingkan daripada membangun perumahan bersubsidi.

Disinggung mengenai turunnya pembangunan perumahan FLPP, Mifta mengungkapkan kepada setiap bank, agar dapat melayani penerimaan KPR. Karena saat ini, hanya dua bank yang bersedia bekerjasama melayani permintaan KPR.

“Seharusnya setiap bank di Provinsi Jambi dapat melayani penerimaan KPR, tetapi nyatanya hanya dua bank saja yang sejauh ini mau bekerjasama untuk perumahan bersubsidi dan bank-bank belum melayani. Padahal dalam MoU antara Perbankan dan Menteri Perumahan, hampir semua bank di Jambi harus melayani. Tetapi tidak direalisasikan di daerah Jambi,” ungkapnya.

Minimnya dukungan kepada para pengembang membuat satu per-satu dari mereka memutuskan untuk berpindah haluan.

Melihat perkembangan dunia properti yang baik ini, REI sendiri menyatakan tidak akan melupakan kewajibannya. Setidaknya REI menyatakan akan membangun sebanyak 5.000 hingga 6.000 unit perumahan bersubsidi, seperti yang telah dicanangkan. Namun, menurut Miftah, pihaknya berharap pemerintah setempat mau memberikan dukungan dan kemudahan untuk mewujudkan pembangunan perumahan bersubsidi tersebut.

Yakni kemudahan mendapatkan lahan dengan harga wajar, kemudahan perizinan, pemerataan infrastruktur. Serta kerjasama dari pihak perbankan dalam pelayanan KPR. Pasokan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini bergantung pada pengembang. (JP-Lee)