Musrenbang Pemkot Jambi Alpa Soal Program Kongkrit Program Penanganan Sanitasi

jambipos-online Senin, April 03, 2017

Halte Rusak dan Trotoar Berlobang di Kota Jambi. Foto Adi Met.

Jambipos Online, Jambi-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dan disiarkan langsung oleh televisi lokal alpa dari program kongkrit perbaikan Sanitasi di Kota Jambi. Hingga kini sanitasi di Kota Jambi masih menjadi persolan serius.

Pasalnya persoalan Sanitasi itu meliputi dengan minimnya fasilitas air bersih, mandi cuci kakus (MCK), kebersihan dan pemukiman yang kumuh. Suasana Musrenbang RKPD yang dilaksanakan di di Abadi Convention Centre Jambi, Senin (3/4/2017) itu dihadiri seluruh Ketua RT, LPM, Lurah, Camat, Kepala SKPD/Satker, Ormas, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Forkompinda Kota Jambi, Unsur DPRD Kota Jambi, Unsur DPRD Provinsi Jambi dan lembaga/institusi terkait dari Provinsi Jambi, serta beberapa institusi pemerintah daerah dan pusat terkait.

Dari pemaparan Walikota Jambi Syarif Fasha, tak ada program kongkrit dalam mengatasi persoalan Sanitasi di Kota Jambi. Bahkan program dan rencana kerja pemerintah yang terbuka, akomodatif, partisiatif dan akuntabel banyak bersifat “proyek” SKPD semata.

Miskin Sanitasi

Seperti diberitakan sebelumnya, sanitasi lingkungan yang tidak layak di Provinsi Jambi hingga kini masih cukup banyak. Hal tersebut ditandai dengan minimnya fasilitas air bersih, mandi cuci kakus (MCK), kebersihan dan pemukiman yang kumuh.

Gubernur Jambi, Zumi Zola menjelaskan, pemukiman kumuh di Kota Jambi yang miskin sarana dan prasarana sanitasi mencapai 73 hektare (ha). Pemukiman kumuh tersebut terdapat di Kelurahan Legok, Kecamatan Danausipin sekitar 50 hektare (ha), Kelurahan Tanjungsari dan Tanjungpinang, Kecamatan Jambi Timur (22 ha). Jumlah warga yang bermukim di kawasan tersebut mencapai 1.000 orang. "Kemiskinan di pemukiman kumuh selama ini kurang mendapat penanganan karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sudah memperbaiki 60 persen pemukiman kumuh di Kota Jambi tahun lalu. Hal itu mencakup perbaikan sanitasi, jalan lingkungan, sarana air bersih, lampu penerangan, fasilitas MCK dan ruang terbuka hijau. "Dana yang digunakan mencapai Rp 24 miliar," kata dia.

Zumi Zola mengatakan, untuk penataan kawasan kumuh tahun ini sekitar Rp 30 miliar. Dia menambahkan, Pemprov Jambi akan membangun sanitasi di sembilan kabupaten dan dua kota untuk mencapai target Universal Acces (akses umum) tahun 2015-2019 sekitar 0 -100. Melalui pembangunan sanitasi tersebut, 100 persen akses akses air minum, sanitasi dan nol persen kawasan pemukiman kumuh bisa dicapai.

"Hingga saat ini sanitasi di Provinsi Jambi baru mencapai 60,7 persen yang masuk kategori layak. Sekitar 7,6 persen akses dasar minim dan tidak ada akses 37,1 persen. Untuk tahun 2019, akses layak di Provinsi Jambi diharapkan mencapai 85 persen, akses dasar tercapai 15 persen dan daerah yang tidak ada akses bisa ditekan hingga nol persen,” katanya. (JP-03)