Kemenkeu Perlu Diundang Pada Musrenbang Provinsi Jambi

Gubernur Jambi H Zumi Zola memukul Gong disaksikan Anggota Komisi XI DPR RI Dra Elviana MM, Anggota Komisi V DPR RI H Bakri, Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof.Dr.Ir.Hasanuddin Z.Amidin,Sc,Eng, Sekretaris Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr Dadang Rukmana SH,CES,DEA, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr Diani Sadia Wati SH LLM, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Diah Indrajati, MSc Pada Pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2018 di Ratu Covention Center (RCC), Rabu (5/4/2017) siang.

Jambipos Online, Jambi-Pihak Kementerian Keuangan perlu diundang pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tingkat Provinsi Jambi guna mendengar pencerahan soal Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah. Selama ini ada anggapan anggaran di Kementerian PU-PERA tersedia, namun tidak turun ke daerah. Namun penentuan anggaran Kementerian PU-PERA harus melalui pembahasan dan verifikasi Kementerian Keuangan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr Dadang Rukmana SH CES DEA pada Musrenbang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018 yang dilaksanakan di Ratu Covention Center (RCC), Rabu (5/4/2017).

Menurut Dadang, usulan-usulan dari daerah soal program pembangunan infrastruktur di daerah pada dasarnya ditampung oleh Kementerian PU-PERA. Kemudian usulan itu dibawa ke Kementerian Keuangan untuk dilakukan verifikasi skala prioritas. (Berita Terkait: Ada 1500 Usulan Proyek Jambi di Pusat)

Dadang juga meminta agar setiap proposal usulan pembangunan infrastruktur di daerah dilengkapi dengan baik. Termasuk soal pembebasan lahan dan perizinan lokasi pembangunan. Karena selama ini kendala yang dihadapi Kementerian PU-PERA soal usulan daerah terbentur pada perizinan dan pembebasan lahan proyek.

Kata Dadang, untuk tahun 2018, Kementerian PU-PERA mengucurkan dana untuk pembangunan skala prioritas di Provinsi Jambi antara lain Jalan menuju Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, Rekonstruksi Jalan Bangko - Sungai Penuh – Batas Provinsi Sumatera Barat, Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo (Kerinci), dan Peningkatan Kapasitas Jalan Merlung–Lubuk Kambing – Simpang Niam.

Sedangkan Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Diah Indrajati, MSc mengatakan, Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk pencapaian target pembangunan Tahun 2018 yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Diah mengharapkan, Musrenbang Provinsi Jambi bisa mempertajam dan menyepakati rencana kegiatan yang telah dibahas pada Rapat Koordinasi Teknis terkait 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas, yang selanjutnya akan dibahas pada Musrenbang Nasional.

Sementara Gubernur Jambi H Zumi Zola mengatakan, sekarang ini jumlah alokasi DAU tidak lagi pasti, namun bersifat fkesibel. Hal itu sudah dijelaskan Kementerian Keuangan kepada seluruh kepala daerah. Sehingga alokasi dana kini bersifat fleksibel.

Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) seperti Migas juga tergantung dari harga minyak dunia. Kejadian itu terjadi pada pemotongan DAU Provinsi Jambi pada awal tahun 2016 lalu. Sehingga berimbas kepada program-program pembangunan di daerah. Sementara pihak kementerian keuangan mengalokasikan DAU tergantung pada skala prioritas.

Zumi Zola juga meminta kepala daerah dan perangkapnya untuk membuat program skala prioritas dengan dilengkapi dengan rencana pembangunan yang matang. Sehingga dalam usulan ke Pusat bisa direalisasikan dengan argumen yang kuat.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Jambi, H Fachrori Umar, Pj Sekda Provinsi Jambi, H Erwan Malik, Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Z Amidin, Anggota Komisi XI DPR RI Dra Elviana MSi, Anggota Komisi V DPR RI H Bakri, Anggota DPD RI Dapil Jambi Hj Uteng, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr Diani Sadia Wati SH LLM, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Diah Indrajati,Forkompinda Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se Provinsi Jambi serta para undangan lainnya. (Asenk Lee)